Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ada Gejolak Politik, Darmin: Gak Nyambung dengan Logika Ekonomi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai mencoblos di TPS 20 Pancoran, Jakarta, Rabu, 17 April 2019. Tempo/Hendartyo Hanggi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai mencoblos di TPS 20 Pancoran, Jakarta, Rabu, 17 April 2019. Tempo/Hendartyo Hanggi
Iklan

TEMPO.CO, JakartaMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution optimistis Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada tahun ini. Kendati, tengah ada gejolak politik di dalam negeri pasca Pemilihan Umum 2019.

Baca: Jokowi Jengkel Perizinan Ruwet, Darmin Bicara OSS

"Ya tidak apa-apa, itu gejolak sementara saja, sebentar lagi juga senang" ujar Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Bidang perekonomian, Jakarta, Kamis, 23 Mei 2019.

Darmin mengatakan gonjang-ganjing di dalam negeri itu adalah urusan politik saja. "Enggak nyambung dengan logika ekonomi," ujar dia. Namun, Darmin mengatakan bila kondisi ini tidak segera reda maka akan merugikan Indonesia. Ia juga mendorong pihak yang belum puas untuk menempuh jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga semuanya bisa selesai.

Sejak Selasa, 21 Mei 2019, massa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menggelar aksi menolak hasil perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum yang memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden inkumben Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Demonstrasi itu berujung kericuhan di sejumlah titik di Jakarta. Bahkan ada nyawa melayang akibat kerusuhan itu.

Aksi tersebut direspon berbagai pihak, mulai dari perkantoran hingga perbankan, dengan memberi peringatan kepada karyawannya, menutup cepat layanan, hingga memberi libur para karyawannya. "Kalau reaksi sementara itu ada macam macam, tapi tidak usah terlalu dirisaukan. Itu nanti juga dia berangsur akan normal kembali."

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso memastikan kondisi ekonomi makro Indonesia tidak terpengaruh aksi unjuk rasa 22 Mei 2019. Ia menyebut aksi tersebut tidak sama dengan peristiwa kerusuhan 1998 lalu.

"Beda sekali (dengan 1998), itu kan lebih merespons hasil pelaksanaan demokrasi kita kemarin dan ada yang tidak puas lalu mempertanyakan hasil. ada mekanismenya," ujar Susiwijono.

Susiwijono mengatakan ketidakpuasan itu wajar dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Hanya saja, pada pemilu kali ini, selama sehari kemarin memang ada kejadian. "Harapannya tidak terlalu terpengaruh dan mestinya tidak terlalu terpengaruh."

Berikutnya, Susiwijono mengatakan yang mesti tetap dipantau adalah respon dari investor. Sebabnya, akhir-akhir ini beberapa perkembangan di global seperti kebijakan dagang Amerika Serikat yang berdampak kepada suhu perekonomian dunia.

Baca: Darmin Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Lebih Tinggi

"Justru yang kita lihat adalah di market gimana, IHSG gimana. Kalau dari policy ekonomi tidak terlihat terlalu terpengaruh dan kebijakan ekonomi juga akan kami laksanakan," ujar Susiwijono.

Simak berita lainnya terkait Darmin di Tempo.co.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Prabowo Subianto Disebut Cocok Berpasangan dengan 4 Nama Ini sebagai Cawapresnya

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono (kanan) dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kiri) menanam mangrove dalam Puncak Penanaman Mangrove Nasional oleh TNI di Seluruh Indonesia 2023 di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara, Senin, 15 Mei 2023. Penanaman mangrove yang diikuti oleh personil TNI, Polri, Forkopimda, komunitas pecinta lingkungan, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat tersebut dalam rangka penanaman mangrove nasional secara serentak jajaran TNI di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Prabowo Subianto Disebut Cocok Berpasangan dengan 4 Nama Ini sebagai Cawapresnya

Prabowo Subianto dinilai perlu mempertimbangan sosok cawapres yang tepat sebagai pendampingnya. Pengamat menyebut ada 4 nama. Siapa saja?


Kata KPU soal Dana Kampanye Pemilu 2024, Singgung Uang Elektronik dan Sumber Sumbangan

12 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari memimpin pengambilan sumpah dan janji anggota KPU Provinsi pada 20 provinsi periode 2023-2028 pada pelantikan di Gedung KPU, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kata KPU soal Dana Kampanye Pemilu 2024, Singgung Uang Elektronik dan Sumber Sumbangan

KPU sampaikan berbagai hal terkait dana kampanye dalam Uji Publik Rancangan Peraturan KPU.


KPU Bilang Tak Punya Kuasa untuk Take Down Kampanye Pemilu Berbau SARA

16 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari memimpin pengambilan sumpah dan janji anggota KPU Provinsi pada 20 provinsi periode 2023-2028 pada pelantikan di Gedung KPU, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
KPU Bilang Tak Punya Kuasa untuk Take Down Kampanye Pemilu Berbau SARA

KPU bersama Bawaslu dan Kementerian Kominfo telah membentuk satgas khusus untuk mengawasi konten pemilu di medsos.


KPU Sebut Baru 9 Partai yang Buka Rekening Kampanye Pemilu 2024

18 jam lalu

Komisi Pemilihan Umum saat melakukan uji publik terhadap sejumlah rancangan PKPU pada Pemilu 2024 di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 Mei 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
KPU Sebut Baru 9 Partai yang Buka Rekening Kampanye Pemilu 2024

KPU akan memberikan akses terhadap Sidakam kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu pada setiap tingkatan, KPK, dan PPATK.


KPU Akui Kesulitan Awasi Sumbangan Dana Kampanye Berupa Uang Elektronik

21 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik memberikan konferensi pers terkait Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin, 1 Agustus 2022. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan berkas pendaftaran enam dari sembilan partai politik yang mendaftar hari ini sebagai calon peserta Pemilu 2024, dinyatakan lengkap. TEMPO / Hilman Fathurrahman W'
KPU Akui Kesulitan Awasi Sumbangan Dana Kampanye Berupa Uang Elektronik

Dana kampanye berupa uang elektronik belum diatur dalam peraturan KPU.


13 Bulan Pemerintahan BJ Habibie Lakukan Reformasi Ekonomi dan Reformasi Pemilu, Pangkas Masa Jabatannya Sendiri

21 jam lalu

Mantan Presiden RI BJ Habibie. ANTARA/Andika Wahyu
13 Bulan Pemerintahan BJ Habibie Lakukan Reformasi Ekonomi dan Reformasi Pemilu, Pangkas Masa Jabatannya Sendiri

Usai dilantik sebagai presiden, BJ Habibie melakukan serangkaian reformasi ekonomi dan reformasi pemilu. Apa saja?


Sejumlah Negara Lakukan Dedolarisasi, Simak Pantauan LPS pada Simpanan Dolar AS di Tanah Air

1 hari lalu

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan pers terkait hasil rapat berkala KSSK tahun 2022 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 1 Agustus 2022. Namun KSSK juga mewaspadai sejumlah risiko dari perekonomian global yang dapat berdampak pada sistem keuangan dan ekonomi di dalam negeri. Tempo/Tony Hartawan
Sejumlah Negara Lakukan Dedolarisasi, Simak Pantauan LPS pada Simpanan Dolar AS di Tanah Air

Sejumlah negara telah melakukan dedolarisasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS atau Amerika Serikat. Bagaimana di RI?


KPU Akan Umumkan DCS pada 19 Agustus, Masyarakat Diminta Memberikan Masukan

1 hari lalu

Komisioner KPU Idham Holik menerangkan jadwal pendaftaran Bacaleg DPR RI, DPRD, dan DPD untuk Pemilu Serentak 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Ahad, 30 April 2023. TEMPO/Ima Dini Safira
KPU Akan Umumkan DCS pada 19 Agustus, Masyarakat Diminta Memberikan Masukan

Komisioner KPU RI, Idham Holik, mengatakan publik dapt mengetahui Bacaleg yang diajukan Partai politik pada 19 Agustus 2023.


Putusan MK Memperpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK untuk Siapa

2 hari lalu

Putusan MK Memperpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK untuk Siapa

Sejumlah pakar hukum tata negara sepakat bahwa putusan MK memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK tak berlaku untuk pimpinan saat ini.


ICW Sebut Ketua KPU Beri Informasi Sesat soal Eks Napi Korupsi Bisa Nyaleg

2 hari lalu

Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana dan Lalola Easter, saat diskusi di Kantor Pusat ICW, di Kalibata, Jakarta Selatan, Ahad, 28 April 2019. TEMPO/Egi Adyatama
ICW Sebut Ketua KPU Beri Informasi Sesat soal Eks Napi Korupsi Bisa Nyaleg

ICW berharap Ketua KPU Hasyim Asy'ari tidak menebar informasi sesat kepada khalayak ihwal regulasi pencalegan bekas napi korupsi