Cerita Luhut Diminta Bantu World Bank Temui 2 Kementerian Ini

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menguasai sekitar 15.600 hektar lahan tambang dan kelapa sawit di Kutai Kartanegara. Luhut juga merupakan inisiator tim Bravo-5. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menguasai sekitar 15.600 hektar lahan tambang dan kelapa sawit di Kutai Kartanegara. Luhut juga merupakan inisiator tim Bravo-5. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengaku telah dicurhati oleh Country Director of the World Bank Indonesia Rodrigo A. Chaves. Curhatan itu, kata Luhut, berkaitan dengan adanya proyek atau program bagi Kementerian Agama (Kemenag) senilai Rp 4 triliun.

    Baca: KPK Minta BUMN Hati-hati Terima Investasi Cina, Ini Respons Luhut

    "Sebenarnya bukan kerjaan saya itu. Nanti lucu juga saya cerita soal World Bank ini. Sebenarnya, mereka rupanya ada program untuk Kemenag senilai Rp 4 triliun untuk madrasah dengan Bappenas. Tapi nggak ketemu-ketemu," kata Luhut ditemui di Aula Gedung BPPT, Jakarta Pusat, Senin 27 Mei 2019.

    Karena itu, Luhut menjelaskan, hari ini dirinya menerima tamu dari perwakilan World Bank. Dalam pertemuan ini, Luhut diminta oleh World Bank untuk menghubungkan supaya mereka bisa bertemu dengan Kementerian Agama dan juga Bappenas.

    Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ini mengungkapkan program yang rencananya akan dikerjasamakan dengan Kemenag dan Bappenas ini bakal habis masanya pada minggu ini. Karena itu, World Bank perlu segera bertemu dengan Kemenag dan Bappenas untuk membahas hal ini.

    "Minggu lalu, saya telpon Pak Bambang (Bambang Brodjonegoro, Kepala Bappenas), Pak Menteri Agama Lukman Hakim duduk lah itu. Tadi alhamdulilah selesai," kata Luhut.

    Luhut menuturkan, lamanya kerja sama antara World Bank dengan Kemenag dan Bappenas tersebut karena banyaknya peraturan yang tidak nyambung diantara kedua institusi itu. Salah satunya terkait peraturan teknis Kemenag dengan Green Book yang dimiliki Bappenas.

    Baca: Soal Impor Plastik, Susi Pudjiastuti Singgung Luhut Panjaitan

    "Saya minta jembatanin, 3 kali rapat ya alhamdulilah tadi ketemu, Pak Bambang bilang besok atau lusa sudah tanda tangan," kata Luhut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.