ASN di Kota Palangkaraya Dilarang Tambah Cuti Lebaran, Sebab..

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • 18_ekbis_PNS

    18_ekbis_PNS

    TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Wali Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Umi Mastikah mengingatkan Aparatur Sipil Negara atau ASN di kota setempat dilarang menambah masa cuti usai libur bersama Lebaran 1440 Hijriah.

    BACA: Pemprov NTT Siapkan Rp 2 Miliar Bayar THR dan Gaji ke-13

    "Tentunya setiap ASN memiliki hak untuk cuti. Namun yang ingin kita pastikan ialah semua sesuai ketentuan, dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Wakil Wali Kota Palangkaraya Umi Mastikah, Selasa, 14 Mei 2019.

    Kebijakan cuti bersama menyambut Lebaran 2018 memberikan waktu yang cukup panjang bagi para pegawai pemerintah untuk berlebaran di kampung halaman. Karena itu, setelah masa cuti berakhir ASN diminta langsung bekerja seperti hari biasa.

    BACA: Usai THR, Kementerian Gelontorkan Rp 20 T untuk Bayar Gaji Ke-13

    Sekda Kota Palangkaraya Hera Nugrahayu menambahkan pelaksanaan cuti Lebaran para ASN akan menjadi perhatian pemerintah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah itu. "Tentunya pelaksanaan cuti bersama akan menjadi perhatian tersendiri. Kami melalui kepala dinas dan instansi berwenang juga akan memperkuat pengawasan," kata Hera.

    Mantan Kepala Bappeda Kota Palangkaraya itu mengatakan, cuti ASN merupakan hak setiap pegawai pemerintah yang harus dimanfaatkan dengan baik. Namun demikian, pemanfaatannya juga tidak boleh melanggar ketentuan.

    "Cuti bersama adalah hak ASN yang harus dimanfaatkan, tetapi ASN juga memiliki kewajiban menaati, dalam hal ini tidak menambah dan mengurangi cuti. Apalagi cuti yang diberikan cukup lama," kata Hera.

    Pihaknya para hari pertama kerja usai cuti lebaran juga akan melakukan pemantauan ke sejumlah instansi pemerintah kota terutama yang terkait langsung dengan layanan masyarakat.

    "Ketentuannya tidak boleh menambah cuti kecuali kalau sakit. Kalau pun izin dan lain sebagainya harus bisa dipertanggungjawabkan. Jika terbukti ada yang melakukan pelanggaran maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku," kata wanita yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Dispenda "Kota Cantik" itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cerita Saksi Soal Kebararan Pabrik Korek Api di Desa Sambirejo

    Inilah cerita saksi tentang kebakaran pabrik korek api gas di Desa Sambirejo, Langkat, Sumatera Utara memakan korban sampai 30 jiwa.