TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan Facebook menjadi platform media sosial yang paling sulit dalam memenuhi permintaan pemerintah untuk memblokir konten hoaks. Hal ini disampaikan Rudiantara saat dirinya hadir dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Senin 13 Mei 2019.
BACA JUGA: Sejak Agustus 2018, Ada 341 Hoax Serang Jokowi dan Prabowo
"Kami akan sampaikan datanya berapa yang kami minta ditake-down, berapa yang mereka lakukan take down. Facebook adalah yang paling parah. Iya betul. Saya dengan senang hati," kata Rudiantara seperti dikutip dalam keterangan resmi lewat situs setkab.go.id, Selasa, 14 Mei 2019.
Adapun, pernyataan Rudiantara itu disampaikan menanggapi pernyataan Anggota Komisi I DPR Evita Nursanty yang mengatakan bahwa pengelola Facebook akan menuruti permintaan pemblokiran konten negatif berupa hoaks. “Dalam pertemuan dengan pengelola Facebook. Di situ dia katakan kok, bahwa dia itu follow the government. Suruh tutup dia tutup,” ucap Evita anggota dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Rudiantara menjelaskan pihak Facebook memang telah menyatakan akan mengikuti seluruh kebijakan pemerintah. Namun, supaya menaati permintaan pemerintah tersebut, Rudiantara mengaku harus beradu argumen terlebih dahulu supaya Facebook melakukan take down atau pemblokiran terhadap konten yang bermuatan hoaks.
"Belum tentu yang kita minta take down di-take down dengan berbagai macam alasan. Apa yang dikatakan Facebook kepada teman-teman di Komisi I berbeda dengan kenyataannya,” kata Rudiantara.
BACA JUGA: Polisi Ingatkan Penyebar Hoax Akan Dihukum Penjara 10 Tahun
Dalam kesempatan itu, Rudiantara mengaku siap jika harus buka-bukaan data terkait permintaan pemblokiran dari pemerintah dengan apa yang dipenuhi perusahaan. Dia mengatakan, Kementerian yang dia pimpin telah mencatat seluruh permintaan untuk melakukan take down hoax dari berbagai platform baik Twitter, Google maupun Facebook.
