TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan para pegawai dan jajarannya untuk menangkal kabar bohong atau hoax khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Menurut dia memerangi hoax juga merupakan tugas dalam mengelola keuangan negara.
Baca: Kata Sri Mulyani Soal Gagal Bayar BPJS Kesehatan Rp 9 Triliun
"Anda harus menjadi pasukan terdepan, di dalam membela akurasi informasi keuangan negara, termasuk APBN kita," kata Sri Mulyani dalam pidatonya dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan, Sabtu 1 Juni 2019.
Menurut Sri Mulyani, memerangi hoax adalah bagian dari tugas mereka untuk memberikan edukasi bagi masyarakat. Sebab, tugas memerangi hoax terkait pengelolaan keuangan negara bukan hanya tugas dirinya sebagai Menteri Keuangan tetapi seluruh jajaran Kementerian Keuangan.
Sri Mulyani menuturkan dalam era saat ini, perang data dan informasi merupakan bagian dari perkembangan teknologi. Karena itu, dia tidak menginginkan ada pegawai dan jajaran Kementerian Keuangan yang menjadi korban adanya berita bohong, atau justru menjadi pelaku provokasi dengan menyebarkan berita bohong.
"Karena itu adalah perjuangan kita untuk menjaga seluruh kredibilitas Kementerian Keuangan dalam mengelola keuangan negara dan reputasinya sebagai bendahara umum negara," kata Sri Mulyani.
Selain itu, dalam pidatonya, Sri Mulyani juga mengingatkan jajaran untuk memahami perkembangan teknologi secara lebih dalam dan meluas. Sebab, ke depan, perkembangan teknologi memiliki kemungkinan besar membantu mereka dalam memperbaiki kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara.
Salah satunya, adalah dengan memanfaatkan data-data yang dimiliki Kementerian Keuangan. Ke depan, data-data Kementerian Keuangan harus dilihat sebagai aset penting bagi negara, sebagaimana sesuai dengan ciri revolusi industri keempat.
Baca: Sri Mulyani Pastikan THR Tak Hangus Meski Satker Belum Ajukan SPM
"Karena itu, kita tidak boleh hanya tergantung pada kekayaan negara, yang berasal dari umber daya alam, namun harus harus kekayaan negara yang berasal dari produktivitas dan inovasi," kata Sri Mulyani.
