Laporan Keuangan Telat, Pertamina: Butuh Waktu Catat Pendapatan

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) saat menggelar konferensi pers mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat 31 Mei 2019. Dalam konferensi pers ini jajaran direksi dan komisaris Pertamina didampingi oleh Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno. Tempo/Dias Prasongko

    Jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) saat menggelar konferensi pers mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat 31 Mei 2019. Dalam konferensi pers ini jajaran direksi dan komisaris Pertamina didampingi oleh Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno. Tempo/Dias Prasongko

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) memberikan penjelasan ihwal penyampaian laporan keuangannya yang terlambat tiga bulan. Jika sesuai jadwal, Pertamina seharusnya sudah memberikan laporan keuangan 2018 pada Februari 2019, namun ternyata realisasinya molor hingga Mei 2019.

    BACA: RUPS, Pertamina Catatkan Laba Rp 35,9 Triliun sepanjang 2018

    Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama Pertamina, Pahala N Mansury, mengatakan keterlambatan ini dikarenakan perseoran memerlukan tambahan waktu untuk mencatat seluruh pendapatan yang harus diakui oleh perseroan.

    "Laporan keuangan kami ini harus mengakui untuk seluruh pendapatan yang harus diakui. Audit di Pertamina dan pemerintah pusat kan dilakukan berdekatan, jadi ada penundaan," kata Pahala kepada awak media di kantor Kementerian BUMN, Jumat 31 Mei 2019.

    Pahala melanjutkan, keterlambatan tersebut salah satunya berkaitan dengan pembukuan pendapatan Pertamina dari kompensasi atas penyaluran bahan bakar minyak (BBM) penugasan. Terutama berkaitan BBM subsidi yang memiliki harga eceran di bawah harga produksi.

    "Untuk pembayaran dalam proses nanti dibicarakan lebih lanjut dengan kondisi fskal pemerintah. Tapi yang penting diakui dulu, dibayar kapan, ya itu tergantung pemerintah," kata Pahala.

    Adapun pencatatan pendapatan atas kompensasi ini memang baru jika dibaningkan pada 2017. Hal ini sejalan dengan ditetapkanya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran.

    Hari ini, Pertamina mengelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam rapat tersebut diputuskan mengenai pembukuan laba perseroan dan juga setoran dividen perseroan kepada negara. Hadir dalam RUPS tersebut Direktur Keuangan Pertamina yang menjadi Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama Pertamina, Pahala N Mansury.

    Dalam konferensi pers, Pertamina mengumumkan mendapat laba sebesar


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.