Bahas G20, Menteri Jepang Minta Dukungan Mendag Enggartiasto

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita membuka Bazar Ramadan 2019 di Kantor Kemendag.

    Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita membuka Bazar Ramadan 2019 di Kantor Kemendag.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menerima kunjungan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang Hiroshige Seko di Kantor Kementerian Perdagangan, Rabu 29 Mei 2019. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas persiapan pertemuan G20 di Osaka Jepang, pada 28-29 Juni 2019 mendatang.

    Baca: Prabowo Sebut Deindustrialisasi, Kemenperin: RI Ranking 5 di G20

    "Secara umum, Jepang berharap agar kita mendukung sampai hasilkan kesepakatan bersama tingkat menteri, yang akan dilaporkan pada G20 Summit di Osaka," kata Enggartiasto saat mengelar jumpa pers di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu 29 Mei 2019.

    Enggar mengatakan, dalam pertemuan itu, dirinya bersama Hiroshige membahas mengenai kesepakatan data free flow with trust. Data free flow merupakan kesepakatan pertukaran data antar negara. Saat ini masing-masing negara yang tergabung dalam G20 masih membahas mengenai pertukaran data ini.

    Enggar memastikan, pertukaran data ini tak akan dilakukan dengan bertukar data-data strategis yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Adapun jenis data yang akan dipertukarkan, juga masih dibahas melalui forum pertemuan G20. "Datanya belum, karena masing-masing negara punya sensitivitas," kata Enggar.

    Selain itu, Jepang juga meminta Indonesia untuk sepakat membahas dan memiliki visi yang sama mengenai meningkatkan proteksionisme di dunia saat ini. Jepang juga meminta Indonesia untuk sepakat mengenai pembahasan multilateral trading system. Pemerintah Indonesia, kata Enggar, telah sepakat bakal membahas keduanya dalam forum G20.

    Lebih lanjut, Enggar menuturkan Jepang juga mendorong Indonesia untuk membahas mengenai reformasi di tubuh World Trade Center atau WTO. Adapun reformasi yang dimaksud adalah berkaitan dengan Appellate Body atau Badan Banding.

    Baca: Prabowo Sebut BUMN Goyah, Bagaimana Faktanya?

    "Kami konsisten sampaikan terkait mengenai badan banding, sebab kalau itu tidak, semua dispute settlement itu tidak bisa jalan," kata Enggar.

    Simak persiapan KTT G20 Osaka di Tempo.co

    DIAS PRASONGKO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.