Apindo Yakin Iklim Ekonomi Kondusif Menjelang 22 Mei

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Pemilu. ANTARA

    Ilustrasi Pemilu. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar mengatakan entitasnya tak khawatir terhadap travel advice atau peringatan Kedutaan Besar Amerika Serikat menjelang pengumuman hasil pemilu pada 22 Mei 2019. Menurut dia, iklim ekonomi Indonesia tak bakal goyang lantaran momentum kontestasi politik yang bersifat sesaat itu.

    Baca juga: Asita Yakin Peringatan Kedutaan AS untuk 22 Mei Tak Kurangi Turis

    “Ini kan cuma momentum sesaat. Semua berjalan seperti biasa,” ujar Sanny saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 18 Mei 2019.

    Pengumuman kewaspadaan yang disampaikan Kedutaan Besar Amerika Serikat, ujar dia, sifatnya hanya imbauan. Maka itu, Sanny menekankan, pengusaha-pengusaha Indonesia tak perlu ketakutan. 

    Ia meyakini bahwa pihak keamanan negara, seperti Polri dan TNI, telah disiagakan. “Kita tahu bahwa aparat (aparatur) semua sudah siap,” ucapnya. Meski demikian, Sanny tak menampik anggota asosiasinya bakal tetap waspada.

    Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia sebelumnya menerbitkan peringatan bagi warganya yang tinggal di Tanah Air. Melalui situs resminya, AS meminta warganya waspada terkait pengumuman resmi hasil pemilihan presiden dan anggota legislatif yang akan dilakukan pada Rabu, 22 Mei nanti.  

    Dalam pariwara itu, Kedutaan Besar AS juga mengatakan bahwa polisi Indonesia menyebut ada ancaman aksi teroris. Travel advice tak hanya dirilis oleh Amerika Serikat. Belakangan, Inggris juga mengeluarkan pengumuman yang sama.

    Sanny mengatakan, travel advice yang dirilis menjelang 22 Mei tersebut tak perlu direspons berlebihan. “Kami malah akan menggelar rapat rutin pada hari itu di Grand Sahid Jaya,” ucap Sanny. Rapat pengurus Apindo, kata dia, sengaja digelar saat pengumuman Pemilu untuk menandai momentum bersejarah.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.