Wali Kota Sukabumi Imbau PNS Tak Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat kepolisian berjalan menuju tempat parkir mobil rumah dinas Wali Kota Dumai saat akan dilakukan penggeledahan di kota Dumai, Riau, Jumat 26 April 2019. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid

    Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat kepolisian berjalan menuju tempat parkir mobil rumah dinas Wali Kota Dumai saat akan dilakukan penggeledahan di kota Dumai, Riau, Jumat 26 April 2019. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid

    TEMPO.CO, Sukabumi - Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengimbau seluruh pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan pemkot setempat yang mendapatkan kendaraan dinas atau mobil dinas agar tidak menggunakan fasilitas itu untuk mudik Lebaran 2019.

    BACA: Ingin Dijemput Pakai Mobil Dinas Hengky Kurniawan? Ini Syaratnya

    "Edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI sudah disosialisasikan kepada seluruh PNS pemegang kendaraan dinas agar kendaraan tidak digunakan untuk keperluan pribadi, seperti untuk mudik," katanya di Sukabumi, Rabu, 29 Mei 2019.

    Namun, ia tidak melarang PNS menggunakan kendaraan dinas sebab dalam surat, baik dari KPK maupun Mendagri RI, isinya imbauan agar kendaraan dinas hanya boleh untuk kegiatan kedinasan.

    BACA: Bawaslu Investigasi Mobil Dinas TNI Pengangkut Logistik Pemilu

    Akan tetapi, pihaknya menyampaikan kepada seluruh PNS alangkah baiknya kendaraan tersebut tidak untuk mudik karena khawatir rusak, hilang atau terjadi kecelakaan.

    Maka dari itu, katanya, jika ada PNS ingin mudik Lebaran agar menggunakan kendaraan pribadi saja atau bisa naik kendaraan umum.

    Pihaknya juga akan mengawasi aktivitas PNS dalam menggunakan kendaraan dinas agar sesuai dengan ketentuan. "Kami yakin seluruh PNS yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas, baik dalam bentuk sepeda motor maupun mobil, taat akan aturan yang diberlakukan dan tidak nekat menggunakannya untuk kepentingan pribadi," katanya.

    Fahmi mengatakan untuk sanksi kepada PNS yang melanggar aturan disesuaikan dengan kesalahannya apakah masuk dalam kategori ringan, sedang, atau berat seperti mulai dari teguran bahkan bisa saja penurunan jabatan hingga pemecatan.

    Di sisi lain, PNS yang memanfaatkan cuti bersama dan libur hari raya agar tepat waktu kembali ke Kota Sukabumi dan tidak bolos pada hari pertama masuk kerja setelah berlibur Lebaran.

    Selain itu, katanya, selama mudik telepon seluler wajib diaktifkan serta selalu menjaga kesehatan agar saat masuk kerja tetap sehat.

    Baca berita tentang Mobil Dinas lainnya di Tempo.co.
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Curah Hujan Ekstrem dan Sungai Meluap, Jakarta Banjir Lagi

    Menurut BPBD DKI Jakarta, curah hujan ekstrem kembali membuat Jakarta banjir pada 23 Februari 2020.