"

Tiga Kali Berturut, BPK Ganjar Opini WTP untuk Pemerintah Pusat

Reporter

Editor

Rahma Tri

Presiden Jokowi (ketiga kanan) menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018 dari Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, disaksikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (ketiga kanan), Kepala Staf Presiden Moeldoko (keempat kanan), serta pimpinan BPK di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 4 Oktober 2018. BPK telah menyelamatkan keuangan negara senilai Rp 4,13 triliun. TEMPO/Subekti
Presiden Jokowi (ketiga kanan) menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018 dari Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, disaksikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (ketiga kanan), Kepala Staf Presiden Moeldoko (keempat kanan), serta pimpinan BPK di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 4 Oktober 2018. BPK telah menyelamatkan keuangan negara senilai Rp 4,13 triliun. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keungan (BPK) kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2018, untuk ketiga kalinya. Dengan demikian, selama tiga tahun berturut-turut, laporan keuangan pemerintah pusat menerima opini WTP dari BPK.

Baca: Lelang 6 Sukuk, Pemerintah Serap Dana Rp 8,98 Triliun

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menerangkan, pemberian opini tersebut menunjukan bahwa pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 secara material telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Moermahadi menambahkan, status WTP diberikan karena meningkatnya kualitas penyajian laporan keuangan yang semakin baik. Hasilnya dari 87 kementerian dan lembaga, 81 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) mendapatkan opini WTP.

"Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya 79 LKKL dan 1 LBUN yang memperoleh WTP," ungkap Moermahadi di DPR, Selasa 28 Mei 2019.

Peningkatan opini WTP ini kemudian ikut menurunkan status LKKL yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang hanya tersisa 4 LKKL. Hanya saja, di balik torehan positif tersebut,  masih ada 1 LKKL yang mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer, yaitu Badan Keamanan Laut RI (Bakamla). 

"Permasalahan tersebut secara keseluruhan tidak berdampak pada kesesuaian LKPP Tahun 2018 terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan," ujar Moermahadi.

Baca: Sjamsul Nursalim Gugat BPK terkait Skandal BLBI

Menurut BPK, kementerian atau lembaga yang belum memperoleh opini WTP tersebut karena permasalahan kas dan setara kas, belanja dibayar dimuka, belanja barang, belanja modal, persediaan, aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tak berwujud.

BISNIS

 







Soal Kasus Formula E di KPK, Anies Baswedan: Yang Tersinggung Mestinya BPK

2 hari lalu

Anies Baswedan seusai memaparkan pidato kebangsaan dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh Kahmi untuk Indonesia Maju di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 16 Maret 2023. Foto Ima Dini Shafira
Soal Kasus Formula E di KPK, Anies Baswedan: Yang Tersinggung Mestinya BPK

Anies Baswedan menilai apa yang berlangsung di KPK mengenai Formula E lebih sebagai opini daripada persoalan yang substansial.


BPK Minta BPJS Ketenagakerjaan Usul Perubahan Aturan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

4 hari lalu

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi pada rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pelindo II di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 2 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
BPK Minta BPJS Ketenagakerjaan Usul Perubahan Aturan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta BPJS Ketenagakerjaan mengusulkan perubahan peraturan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.


BPK Periksa Pengeolaan Kredit, Investasi, dan Operasional BTN

24 hari lalu

Pekerja tengah mengecek meteran listrik proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
BPK Periksa Pengeolaan Kredit, Investasi, dan Operasional BTN

Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melakukan pemeriksaan terhadap PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk.


Sekda DKI Gelar Rapat dengan BPK Soal Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun 2022

30 hari lalu

Joko Agus Setyono resmi menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Selasa, 15 Februari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Sekda DKI Gelar Rapat dengan BPK Soal Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun 2022

Sekda DKI Joko Agus Setyono gelar rapat pertama dengan BPK RI membahas laporan keuangan Pemprov tahun 2022. Optimis WTP untuk keenam kali.


Asa Heru Budi Hartono pada Sekda DKI Baru Joko Agus Setyono, Mengawal Anggaran Jakarta

31 hari lalu

Joko Agus Setyono resmi menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Selasa, 15 Februari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Asa Heru Budi Hartono pada Sekda DKI Baru Joko Agus Setyono, Mengawal Anggaran Jakarta

Joko Agus Setyono menjabat Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Jakarta usai dilantik Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono.


Heru Budi Percaya Eks Kepala BPK Bali yang Jadi Sekda DKI Mampu Kawal APBD

33 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melantik Joko Agus Setyono sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 15 Februari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi Percaya Eks Kepala BPK Bali yang Jadi Sekda DKI Mampu Kawal APBD

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengatakan Joko Agus Setyono merupakan sosok yang familiar dan pernah bertugas di wilayah DKI Jakarta, sehingga dinilai mampu mengemban amanah sebagai Sekretaris Daerah (Sekda).


Kepala BPK Bali Resmi Jadi Sekda DKI, Heru Budi Singgung Soal Nasib Jakarta Setelah Perpindahan IKN

33 hari lalu

Joko Agus Setyono resmi menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Selasa, 15 Februari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Kepala BPK Bali Resmi Jadi Sekda DKI, Heru Budi Singgung Soal Nasib Jakarta Setelah Perpindahan IKN

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono resmi melantik eks Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bali Joko Agus Setyono sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta menggantikan Marullah Matali yang kini menjabat Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata.


Beredar Keputusan Jokowi Tunjuk Kepala BPK Bali Joko Agus Setyono Sebagai Sekda DKI

33 hari lalu

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali Joko Agus Setyono, Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata. Istimewa
Beredar Keputusan Jokowi Tunjuk Kepala BPK Bali Joko Agus Setyono Sebagai Sekda DKI

Sebelumnya ada 3 nama calon Sekda DKI Jakarta yang diajukan kepada Presiden Jokowi, di antaranya Kepala BPK Bali Joko Agus Setyono.


Mendag: Bantuan BPK Tingkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah

38 hari lalu

Mendag: Bantuan BPK Tingkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Bantuan BPK diharapkan membawa Kemendag meraih Opini WTP.


Profil 3 Calon Sekda DKI, Hanya 1 yang akan Dipilih Jokowi

47 hari lalu

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali Joko Agus Setyono, Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata. Istimewa
Profil 3 Calon Sekda DKI, Hanya 1 yang akan Dipilih Jokowi

Tiga nama calon Sekda DKI sudah diserahkan ke Mendagri, yaitu Joko Agus Setyono, Dhany Sukma, dan Michael Rolandi Cesnanta Brata. Bagaimana profil mereka?