BPK Ingatkan Rasio Utang Naik, Ini Jawaban Sri Mulyani

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers mengenai Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019. Menteri Keuangan menyatakan telah mencairkan THR sebesar Rp19 triliun atau 19 persen dari proyeksi kebutuhan dana untuk membayar THR bagi PNS. ANTARA

    Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers mengenai Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019. Menteri Keuangan menyatakan telah mencairkan THR sebesar Rp19 triliun atau 19 persen dari proyeksi kebutuhan dana untuk membayar THR bagi PNS. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 yang baru saja disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satu yang akan ditindaklanjuti adalah peringatan dari BPK mengenai rasio utang pemerintah terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang meningkat sejak 2015.

    Baca: Lelang 6 Sukuk, Pemerintah Serap Dana Rp 8,98 Triliun

    "Beberapa temuan-temuan tentu akan kami tidak lanjuti sesuai dengan mekanisme yang selama ini kami juga atur," kata Sri saat ditemui usai menghadiri pembacaan laporan LKPP di sidang paripurna ke-18 di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Mei 2019.

    Secara prinsip, kata Sri, laporan keuangan pemerintah daerah memang belum terkonsolidasi. Sehingga, kalau kemudian ada perhatian mengenai utang, maka pemerintah akan mengatasinya dari sisi belanja pemerintah. "Apa yang disebut belanja modal, yang kemudian mempengaruhi ekuitas pemerintah, itu juga sangat dipengaruhi," ujarnya.

    Selain itu, kata Sri, perhatian tak hanya pada utang, tapi juga pada komposisi belanja. Saat ini, sepertiga daru belanja pemerintah diarahkan untuk transfer daerah. Sehingga, tidak tercatat di dalam neraca pemerintah.

    "Tentu saja ini akan mempengaruhi dari sisi kemampuan kita untuk menunjukan bahwa belanja pemerintah terlihat di dalam neraca keuangannya pemerintah pusat," kata dia.

    Walau demikian, kata Sri, pemerintah menyambut positif hasil audit dari BPK karena status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa dipertahankan berturut-turut 3 tahun. "Kami kita sangat serius menindaklanjuti temuan beberapa kementerian lembaga yang waktu itu masih disclaimer juga sudah positif," ujarnya.

    Baca juga: Utang Pemerintah per April 2019 Turun Rp 3.886 T

     Dalam laporannya, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara menyebut rasio utang pemerintah pusat terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015, meski masih di bawah ambang batas 60 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Pada 2015, rasio utang mencapai 27,4 persen, 2016 sebesar 28,3 persen, dan 2017 sebesar 29,93 persen. Namun, pada tahun 2018, rasio utang menurun menjadi 29,81 persen.

    Dari catatan BPK, peningkatan rasio utang ini tidak Iepas dari realisasi pembiayaan utang dari tahun 2015 hingga 2018. Perinciannya yaitu Rp 380 triliun pada 2015, Rp 403 triliun pada 2016, Rp 429 triliun pada 2017, dan Rp370 triliun pada 2018. "Ya memang masih di bawah (ambang batas), tapi kami warning kalau makin lama makin meningkat, hati-hati begitu," kata Moermahadi.

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.