2020, PUPR Tancap Gas Bangun Jalan di Ibu Kota Baru RI

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kanan) dan Kepala BNPB Doni Monardo (kiri) saat mengunjungi area terdampak banjir bandang Sentani di Jayapura, Papua, Senin 1 April 2019. Banjir bandang Sentani menyebabkan 105 korban jiwa serta ratusan rumah rusak parah. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kanan) dan Kepala BNPB Doni Monardo (kiri) saat mengunjungi area terdampak banjir bandang Sentani di Jayapura, Papua, Senin 1 April 2019. Banjir bandang Sentani menyebabkan 105 korban jiwa serta ratusan rumah rusak parah. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan kementeriannya bakal tancap gas membangun di lokasi ibu kota baru pada 2020, dengan catatan Presiden Joko Widodo sudah melapor dan mendapat izin dari Dewan Perwakilan Rakyat.

    BACA: Pemerintah Siapkan Insentif bagi Swasta dan BUMN dalam Pemindahan Ibu Kota

    "Mungkin belum fisiknya, kalau yang sudah perlu banget kalau sudah ada lahannya, sudah ditunjuk pasti, saya harus masuk ke infrastruktur dasarnya, jalan. Jalan akan dibangun lebih dulu," ujar Basuki di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019. Di samping jalan, pembangunan infrastruktur dasar lainnya adalah terkait air bersih.

    Dengan pembangunan jalan, kata Basuki, nantinya orang akan mengetahui seperti apa bentuk kotanya. Dari sana juga akan tampak zona yang akan dibangun oleh pemerintah dan zona yang akan dibangun oleh swasta.

    "Swasta sudah kami siapkan tata ruangnya, jadi jalan dulu yang harus kita siapkan," ujar dia.

    Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pembangunan di ibu kota baru juga akan melibatkan swasta dan Badan Usaha Milik Negara.

    Saat ini, Basuki bakal mengumpulkan sejumlah kalangan untuk mendesain bentuk ibu kota anyar. Selain arsitek, ia berujar para seniman juga dilibatkan dalam perancangan. "Nanti mungkin akan kami bikin workshop berantai dari segi perencanaan, masterplan, hingga detailed designnya," ujar Basuki.

    Adapun kota itu nantinya, kata Basuki, bisa saja menganut konsep kota hijau, kota pintar atau kota kompak. Pasalnya, ibu kota ini memang adalah kota baru. Kegiatan itu akan intensif pada 2020.

    Kementerian PUPR sudah mulai menyiapkan konsep desain dari ibu kota anyar itu sejak 1,5 tahun ke belakang. "Tapi itu masih belum local wise, di mana ditaruhnya, nanti lokasi di mana, harus ada detailed design-nya," ujar Basuki.

    Dalam menggarap konsep desain, Basuki sebelumnya memberdayakan satu tim arsitek yang berisi sekitar 7 orang. Berikutnya, dalam membuat konsep lebih terperinci, ia akan meminta dukungan dari Ikatan Arsitek Indonesia.

    "Saya akan ketemu IAI, dan nanti mereka juga akan diundang ke istana oleh presiden untuk menerjemahkan kira-kira nanti Istana Presiden akan seperti apa," ujar Basuki. Desain itu tentu akan melihat berbagai kebutuhan ibu kota, misalnya kebutuhan dari segi pertahanan hingga efisiensi kantor.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.