Jokowi Periode II, Kadin: Jangan Pilih Menteri Egosentris

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KADIN, Suryani Motik (tengah) mengatakan tidak ada CSR industri rokok karena produknya sendiri sudah merusak dalam Focus Group DIscussion Tobacco Control Circle: Telaah Kritis Terhadap Kontroversi CSR Industri Rokok di Perguruan Tinggi di Indonesia, Jakarta, 29 Januari 2019.

    Wakil Ketua KADIN, Suryani Motik (tengah) mengatakan tidak ada CSR industri rokok karena produknya sendiri sudah merusak dalam Focus Group DIscussion Tobacco Control Circle: Telaah Kritis Terhadap Kontroversi CSR Industri Rokok di Perguruan Tinggi di Indonesia, Jakarta, 29 Januari 2019.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia atau Kadin Suryani S Motik menyarankan adanya evaluasi menyeluruh untuk kabinet Indonesia Kerja bila Joko Widodo atau Jokowi resmi ditetapkan sebagai presiden terpilih 2019. Suryani mengatakan langkah pertama yang harus dilakukan Jokowi adalah memilih menteri-menteri yang tidak egosentris.

    BACA: Saran Periode Kedua Jokowi, Kadin: Tingkatkan Pendapatan TKI

    "Kelemahan kabinet Jokowi enggak menguasai persoalan. Egosentris luar biasa," ujar Suryani saat ditemui seusai diskusi SmartFM dan Populi Center bertajuk Perspektif Indonesia menghadapi Lebaran di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 25 Mei 2019.

    Suryani mengatakan, menteri-menteri Jokowi saat ini, khususnya di lingkungan kementerian ekonomi, asyik bergelut dengan departemennya sendiri. Walhasil, sejumlah kebijakan makro dan mikro ekonomi yang semestinya diputuskan bersama tak terlaksana dengan baik.

    BACA: TKN: Jika Ada Tawaran Jabatan ke Prabowo, Itu Niat Baik Jokowi

    Kadin menyoriti kelemahan lain berupa minimnya pembahasan perumusan kebijakan antara menteri-menteri ekonomi dengan dengan pengusaha.
    Suryani menjelaskan, pertemuan untuk membahas kebijakan yang nantinya bakal berimbas pada pelaku pasar penting dilakukan. Tujuannya, ujar dia, supaya pengusaha dapat langsung mengimplementasikan kebijakan tersebut.

    Kemudian, Kadin meminta Jokowi mengevaluasi 16 paket kebijakan ekonomi. "Kalau paket kebijakan 16 enggak efektif, kenapa mesti dipertahankan?" ucapnya.

    Suryani mengkritik sejumlah paket kebijakan saat ini tidak berkelanjutan dan cenderung terputus-putus. Kondisi ini membuat investasi asing yang seharusnya masuk ke Indonesia tertahan.

    Terakhir, ia menyarankan Jokowi untuk memilih menteri perekonomian, seperti Menteri Perdagangan, yang benar-benar memahami persoalan. Bila kursi menteri mesti dicaplok dari jatah partai, Suryani menyarankan Jokowi benar-benar menimbang politikus yang kompeten dengan kementerian yang akan dipimpinnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pro Kontra Kemendikbud Menerapkan Zonasi Sekolah pada PPDB 2019

    Zonasi sekolah di PPDB yang diterapkan Kemendikbud memicu pro dan kontra. Banyak orang tua menganggap sistem ini tak adil dan merugikan calon siswa