Ridwan Kamil: Angkasa Pura II Cicil Beli Saham BIJB

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. (Dok. Pemprov Jawa Barat)

    Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. (Dok. Pemprov Jawa Barat)

    TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengklaim PT Angkasa Pura II akan bertahap membayar pembelian saham PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB), yang mengelola Bandara Kertajati di Majalengka.

    Baca juga: Ridwan Kamil Prediksi Mudik Lebaran 2019 Lebih Lancar tapi

    “Sudah disepakati kemarin, rapat dengan Menteri Perhubungan dan Menko Maritim, Pak Luhut, bahwa BIJB akan disuntikkan dana sekitar Rp 625 miliar dari Angkasa Pura mungkin akan dicicil selama 3 tahun,” kata dia di Bandung, Jumat, 17 Mei 2019.

    Ridwan Kamil mengatakan, saham PT BIJB yang akan dimiliki AP II setara 25 persen dengan nilai Rp 625 miliar. Sementara masih ada sisa 11 persen lagi saham PT BIJB yang diklaimnya juga sudah ada peminatnya. “Ada sisa 11 persen, senilai Rp 200 miliar, itu sudah diminati oleh investasi, mudah-mudahan Agustus beres,” kata dia.

    Suntikan dana segar dari pelepasan hampir 36 persen saham BIJB itu rencananya dipergunakan untuk menutup utang dan cicilan kredit perbankan pembangunan terminal Bandara Kertajati. “Uang (PT) BIJB ini dipakai untuk tiga hal. Satu operasional, kedua bayar utang, yakni utang pada kontraktor yang sudah bekerja dulu tapi belum terbayar, ketiga bunga bank,” kata Ridwan Kamil.

    Ridwan Kamil optimis kinerja BIJB dan Bandara Kertajati akan membaik tahun ini. “Insya Allah tidak ada kendala di tahun ini terkait keuangan dari (PT) BIJB. Plus sudah disepakati (penerbangan) haji dari Bandara Internasional Jawa Barat. Isunya hanya masalah asrama, embarkasi, sedang dibanding-bandingkan. Sementara sewa hotel, kemungkinan besar antara di Cirebon atau di Majalengka, mana yang memadai,” kata dia.

    Direktur Utama PT BIJB Muhamad Singgih mengatakan, masih tersisa slot setara 36,6 persen untuk menggenapi modal dasar pendirian PT BIJB. Total modal dasar pendirian, dalam anggaran dasar PT BIJB, nilanya setara Rp 2,5 triliun. Pemerintah provinsi Jawa Barat dan PT Jasa Sarana baru menyetor modal 60 persen dari total modal dasar tersebut, belakangan 2 persen saham dibeli Koperasi Konsumen Praja Sejahtera (KKPS) Jawa Barat.

    “Dari 36,6 persen itu, 25 persen itu masuk AP II. Tersisa 11,6 persen, itu dijual ke mitra strategis,” kata Muhammad Singgih saat dihubungi Tempo, Jumat, 17 Mei 2019.

    Singgih membenarkan rapat di kantor Menko Maritim, Kamis, 17 Mei 2019, menyepakati pembelian saham PT BIJB oleh PT AP II dengan cara dicicil. “Itu bagian dari win-win solution,” kata dia.

    Singgih mengakui, dana hasil penjualan saham pada AP II yang dibayarkan dengan mencicilnya itu belum cukup menutup utang dan pembayaran kredit yang jatuh tempo tahun ini. Dia merinci utang jatuh tempo tahun ini adalah berupa pembayaran pinjaman bank Rp 157 miliar dan pembayaran pekerjaan kontraktor yang menggarap terminal bandara Kertajati Rp 212 miliar. “Oleh karena itu, untuk membayar hutang jatuh tempo kita mengupayakan selain dari AP II, juga dari penjualan (sisa) 11,6 persen saham,” kata dia.

    Singgih mengatakan, saham 11,6 persen tersebut nilainya setara Rp 290 miliar. Saham tersebut sudah lama ditawarkan PT BIJB pada berbagai pihak. Namun, ada satu penawar serius yang tengah diproses. “Ada peminat yang sifatnya mitra strategis yang berkeinginan mengambil 11,6 persen saham,” kata dia.

    Dia belum mau merinci perusahaan yang berminat membeli saham PT BIJB tersebut. “Perusahaan itu sudah mengirim LOI (letter of intent). Sekarang sedang dibentuk tim di BIJB untuk memproses penjualan saham yang 11,6 persen itu, setara Rp 290 miliar. Sebenarnya pihak ini ingin lebih,” kata Singgih.

    Baca berita Ridwan Kamil lainnya di Tempo.co


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.