Sandiaga Uno
Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno tak setuju dengan ajakan Arief Poyuono tersebut. Terlebih saat ini Indonesia tengah mengalami keterlambatan ekonomi sehingga diperlukan kenaikan rasio pajak dengan menambah basis pembayar pajak. “Saya ingin ingatkan negara kita lagi sulit ekonomi, neraca perdagangan kita jeblok,” ucap Sandiaga di Makassar, Kamis 16 Mei 2019.
Saat ini kata Sandiaga, neraca perdagangan terus menjadi tantangan ekonomi Indonesia. Apalagi sekarang ekonomi Indonesia terburuk sepanjang sejarah.
Perekonomian nasional dinilai Sandiaga memburuk karena pemerintah menggenjot impor ditingkatkan, sehingga kinerja ekspor turun. “Seharusnya ekspor ditingkatkan dan impor dikurangi terutama migas,” ujarnya.
Terkait teknis pengelolaan pajak, Sandiaga menilai pemerintah harus mampu meningkatkan sistem informasi teknologi agar menjadi lebih baik lagi. Oleh sebab itu ia mengusulkan pembentukan badan penerimaan negara yang terpisah dengan menteri keuangan. “Itu kami usulkan, tapi butuh pemerintahan kuat dan kepemimpinan tegas."
Selama ini, kata Sandiaga, perusahaan telah patuh membayar pajak. Sehingga yang paling penting adalah negara harus bisa menggunakan pajak dengan baik demi kepentingan masyarakat dan pembangunan di Indonesia.
Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno dan istrinya Nur Asia Uno mengunjungi Pasar Murah OK OCE Peduli di Menteng Dalam, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Arya Sinulingga
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga menyarankan, politikus Gerindra di DPR tak perlu digaji dan menikmati tunjangan hari raya. Sebab uang itu berasal dari pajak. "Kami minta DPR RI jangan kasih gaji kepada anggota DPR dari Gerindra dan juga jangan dikasih THR karena dia hidup dari pajak," kata Arya di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.
Arya bahkan meminta politikus Gerindra tak memakai fasilitas umum kalau tak ingin bayar pajak. "Jangan nikmati jalan, jangan naik busway, apalagi MRT, jangan. Karena nginjakin kaki di jalan raya aja harus bayar pajak," ujar Arya.
Yustinus Prastowo
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo menilai ajakan itu adalah hal yang konyol. “Tentu saja ajakan ini selain konyol, juga berbahaya,” ujar Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, Rabu, 15 Mei 2019.
CAESAR AKBAR | FRISKI RIANA | DEWI NURITA | DIDIT HARIYADI | DIAS PRASONGKO