Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lelang 6 Sukuk Sekaligus, Pemerintah Incar Rp 6 Triliun

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuanan Luky Alfirman saat meluncurkan surat utang berharga negara (SBN) syariah seri Sukuk Tabungn ST-003 di Restoran Bunga Rampai, Jakarta Pusat, Jumat 1 Februari 2019. TEMPO/Dias Prasongko
Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuanan Luky Alfirman saat meluncurkan surat utang berharga negara (SBN) syariah seri Sukuk Tabungn ST-003 di Restoran Bunga Rampai, Jakarta Pusat, Jumat 1 Februari 2019. TEMPO/Dias Prasongko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan melakukan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada Selasa 28 Mei 2019 besok. Berdasarkan informasi di laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan seperti dikutip Bisnis, Senin 27 Mei 2019, terdapat 6 SBSN yang akan dilelang sekaligus.  

Baca: Lelang 6 Sukuk, Pemerintah Serap Dana Rp 8,98 Triliun

Keenam surat berharga tersebut terdiri dari satu Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S) dan lima Project Based Sukuk (PBS). Pemerintah menetapkan target indikatif senilai Rp 6 triliun dari lelang ini.

Adapun seri-seri yang ditawarkan adalah SPN-S 01122019 (new issuance) yang jatuh tempo pada 1 Desember 2019 (diskonto); PBS014 (reopening) yang jatuh tempo 15 Mei 2021 dan tingkat imbal hasil 6,5 persen; PBS019 (reopening) yang jatuh tempo pada 15 September 2023 dengan imbal hasil 8,25 persen; PBS021 (reopening) yang jatuh tempo pada 15 November 2026 dan imbal hasil 8,5 persen; PBS022 (reopening) yang jatuh tempo 15 April 2034 dan imbal hasil 8,625 persen;  dan PBS015 (reopening) yang jatuh tempo pada 15 Juli 2047 dan imbal hasil 8 persen.

SBSN seri SPN-S akan diterbitkan menggunakan akad Ijarah Sale and Lease Back yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 72/DSN-MUI/VI/2008. Sementara itu, SBSN seri PBS menggunakan akad Ijarah Asset to be Leased yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI nomor 76/DSN-MUI/VI/2010.

Lelang akan dibuka pada Selasa pukul 10.00 WIB dan ditutup pukul 12.00 WIB. Hasil lelang akan diumumkan pada hari yang sama, sedangkan setelmen akan dilaksanakan pada Jumat (31/5) atau 2 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang (T+2).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Underlying asset untuk penerbitan seri SPN-S menggunakan Barang Milik Negara yang telah mendapatkan persetujuan DPR dan telah memenuhi persyaratan seperti diatur dalam Pasal 2 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.08/2012 tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal dari Barang Milik Negara.

Baca: Bank Mandiri Raup Pesanan Sukuk SR011 Rp 730 Miliar

Adapun underlying asset untuk penerbitan sukuk seri PBS menggunakan proyek/kegiatan dalam APBN 2019 yang telah mendapat persetujuan DPR melalui UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun Anggaran 2019 dan sebagian berupa Barang Milik Negara.

BISNIS

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Utang Pemerintah Tembus Rp 7.950 Triliun, Ekonom: Picu Debt Overhang dan Hambat Pertumbuhan Ekonomi

3 jam lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Utang Pemerintah Tembus Rp 7.950 Triliun, Ekonom: Picu Debt Overhang dan Hambat Pertumbuhan Ekonomi

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menanggapi soal posisi utang pemerintah yang mencapai Rp 7.950,52 triliun per Oktober 2023.


Posisi Utang Pemerintah Naik, Capai Rp 7.950 Triliun Per Akhir Oktober 2023

6 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Posisi Utang Pemerintah Naik, Capai Rp 7.950 Triliun Per Akhir Oktober 2023

Posisi utang pemerintah per 31 September 2023 mencapai Rp 7.950,52 triliun atau lebih besar daripada posisi utang per Oktober 2023 yang sebesar Rp 7.891,61 triliun.


Pemerintah Tak Kunjung Bayar Utang Rafaksi Minyak Goreng Rp 344 Miliar, Ombudsman Surati Airlangga Hartarto

1 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika saat ditemui usai konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Pemerintah Tak Kunjung Bayar Utang Rafaksi Minyak Goreng Rp 344 Miliar, Ombudsman Surati Airlangga Hartarto

Ombudsman mengirim surat ke Airlangga Hartarto lantaran pemerintah tak kunjung membayar utang rafaksi minyak goreng Rp 344 miliar kepada pengusaha.


Siapkan Skema Rights Issue untuk PMN Rp 6 T, WIKA: Timeline Kuartal I 2024

3 hari lalu

Wijaya Karya. wika.co.id
Siapkan Skema Rights Issue untuk PMN Rp 6 T, WIKA: Timeline Kuartal I 2024

Corporate Secretary WIKA, Mahendra Vijaya, mengatakan skema rights issue dapat berkontribusi untuk restrukturisasi utang dan menyehatkan kondisi keuangan perseroan.


Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

3 hari lalu

Risiko gagal bayar surat utang Waskita Karya tak hanya menjerat dana pensiun. Perusahaan asuransi, institusi keuangan, sampai reksa dana juga terancam.
Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

Risiko gagal bayar surat utang Waskita Karya mengancam perusahaan asuransi, institusi keuangan, dan reksadana.


Utang Pemerintah hingga Oktober 2023 Rp 203,6 T, Sri Mulyani: Lebih Kecil Dibanding Tahun Lalu

5 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam mengisi acara pembukaan Indonesia Millenial and Gen Z Summit 2023 di Senayan Park, Jakarta, Jumat, 24 November 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Utang Pemerintah hingga Oktober 2023 Rp 203,6 T, Sri Mulyani: Lebih Kecil Dibanding Tahun Lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hingga Oktober 2023, realisasi pembiayaan utang pemerintah turun 59,9 persen dibanding tahun lalu.


Sebab Banyak Guru Terjebak Pinjol Ilegal

6 hari lalu

Ilustrasi pinjaman online. Freepik
Sebab Banyak Guru Terjebak Pinjol Ilegal

Kurangnya literasi keuangan membuat banyak guru terjerat pinjol ilegal. Salah satu penyebabnya penghasilan yang tergolong rendah.


Chatib Basri Sebut Perlu Investasi Asing Rp 1.800 Triliun untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen

8 hari lalu

Chatib Basri. TEMPO/Dwianto Wibowo
Chatib Basri Sebut Perlu Investasi Asing Rp 1.800 Triliun untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan Indonesia perlu investasi asing sekitar Rp 1.800 triliun untuk mencapai target pertumbuhan 6 persen.


Erick Thohir Tanggapi Pendanaan JETP yang Disebut-sebut jadi Jebakan Utang RI

9 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad-Interim, Erick Thohir, dalam acara peluncuran dokumen Investment and Policy Plan (CIPP) Pelaksanaan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transitions Partnership/JETP) di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Selasa, 21 November 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Erick Thohir Tanggapi Pendanaan JETP yang Disebut-sebut jadi Jebakan Utang RI

Erick Thohir mematahkan anggapan bahwa skema pendanaan JETP akan menjadi utang negara. Begini penjelasan Menteri BUMN tersebut.


Jaga Stabilitas Kurs Rupiah, BI Terbitkan Sekuritas dan Sukuk Valuta Asing

9 hari lalu

Ilustrasi uang rupiah. Shutterstock
Jaga Stabilitas Kurs Rupiah, BI Terbitkan Sekuritas dan Sukuk Valuta Asing

BI menerbitkan instrumen sekuritas dan sukuk valuta asing Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.