Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penerimaan Pajak Menyusut Akibat Ekonomi Tertekan, Sri Mulyani: Harus Diwaspadai

image-gnews
Menkeu Sri Mulyani saat menjadi narasumber dalam acara One Hour University, Rabu 15 Mei 2019 di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta.
Menkeu Sri Mulyani saat menjadi narasumber dalam acara One Hour University, Rabu 15 Mei 2019 di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan negara yang menurun disebabkan oleh penerimaan negara dari pajak yang menyusut. Hal ini salah satunya disebabkan efek terhadap tekanan dari kondisi ekonomi baik dari sisi eksternal maupun domestik.

BACA: Arief Poyuono Boikot Pajak, Sri Mulyani Jelaskan Manfaat Pajak

"Kondisi kegiatan ekonomi yang mengalami tekanan baik dari luar maupun dari dalam sendiri terefleksi dari penerimaan perpajakan kita yang melambat, ini harus diwaspadai," kata Sri Mulyani saat mengelar konferensi pers di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis 16 Mei 2019.

Menurut catatan Kementerian, penerimaan negara dari cukai dan pajak tumbuh tipis 4,7 persen dibanding periode yang sama 2018 atau mencapai Rp 436,4 trilun. Hal ini karena penerimaan yang bersumber dari pajak pertambahan nilai menyusut atau hanya tumbuh negatif 4,3 persen sebesar Rp 129,9 triliun. Dari pos pajak PPh non migas ini, negara hanya berhasil mendapat Rp 368 trilun atau 24,1 persen dari target.

BACA: Arief Poyuono Serukan Boikot Pajak, Moeldoko: Enggak Bener

Sri Mulyani juga menjelaskan, kondisi ekonomi yang mulai berdampak tersebut juga terlihat dari pajak badan yang menurun. Menurut dia, penerimaan perusahaan hanya tumbuh 7,2 persen sehingga penerimaan pajak badan mengalami penurunan atau tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, menurut Sri Mulyani, kondisi ekonomi yang tertekan tersebut juga mulai terindikasi dengan menurunnya bea masuk dan juga bea keluar. Misalnya untuk bea masuk, pelambatan terjadi karena pelemahan harga komoditas dan adanya restitusi di sektor industri dan pertambangan.

Menurut catatan Kementerian Keuangan, realisasi bea masuk per April 2019 mencapai Rp 11,8 triliun atau hanya tumbuh 0,7 persen dibandingkan periode yang sama pada 2018. Angka inisetara dengan 30,3 persen dari Produk Domestik Bruto.

Sedangkan, bea keluar tercatat Rp 1,5 triliun atau tumbuh negatif 29,8 persen. Jumlah ini setara dengan 32 persen dari target dalam Produk Domestik Bruto. Hal ini mengindikasi baik impor maupun ekspor mulai mengalami tekanan.

"Jadi keseimbangan harus dijaga, hati-hati karena ekonomi terindikasi mulai alami tekanan. Meski melemah, tapi tidak masuk zona negatif, namun tetap harus mulai waspada," kata Sri Mulyani.

Baca berita tentang Pajak lainnya di Tempo.co.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kolaborasi Satgassus Pencegahan Korupsi Polri dan Ditjen Bea Cukai Tangkal Korupsi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya

11 jam lalu

Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri cegah terjadinya Korupsi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Foto: Istimewa
Kolaborasi Satgassus Pencegahan Korupsi Polri dan Ditjen Bea Cukai Tangkal Korupsi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya

Satgassus Pencegahan Korupsi Polri jalin kerja sama dengan Ditjen Bea Cukai upayakan cegah korupsi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.


Spanyol Tuduh Penyanyi Shakira Tak Bayar Pajak Rp108 Miliar, Kasus Kedua

17 jam lalu

Shakira tampil di MTV Video Music Awards 2023, Selasa, 12 September 2023. (Twitter/@vmas)
Spanyol Tuduh Penyanyi Shakira Tak Bayar Pajak Rp108 Miliar, Kasus Kedua

Jaksa Spanyol telah mengajukan tuntutan pajak kedua terhadap penyanyi Kolombia Shakira, dengan tuduhan ia menipu negara sebesar Rp108 miliar.


Shakira Kembali Didakwa Lakukan Penggelapan Pajak di Spanyol Senilai Jutaan Dolar

18 jam lalu

Shakira. Foto: Instagram/@shakira
Shakira Kembali Didakwa Lakukan Penggelapan Pajak di Spanyol Senilai Jutaan Dolar

Shakira dituntut jaksa atas dugaan tidak membayar pajak penghasilan sebesar 7,1 juta dolar AS pada 2018 silam.


Sri Mulyani Hadiri Pertemuan AIIB di Mesir, Bahas Perubahan Iklim dan Investasi Transisi Energi

20 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers Devisa Hasil Ekspor di Kemenko Perekonomian, Jumat, 28 Juli 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Sri Mulyani Hadiri Pertemuan AIIB di Mesir, Bahas Perubahan Iklim dan Investasi Transisi Energi

Sri Mulyani mengatakan AIIB memiliki peran penting sebagai katalisator dalam mendesain berbagai instrumen pembiayaan.


Universitas Indonesia Dorong Digitalisasi Sistem Pajak

1 hari lalu

Ilustrasi aktivitas pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. Tempo/Tony Hartawan
Universitas Indonesia Dorong Digitalisasi Sistem Pajak

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) mendorong pemerintah meningkatkan sistem administrasi pajak dengan memperkuat digitalisasi.


Kejar Target Penerimaan Perpajakan Rp 2.309,9 Triliun pada 2024, Ini 5 Strategi Kemenkeu

1 hari lalu

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Ihsan Priyawibawa bersama narasumber lain saat Media Gathering Kemenkeu di Puncak, Bogor, Selasa (26/9/2023). ANTARA/Imamatul Silfia
Kejar Target Penerimaan Perpajakan Rp 2.309,9 Triliun pada 2024, Ini 5 Strategi Kemenkeu

Kementerian Keuangan menyiapkan lima strategi dalam memperkuat penerimaan perpajakan pada 2024. Apa saja strategi yang dijalankan?


Permudah Pelaporan Pajak, Kemenkeu Kembangkan Sistem Pelaporan Keuangan Satu Pintu

1 hari lalu

Sejumlah wajib pajak antre saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak pada hari terakhir pelaporan di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Permudah Pelaporan Pajak, Kemenkeu Kembangkan Sistem Pelaporan Keuangan Satu Pintu

Kemenkeu sedang mengembangkan sistem pelaporan keuangan satu pintu atau Financial Reporting Single Window.


Rencana Single Salary untuk ASN, Menpan RB Azwar Anas: Masih Dikaji Mendalam

1 hari lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas di acara Town Hall Meeting Transformasi Riset dan Inovasi Menuju Indonesia Emas 2024 di Auditorium Gedung BJ Habibie, Jakarta, Selasa, 5 September 2023.Foto: Maria Fransisca Lahur
Rencana Single Salary untuk ASN, Menpan RB Azwar Anas: Masih Dikaji Mendalam

Menpan RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan soal rencana penerapan skema gaji tunggal atau single salary bagi ASN masih dikaji.


Lima Strategi Kemenkeu agar Mencapai Target Penerimaan Perpajakan Tahun Depan

1 hari lalu

Ilustrasi aktivitas pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. Tempo/Tony Hartawan
Lima Strategi Kemenkeu agar Mencapai Target Penerimaan Perpajakan Tahun Depan

Kemenkeu mengatakan kebijakan perpajakan pada 2024 diarahkan untuk memperkuat transformasi ekonomi .


Terpopuler: Jokowi Resmi Larang TikTok Shop Jualan hingga Warga Rempang Gugat Jokowi

1 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, memberikan keterangan pers di Istana Merdeka usai rapat terbatas kabinet Presiden Joko Widodo soal aturan e-commerce pada Senin, 25 September 2023, di Istana Merdeka, Jakarta. TEMPO/Daniel A. Fajri
Terpopuler: Jokowi Resmi Larang TikTok Shop Jualan hingga Warga Rempang Gugat Jokowi

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Selasa kemarin 26 September 2023, dimulai Presiden Jokowi menata aturan social commerce.