Arief Poyuono Boikot Pajak, Sri Mulyani Jelaskan Manfaat Pajak

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuanhan Sri Mulyani Indrawati mendatangi TPS 77 Bintaro, Tangerang Selatan, 17 April 2019. Tempo/Fajar

    Menteri Keuanhan Sri Mulyani Indrawati mendatangi TPS 77 Bintaro, Tangerang Selatan, 17 April 2019. Tempo/Fajar

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ikut merespon pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang mengajak para pendukung Calon Presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Solahuddin Uno untuk boikot pajak.

    Baca: Arief Poyuono Ajak Boikot Pajak, Sandiaga Uno: Negara Lagi Sulit

    "Masalah perpajakan kan sudah diatur oleh undang-undang, jadi kalau kita mau menjaga negara ini bersama, ya kita harus menjalankan kewajiban," kata Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis 16 Mei 2019. "Boleh meminta haknya tetapi juga kewajiban harus dilakukan." 

    Sebelumnya, Arief Poyuono menyatakan seruan boikot pajak itu sebagai bentuk pelaksanaan hak masyarakat karena mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019. “Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate,” ujar Arief seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu, 15 Mei 2019. Ini adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019.

    Ajakan disampaikan Arief khusus kepada masyarakat yang memilih Prabowo dan Sandiaga dalam pemilu sebelumnya. “Jika terus dipaksakan hasil pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru, maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019,” katanya.

    Sri Mulyani menjelaskan membayar pajak adalah bagian dari menjaga kebersamaan dalam penyelenggaraan negara baik di dalam pemerintahan. Membayar pajak, kata Sri Mulyani juga merupakan bagian untuk menunjang penyelenggaraan negara dari sisi perekonomian termasuk dari sisi seluruh jasa pemasyarakatan.

    Selain itu, Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa nantinya pembayaran pajak yang diterima oleh negara dipakai untuk banyak pihak. Mulai dari digunakan untuk membangun jalan, sekolah hingga rumah sakit. Dari pajak, pemerintah juga bisa ikut menyediakan layanan sarana dan prasarana dari air hingga listrik.

    "Seluruh aparat termasuk DPR, partai politik pun juga dapat dari APBN jangan lupa. Karena mereka mendapat per kepala, jadi kalau enggak mau membayar pajak ya masak negaranya enggak jalan," kata Sri Mulyani.

    Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani tak khawatir seruan atau ajakan untuk tak menbayar pajak bakal banyak dipenuhi masyarakat. Sebab dia melihat, tak banyak pula politisi yang mendukung ajakan tersebut.

    Simak juga: Pendukung Prabowo Diajak Boikot Pajak, Netizen Meradang

    "Kalau saya lihat di antara teman-teman politisi sendiri juga sudah pada berkomentar. Jadi saya tetap berharap bahwa masih banyak yang memiliki cara pendekatan ke negarawanan yang baik," kata Sri Mulyani.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Palapa Ring Akan Rampung Setelah 14 Tahun

    Dicetuskan pada 2005, pembangunan serat optik Palapa Ring baru dimulai pada 2016.