"

S&P Naikkan Peringkat Utang RI, BI Lanjutkan Reformasi Struktural

Bank Indonesia. TEMPO/Seto Wardhana
Bank Indonesia. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Penilaian lembaga pemeringkat Standard and Poor's (S&P) soal utang ditanggapi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sebagai hasil yang positif. "Indonesia kini memperoleh status Investment Grade dengan level yang sama dari ketiga lembaga rating utama, yaitu S&P, Moody’s dan Fitch," ujar Perry, Jumat, 31 Mei 2019

Baca: S&P Tingkatkan Peringkat Utang Indonesia Jadi BBB

Pernyataan Perry menanggapi keputusan S&P meningkatkan Sovereign Credit Rating Indonesia dari BBB-/Outlook Stabil menjadi BBB/Outlook Stabil. Hal ini, menurut dia, menunjukkan bahwa lembaga-lembaga rating tersebut memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Hal ini, menurut Perry, juga didukung oleh sinergi kebijakan moneter, sektor keuangan, dan fiskal yang diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, dengan tetap mendorong momentum pertumbuhan ekonomi.

Ke depan, Perry menegaskan Bank Indonesia (BI) dan pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan reformasi struktural untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, berimbang, dan inklusif.

Dalam laporannya, S&P menegaskan bahwa salah satu faktor kunci yang mendukung keputusan tersebut adalah prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat dan dukungan kebijakan otoritas yang diyakini akan tetap berlanjut pascaterpilihnya kembali Presiden Joko Widodo. Selain itu, perbaikan sovereign credit rating Indonesia juga didukung oleh utang pemerintah yang relatif rendah dan kinerja fiskal yang cukup baik.

Ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik dibandingkan negara-negara lain yang memiliki tingkat pendapatan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah telah efektif mendukung pembiayaan publik yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang berimbang.

Secara rata-rata dalam 10 tahun terakhir, pendapatan riil per kapita Indonesia tumbuh meyakinkan sebesar 4,1 persen, jauh lebih tinggi daripada negara lain dengan tingkat pendapatan yang sama, yang tercatat rata-rata sebesar 2,2 persen. Hal ini menunjukkan dinamika ekonomi Indonesia yang konstruktif di tengah lingkungan eksternal yang penuh tantangan dalam beberapa tahun terakhir.

Lebih lanjut, konsumsi merupakan kontributor utama terhadap pertumbuhan PDB diikuti oleh investasi sebagai kontributor yang cukup besar selama 5 tahun terakhir. Tren ini dinilai akan terus berlanjut jika pemerintahan Presiden Jokowi melanjutkan komitmennya untuk meningkatkan investasi di bidang infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Di sisi fiskal, rasio utang pemerintah diperkirakan stabil selama beberapa tahun ke depan sebagai cerminan dari proyeksi keseimbangan fiskal yang juga stabil. Rasio utang pemerintah terhadap PDB diperkirakan tetap sehat di bawah 30 persen, seiring dengan terjaganya defisit fiskal dan pertumbuhan PDB.

Sementara di sisi eksternal, keputusan BI menaikkan suku bunga kebijakan sebesar 175 basis poin (bps) dianggap sebagai kebijakan yang proaktif sehingga Indonesia mampu mengatasi risiko yang bersumber dari kerentanan eksternal.

Baca: Peringkat Utang RI Moncer, Darmin: Bisa Kurangi Tekanan Global

Selain menaikkan peringkat utang itu, S&P juga meyakini bahwa Indonesia tidak menghadapi extraordinary risk terhadap pemburukan pembiayaan eksternal karena didukung oleh akses terhadap pasar keuangan yang kuat dan berkelanjutan. Selain itu  serta arus masuk Penanaman Modal Asing (PMA) dalam beberapa tahun terakhir di tengah volatilitas eksternal yang cukup tajam.

BISNIS








Siapkan Rp 4,64 T Kebutuhan Lebaran, Bank Indonesia Malang: Naik 10,4 Persen

5 jam lalu

Karyawan melintas di area perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022. Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, potensi inflasi yang melebihi perkiraan ini didorong oleh kenaikan harga-harga komoditas global yang kemudian mempengaruhi pergerakan harga di dalam negeri. TEMPO/Tony Hartawan
Siapkan Rp 4,64 T Kebutuhan Lebaran, Bank Indonesia Malang: Naik 10,4 Persen

Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Malang bekerja sama dengan perbankan di daerah itu menyiapkan dana sebesar Rp4,64 triliun.


Cara Mengendus dan Cek Rekening Penipu dengan Mudah

16 jam lalu

Ilustrasi mobile banking Foto shutterstock
Cara Mengendus dan Cek Rekening Penipu dengan Mudah

Tak jarang banyak yang tertipu dengan tipu muslihat penipu online. Hal ini dikarenakan para penipu zaman sekarang banyak melakukan cara canggih.


Pemerintah Serap Dana Rp 11 Triliun dari Lelang SBSN

1 hari lalu

Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/3/2023) Tempo/Tony Hartawan
Pemerintah Serap Dana Rp 11 Triliun dari Lelang SBSN

Pemerintah menyerap dana Rp 11 triliun dari lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara pada 21 Maret 2023.


BI: Uang Beredar pada Februari 2023 Capai Rp 8.300 Triliun, Tumbuh 7,9 Persen

1 hari lalu

Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
BI: Uang Beredar pada Februari 2023 Capai Rp 8.300 Triliun, Tumbuh 7,9 Persen

Perkembangan uang beredar pada Februari 2023 terutama didorong oleh perkembangan aktiva dalam negeri bersih.


ShopeePay Kini Jadi Dompet Digital yang Terintegrasi BI Fast, Klaim yang Pertama

1 hari lalu

ShopeePay. Kredit: Shopee
ShopeePay Kini Jadi Dompet Digital yang Terintegrasi BI Fast, Klaim yang Pertama

ShopeePay klaim jadi dompet digital pertama yang terintegrasi dengan BI Fast.


Ekonomi Global Tak Pasti Usai Bank Ditutup di Sejumlah Negara, Bagaimana Outlook Pertumbuhan RI?

4 hari lalu

Suahasil Nazara. ANTARA
Ekonomi Global Tak Pasti Usai Bank Ditutup di Sejumlah Negara, Bagaimana Outlook Pertumbuhan RI?

Wamenkeu yakin fondasi perekonomian Indonesia masih kokoh dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global usai bank ditutup di sejumlah negara.


Ramadan dan Lebaran 2023, BI Solo Perkirakan Kebutuhan Uang Kartal Warga Naik jadi Rp 6 Triliun

4 hari lalu

Seorang warga menukarkan uang dengan tujuh pecahan uang kertas baru tahun emisi 2022 lewat mobil kas keliling Bank Indonesia di Balai Kota, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 19 Agustus 2022. Bank Indonesia Solo melakukan pembatasan penukaran uang lantaran sifatnya masih pengenalan kepada masyarakat  dengan mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi PINTAR. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Ramadan dan Lebaran 2023, BI Solo Perkirakan Kebutuhan Uang Kartal Warga Naik jadi Rp 6 Triliun

BI Solo memperkirakan kebutuhan uang kartal warga Solo dan sekitarnya pada Ramadan dan Idul Fitri Tahun 2023/1444 Hijriyah mencapai Rp 6 triliun.


Perry Warjiyo Kembali Terpilih jadi Gubernur BI, Ini 7 Strategi Utamanya

4 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan keterangan saat konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. International Monetary Fund (IMF) menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2023 yang semula 2,7 persen menjadi 2,9 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Perry Warjiyo Kembali Terpilih jadi Gubernur BI, Ini 7 Strategi Utamanya

Dalam menakhodai BI periode kedua yakni 2023-2028 mendatang, Perry Warjiyo mengungkapkan telah mempunyai tujuh strategi utama. Apa saja?


Bank Indonesia Catat Posisi Investasi Internasional Indonesia Kuartal IV 2022 Turun, karena

5 hari lalu

Karyawan melintas di area perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022. Peningkatan tingkat inflasi ini terutama didorong oleh peningkatan baik harga energi dan harga pangan. Yang kemudian ditransmisikan dalam peningkatan komponen volatile food dan administered price. TEMPO/Tony Hartawan
Bank Indonesia Catat Posisi Investasi Internasional Indonesia Kuartal IV 2022 Turun, karena

Bank Indonesia (BI) melaporkan Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia pada kuartal IV 2022 menurun


Terkini: Kementerian Pertanian Tidak Punya Data Produksi Beras, Setumpuk Persoalan di Aturan Pemotongan 25 Persen Upah Buruh

5 hari lalu

Kantor Kementerian Pertanian. pertanian.go.id
Terkini: Kementerian Pertanian Tidak Punya Data Produksi Beras, Setumpuk Persoalan di Aturan Pemotongan 25 Persen Upah Buruh

Terkini: Anggota DPR marah karena Kementerian Pertanian tidak punya data produksi beras. Sejumlah masalah di aturan pemotongan 25 persen upah buruh.