Indonesia Terbitkan Surat Utang Samurai Bonds, Terbesar di Asia

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tampilan pengumuman produk investasi berupa surat utang saving bonds retail seri keempat atau SBR004 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan (djppr.kemenkeu.go.id)

    Tampilan pengumuman produk investasi berupa surat utang saving bonds retail seri keempat atau SBR004 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan (djppr.kemenkeu.go.id)

    Tiga kupon lainnya yakni RIJPY0529 dengan tenor 10 tahun dengan tingkat kupon 1,17 persen; RIJPY0534 tenor 15 tahun dengan tingkat kupon 1,55 persen; serta RIJPY0539 dengan tenor 20 tahun dan tingkat kupon sebesar 1,79 persen.

    Otoritas fiskal mengklaim pencapaian ini telah diakui oleh Japan Credit Rating Agency (JCRA) dengan memberikan kenaikan outlook dari stabil ke positif. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan temu investor (non-deal roadshow) yang dilakukan untuk menyampaikan kondisi perekonomian terkini telah berhasil meningkatkan sentimen positif dari investor, baik existing investor maupun investor baru yang berbasis di dalam dan luar Jepang.

    "Hal ini merupakan capaian yang positif di tengah-tengah kondisi pasar global yang sedang bergejolak," imbuh keterangan resmi pemerintah tersebut.

    Baca: Bank Mandiri Terbitkan Surat Utang Terbesar USD 750 Juta

    Basis investor pada penerbitan Samurai Bonds kali ini lebih terdiversifikasi, meliputi city banks (11,3 persen), specialized bank (14,1 persen), life insurers (18,1 persen), property insurers (0,1 persen), dan asset managers (15,3 persen), shinkin banks/regional banks (9,4 persen), dan lainnya (31,7 persen).

    Joint Lead Arrangers dalam transaksi ini adalah Daiwa Securities Co.Ltd., Mizuho Securities Co., Ltd, Nomura Securities Co., Ltd, dan SMBC Nikko Securities Inc.

    BISNIS

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.