BPK: Laporan Keuangan 4 Lembaga Tak Sesuai Standar

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kedua kanan) menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 4 Oktober 2018. Kedatangan BPK tersebut untuk menyerahkan IHPS I Tahun 2018. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kedua kanan) menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 4 Oktober 2018. Kedatangan BPK tersebut untuk menyerahkan IHPS I Tahun 2018. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada empat Kementerian dan Lembaga dalam laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018. Keempat lembaga dimaksud adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Baca: Sjamsul Nursalim Gugat BPK terkait Skandal BLBI

    "Ini karena ada beberapa pos yang wajar, tapi ada beberapa pos yang tidak sesuai standar," kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat ditemui usai membacakan laporan di ruang rapat paripurna, Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Mei 2019.

    Dengan laporan BPK ini, maka setidaknya ada beberapa institusi yang berkali-kali hanya mendapatkan opini WDP dari BPK, alias gagal mencapai opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk mendapatkan opini WTP, kata Moermahadi, laporan keuangan institusi negara harus sesuai Standar Akuntasi Pemerintah, bukti yang kompeten dan cukup, pengendalian internal, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

    Satu institusi yang dua tahun berturut-turut, 2017 dan 2018, mendapat WDP adalah Kemenpora. Tahun 2017 lalu, lembaga lain yang juga mendapat opini WDP antara lain Kementerian Pertahanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten, Televisi Republik Indonesia atau TVRI, dan Radio Republik Indonesia atau RRI.

    Selain WDP, BPK juga memberikan opini disclaimer alias Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) kepada satu institusi yaitu Badan Keamanan Laut (Bakamla). Tahun lalu, Bakamla, bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga diganjar opini disclaimer dari BPK. Saat itu, Bakamla tak memberikan laporan keuangan yang masih ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

    BACA: Gugatan Sjamsul Nursalim Terkait BLBI, BPK: Kami Siap

    Secara total, ada 87 laporan keuangan Kementerian Lembaga (K/L) dan Bendahara Umum Negara (BUN) yang diperiksa BPK. 81 Kementerian dan Lembaga serta 1 BUN mendapat opini WTP dari BPK. Pencapaian ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya 79 K/L dan 1 BUN. Dalam kesimpulannya, BPK juga memberi opini WTP untuk laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2018 secara keseluruhan.

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.