INFO BISNIS - Selama 2015 hingga April 2019, banyak program yang dijalankan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan). Semuanya difokuskan untuk mendukung pembangunan empat sub sektor komoditas pertanian, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
Dirjen PSP Kementan, Sarwo Edhy, menyampaikan bahwa berbagai kegiatan sudah dilakukan, di antaranya pengembangan dan pengelolaan air irigasi, pengembangan mekanisasi pertanian, pengembangan pemanfaatan lahan rawa, cetak sawah, pupuk subsidi, dan asuransi pertanian. Apa yang dilakukan tentu berdampak signifikan pada peningkatan produktivitas dan peningkatan indeks pertanaman (IP).
Baca Juga:
“Berbagai upaya diharapkan mampu memberikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi petani,” ujar Sarwo Edhy dalam keterangan pers di Gedung Kementan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019.
Dalam pengembangan dan pengelolaan air irigasi, Ditjen PSP melakukan rehabilitasi jaringan irigasi, irigasi perpompaan serta pengembangan embung/dam parit/long storage. Dalam kurun waktu 2015-2019 (angka realisasi per April 2019), telah terbangun yang dapat mengairi lahan sawah seluas 3,129 juta hektare yang dapat meningkatkan IP 0,5, sehingga berdampak pada peningkatan produksi sebanyak 8,21 juta ton. Dari kegiatan itu, rata-rata mampu untuk meningkatkan IP 0,5 dari kondisi awal. Kegiatan ini mampu mempertahankan produksi padi sebanyak 16,36 juta ton. Namun apabila peningkatan IP 0,5 terpenuhi akibat dari kegiatan ini, maka akan terjadi peningkatan produksi sebanyak 8,18 juta ton.
Irigasi perpompaan juga telah ditingkatkan selama tiga tahun terakhir (2016-2019). Total kegiatan irigasi perpompaan selama tiga tahun sebanyak 2.358 unit, dengan estimasi luas layanan per unit seluas 20 hektare, maka luas areal yang dapat diairi saat musim kemarau seluas 47,16 ribu hektare. Jika berdampak pada penambahan IP 0,5, maka akan terjadi penambahan luas tanam 29,780 hektare, dan penambahan produksi 154,850 ton. Selain itu, bangunan embung yang telah terbangun sebanyak 2.962 unit dengan estimasi luas layanan dari embung, dam parit, long storage seluas 25 hektare yang berdampak pada lahan seluas 73,850 hektare..
Baca Juga:
Capaian juga ditunjukkan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang telah menyalurkan bantuan alsintan tidak kurang dari 350 ribu unit, yang terdiri dari traktor roda dua, traktor roda empat, pompa air, rice transplanter, cooper, cultivator, exavator, hand sprayer, implemen alat tanam jagung, dan alat tanam jagung semi manual.
Kementan terus fokus meningkatkan kualitas pertanian, antara lain dengan menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian, tidak kurang dari 350 ribu unit.
Pada 2015 alsintan yang disalurkan sebanyak 54.083 unit, 2016 sebanyak 148.832 unit, 2017 sebanyak 82.560 unit, dan 2018 sebanyak 112.525 unit. Alsintan tersebut telah diberikan kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani, UPJA dan brigade alsintan.
Saat ini, Ditjen PSP juga menggencarkan program pengembangan Pertanian Korporasi Berbasis Mekanisasi (PKBM). Program ini meliputi penetapan pembuatan gudang alsintan, legalisasi struktur organisasi, pelatihan managemen dan aplikasi UPJA smart mobile, dan penetapan petugas pendamping lapangan.
Ditjen PSP juga melakukan pengembangan pemanfaatan lahan rawa melalui program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi). Kebijakan ini diimplementasikan melalui egiatan optimasi lahan rawa (Iebak/pasang surut) dengan fokus peningkatan produktivitas dan IP.
Program optimasi lahan rawa #SERASI dilaksanakan dalam rangka peningkatan produktivitas dan pendapatan petani yang dilaksanakan di Provinsi Sumsel 220.000 hektare, Kalsel 153.363 hektare, dan Sulsel 33.505 hektare. Selain itu, program Serasi juga dialokasikan di Lampung, Kalteng, Kalbar dan Riau. Tahun ini ditargetkan 500 ribu hektare.
Program Serasi turut melibatkan TNl-AD dalam pendampingan pelaksanaan kegiatan untuk membantu dalam koordinasi antara Babinsa dengan petani. “Pendampingan proses pengerjaan fisik di lapangan serta membantu memastikan seluruh pekerjaan terlaksana dengan baik. TNI-AD dilibatkan karena kegiatan ini berkaitan dengan ketahanan pangan nasional,” ucapnya.
Urusan pupuk subsidi juga menjadi perhatian. Ditjen PSP terus berupaya menertibkan berbagai pelanggaran di sektor pupuk dan pestisida. Saat ini, pupuk terdaftar terdiri dari anorganik 1.650 merk, organik 765 merek, dan pupuk formula khusus 26.169,179 ton. Sementara, pestisida terdaftar sebanyak 4.437 formulasi. Terdiri dari insektisida 1.530 formulasi, herbisida 1.162 formulasi, fungisida, rodentisida, pestisida rumah tangga dan lain-lain 1.745 formulasi.
Sarwo memaparkan, Kementan menemukan beberapa jenis modus pelanggaran pupuk dan pestisida. Di antaranya mengedarkan pupuk tidak sesuai izin, mutu dan efektivitas, mengedarkan pupuk tidak sesuai dengan kemasan, mengedarkan pupuk yang sudah habis izin edarnya dan menambahkan unsur berbahaya (B3) tanpa melakukan izin terkait unsur tersebut, serta modus lainnya.
Penanganan sudah dilakukan, seperti pada 2018 dilakukan penarikan populasi pestisida sebanyak 1.147 formulasi, yang terdiri dari sebanyak 956 formulasi ditarik paksa dan 191 formulasi atas permintaan sendiri. Untuk tahun ini, kata Sarwo, alokasi pupuk sejumlah 9.550.000 ton, dengan jumlah anggaran Rp 27,3 triliun dan terbagi dalam jenis pupuk Urea, SP36, ZA, NPK, dan organik.
Di sektor Direktorat Pembiayaan, program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi Kerbau (AUTS/K juga menunjukkan progres positif. Pelaksanaan asuransi pertanian dilakukan bekerja sama dengan PT Asuransi Jasa lndonesia (Jasindo). AUTP menawarkan ganti rugi sebesar Rp 6 juta per hektare, dengan masa pertanggungan sampai dengan masa panen (4 bulan), dengan premi Rp 180.000 per hektare, di mana Rp 36.000 ditanggung petani dan Rp 144.000 pemerintah. Sementara AUTS/K menjamin hewan ternak dengan premi Rp 200.000 per ekor per tahun, di mana Rp 160.000 ditanggung pemerintah dan sisa Rp 40.000 dari swadaya petani dengan ganti rugi yang dibayarkan sebesar Rp 10 juta per ekor jika mati dan Rp 7 juta per ekor jika hilang.
Pada 2018 realisasi AUTP sekitar 806.199,64 hektare dari target 1 juta hektare (80,62 persen), 2017 mencapai 997.961 hektare dari target satu juta hektare. Klaim kerugian di 2017 tercatat seluas 25.028 hektare, sedangkan 2018 mencapai 12.194 hektare (1,51 persen). Tahun 2019, target luasan satu juta hektare diprediksi akan tercapai. (*)
