TBA Turun, Angkasa Pura Diminta Siapkan Insentif untuk Maskapai

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B Pramesti menjelaskan pertemuan Dirjen Perhubungan Udara, Airnav, dan tim Badan Pemenangan Nasional soal pesawat calon presiden Prabowo Subianto yang batal terbang di Bandara Halim Perdanakusuma Senin, 1 April lalu. Polana memberi penjelasannya di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat, 5 April 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B Pramesti menjelaskan pertemuan Dirjen Perhubungan Udara, Airnav, dan tim Badan Pemenangan Nasional soal pesawat calon presiden Prabowo Subianto yang batal terbang di Bandara Halim Perdanakusuma Senin, 1 April lalu. Polana memberi penjelasannya di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat, 5 April 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Penurunan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat di kisaran 12-16 persen diikuti dengan permintaan agar pemangku kepentingan di bidang penerbangan memberikan insentif kepada maskapai penerbangan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana B. Pramesti menjelaskan bahwa pihaknya akan berbicara kembali dengan pemangku kepentingan untuk memberikan insentif kepada maskapai.

    BACA JUGA: Pemerintah Turunkan Tarif Batas Atas Tiket Pesawat 12 - 16 Persen

    “Operator bandara seperti PT Angkasa Pu­ra I dan PT Angkasa Pura II diarahkan un­tuk memberikan insentif maupun po­­tong­an tarif kebandarudaraan. Kami akan membicarakan dahulu dengan mereka, tutur Polana seperti dikutip Bisnis.com Selasa, 14 Mei 2019.

    Menurut Polana, penurunan TBA akan disesuaikan dengan jarak tempuh rute penerbangan domestik. Makin jauh rute penerbangan, penurunan TBA akan mengecil.

    Seperti diketahui, penurunan tarif batas atas tiket pesawat itu diputuskan dalam rapat koordinasi tentang Pembahasan Tindak Lanjut Tarif Angkatan Udara, di Kemenko Perekonomian, Senin 13 Mei 2019 kemarin. Keputusan itu merupakan respons pemerintah atas keluhan masyarakat terkait mahalnya harga tiket pesawat.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, besaran penurunan Tarif Batas Atas (TBA) berbeda-beda, tergantung rute penerbangan yang dilayani maskapai. “Enggak sama antara rute satu dan yang lain. Penurunan tarifnya akan lebih banyak di kisaran 15 persen,” tuturnya.

    Menurut Darmin, langkah itu di­ambil karena pemerintah mencatat adanya kenaikan tarif pesawat penumpang udara oleh maskapai dalam negeri sejak akhir Desember 2018, dan tidak kunjung turun setelah 10 Januari 2019.

    Dampak dari kenaikan harga tiket itu menjadi isu nasional, karena dirasakan oleh banyak pihak, mulai dari masyarakat hingga para pelaku industri pariwisata.

    Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri—sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Per­hu­bungan No.KM.72/2019—tidak berubah sig­nifikan sejak 2014. dan merupakan salah satu penyebab tarif angkutan penumpang udara tidak kunjung turun.

    BACA JUGA: Cara Lion Air Hadapi Penumpang Sepi Akibat Tiket Pesawat Mahal

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan, penurunan ini hanya berlaku untuk jenis pesawat jet, dan tidak berlaku bagi pesawat propeller.

    Sementara itu, untuk pe­ner­bangan low cost carrier (LCC), Budi Karya mengimbau agar dapat disesuaikan hingga 50 persen dari tarif batas atas. Keputusan penurunan TBA akan berlaku efektif sejak ditandatanganinya Keputusan Menteri Perhubungan pada 15 Mei 2019, dan akan dievaluasi secara berkala. Evaluasi dimaksudkan untuk menjaga tarif pesawat komersial dengan menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan kepentingan bisnis maskapai.

    BISNIS

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK, Tudingan Kubu Prabowo - Sandiaga soal Pilpres 2019

    Pada 16 Juni 2019, Tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga menyatakan mempersiapkan dokumen dan alat bukti soal sengketa Pilpres 2019 ke Sidang MK.