TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang berharap dinamika politik pascarekapitulasi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU bisa segera selesai. Dengan begitu, Sarman berharap, aktivitas politik tidak akan berdampak pada kegiatan bisnis dan perdagangan di DKI Jakarta.
BACA: Ada Aksi 22 Mei, Kadin DKI Prediksi Kerugian Bisa Tembus Rp 1,5 T
"Terlebih sebentar lagi masyarakat akan mulai berbelanja berbagai kebutuhan menghadapi Idul Fitri 1440 H, maka sangat dibutuhkan ketenangan dan kenyamanan," kata Sarman dalam keteranganya kepada Tempo, Kamis 23 Mei 2019.
Adapun, pada 21-22 Mei terjadi aksi ricuh massa karena menolak hasil penghitungan suara Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum. Saat kejadian, massa aksi 22 Mei melawan aparat kepolisian tak kunjung henti. Kerusuhan terjadi sejak pukul 18.15 WIB. Akibat kejadian ini, toko-toko di sekitar Sarinah - Thamrin memilih meliburkan pegawai dan menutup tokonya.
BACA: Kadin Beberkan Penyebab Dunia Usaha Kurang Ekspansif
Dalam kericuhan ini, Kepolisian Daerah Metro Jaya telah menetapkan sementara 257 tersangka terkait kerusuhan yang terjadi usai aksi di Bawaslu. Mereka merupakan pelaku penyerangan asrama polisi hingga provokator kericuhan.
Ketenangan dan kenyamanan menurut Sarman adalah hal yang penting bagi perekonomian DKI Jakarta. Sebab, pertumbuhan ekonominya masih ditopang oleh belanja rumah tangga. Artinya, momen bulan Ramadan dan Idul Fitri, sangat diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.
Sarman menjelaskan akibat kerusuhan yang terjadi hampir selama dua hari, sejumlah toko dan pusat dagang di DKI Jakarta memilih menghentikan aktivitasnya. Mulai dari pertokoan di sekitar Thamrin, Tanah Abang, dan sejumlah pusat perdagangan lain seperti Glodok dan mall di sekitar Jakarta.
"Dengan jumlah kios sekitar 80 ribu kami perkirakan kerugian bisa mencapai Rp 1 - 1,5 triliun. Ini belum termasuk kerugian di sektor bisnis lain seperti pemilik cafe, restoran, transaksi perbankan dan pelaku usaha yang meliburkan karyawannya," kata Sarman.
Baca berita tentang Kadin lainnya di Tempo.co.
