Penerima BPNT Didorong Serap 70 Persen Beras Bulog

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Stok beras di gudang Bulog Jakarta.(dok.Kementan)

    Stok beras di gudang Bulog Jakarta.(dok.Kementan)

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mendorong serapan beras Bulog di elektronik warung gotong royong (ewarong) mencapai 70 persen dibeli oleh penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

    Baca: Buwas: Bulog Tangani Beras Bantuan, Mafia Bakal Rontok Sendiri

    "Sekarang BPNT sudah menyerap 47 persen dari pasokan Bulog, nanti akan ditingkatkan," kata Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani di Jakarta, Senin, 27 Mei 2019.

    Hal itu disampaikan usai rapat terkait bantuan sosial di gedung Kementerian Sosial yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dan Kepala Bulog Budi Waseso.

    Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, melalui program BPNT, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) leluasa untuk membeli beras dengan jenis tertentu dan berapa banyak beras yang dibeli. "Target kita 70 persen beras yang dipasok Bulog dibeli oleh KPM BPNT. Selama ini baru 47 persen sisanya KPM membeli beras yang dipasok pedagang lokal," kata Agus.

    Agus juga meyakini target tersebut akan tercapai dalam waktu dekat karena akan ada perluasan penerima BPNT dari 9,7 juta bertambah 2,7 juta KPM. Selain itu juga ada beberapa strategi agar target 70 persen serapan beras Bulog bisa tercapai misalnya dengan menunjuk Bulog sebagai suplai manajer.

    Baca: Beras Bulog Menumpuk, Darmin: Bisa untuk Bantuan Pangan Non Tunai

    Melalui BPNT, KPM menerima bantuan sebesar Rp 110 ribu per bulan yang dapat dibelanjakan ke ewarong yang ditunjuk.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Angin Prayitno Aji dan Tiga Perusahaan yang Diperiksa KPK dalam Kasus Suap Pajak

    Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap pajak. Dari 165 perusahaan, 3 sedang diperiksa atas dugaan kasus itu.