Pengusaha Telat Bayarkan THR Bisa Terancam Pidana

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Meme lucu mengenai THR alias Tunjangan Hari Raya. Mendekati hari raya Idul Fitri, netizen berbagi meme lucu mengenai THR. Instagram.com/@R_alfath

    Meme lucu mengenai THR alias Tunjangan Hari Raya. Mendekati hari raya Idul Fitri, netizen berbagi meme lucu mengenai THR. Instagram.com/@R_alfath

    TEMPO.CO, Bogor -Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bogor, Jawa Barat mengeluarkan imbauan kepada para pengusaha agar tidak telat membayarkan upah Tunjangan Hari Raya atau THR, sebab jika telat dari waktu yang ditentukan, bisa berujung pidana.

    BACA: Menteri Hanif Buka Posko Aduan THR Lebaran Hingga H+10

    "Ketika telat ada sanksi, sanksinya berupa administratif, dari administratif bisa berubah menjadi pidana. Tapi kita berharap tidak sampai ke sana, harapannya pengusaha harus bayar," ujar Kepala Disnakertrans Kota Bogor, Samson Purba di Bogor, Selasa, 21 Mei 2019.

    Menurut dia, sanksi administratif itu akan berubah menjadi pidana bagi Direktur Utama Perusahaan yang bersangkutan, jika sudah diberikan tiga kali surat peringatan, tapi tak kunjung mau membayarkan THR.

    BACA: Beda Mudik dengan Kereta, Bus, dan Pesawat, Ada yang Tunggu THR

    Sanksi administratif tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 tahun 2016 tentang tata cara pemberian sanksi administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang perupahan.

    "Ketika kita sudah berikan peringatan satu, dua, tiga tidak mau bayar, itu dia menjadi pidana. Ada batas waktunya, nota pertama tujuh hari, peringatan kedua tiga hari, peringatan ketiga baru proses," terang Samson.

    Imbauan itu ia tuangkan dalam surat edaran yang dikeluarkan pada 17 Mei 2019. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa pengusaha wajib membayarkan THR paling telat tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pro Kontra Kemendikbud Menerapkan Zonasi Sekolah pada PPDB 2019

    Zonasi sekolah di PPDB yang diterapkan Kemendikbud memicu pro dan kontra. Banyak orang tua menganggap sistem ini tak adil dan merugikan calon siswa