Penerimaan Pajak Menyusut Akibat Ekonomi Tertekan, Sri Mulyani: Harus Diwaspadai

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkeu Sri Mulyani saat menjadi narasumber dalam acara One Hour University, Rabu 15 Mei 2019 di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta.

    Menkeu Sri Mulyani saat menjadi narasumber dalam acara One Hour University, Rabu 15 Mei 2019 di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan negara yang menurun disebabkan oleh penerimaan negara dari pajak yang menyusut. Hal ini salah satunya disebabkan efek terhadap tekanan dari kondisi ekonomi baik dari sisi eksternal maupun domestik.

    BACA: Arief Poyuono Boikot Pajak, Sri Mulyani Jelaskan Manfaat Pajak

    "Kondisi kegiatan ekonomi yang mengalami tekanan baik dari luar maupun dari dalam sendiri terefleksi dari penerimaan perpajakan kita yang melambat, ini harus diwaspadai," kata Sri Mulyani saat mengelar konferensi pers di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis 16 Mei 2019.

    Menurut catatan Kementerian, penerimaan negara dari cukai dan pajak tumbuh tipis 4,7 persen dibanding periode yang sama 2018 atau mencapai Rp 436,4 trilun. Hal ini karena penerimaan yang bersumber dari pajak pertambahan nilai menyusut atau hanya tumbuh negatif 4,3 persen sebesar Rp 129,9 triliun. Dari pos pajak PPh non migas ini, negara hanya berhasil mendapat Rp 368 trilun atau 24,1 persen dari target.

    BACA: Arief Poyuono Serukan Boikot Pajak, Moeldoko: Enggak Bener

    Sri Mulyani juga menjelaskan, kondisi ekonomi yang mulai berdampak tersebut juga terlihat dari pajak badan yang menurun. Menurut dia, penerimaan perusahaan hanya tumbuh 7,2 persen sehingga penerimaan pajak badan mengalami penurunan atau tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

    Selain itu, menurut Sri Mulyani, kondisi ekonomi yang tertekan tersebut juga mulai terindikasi dengan menurunnya bea masuk dan juga bea keluar. Misalnya untuk bea masuk, pelambatan terjadi karena pelemahan harga komoditas dan adanya restitusi di sektor industri dan pertambangan.

    Menurut catatan Kementerian Keuangan, realisasi bea masuk per April 2019 mencapai Rp 11,8 triliun atau hanya tumbuh 0,7 persen dibandingkan periode yang sama pada 2018. Angka inisetara dengan 30,3 persen dari Produk Domestik Bruto.

    Sedangkan, bea keluar tercatat Rp 1,5 triliun atau tumbuh negatif 29,8 persen. Jumlah ini setara dengan 32 persen dari target dalam Produk Domestik Bruto. Hal ini mengindikasi baik impor maupun ekspor mulai mengalami tekanan.

    "Jadi keseimbangan harus dijaga, hati-hati karena ekonomi terindikasi mulai alami tekanan. Meski melemah, tapi tidak masuk zona negatif, namun tetap harus mulai waspada," kata Sri Mulyani.

    Baca berita tentang Pajak lainnya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.