Jawa Barat Segera Bebaskan Lahan untuk Bandara Cikembar

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa memimpin rapat pembahasan Bandara Cikembar bersama Kepala Bappeda Jabar, Kadishub dan Kadisperkim, di Gedung Sate Bandung, Jumat, 2 Nopember 2018. (Dok. Humas Pemprov. Jawa Barat)

    Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa memimpin rapat pembahasan Bandara Cikembar bersama Kepala Bappeda Jabar, Kadishub dan Kadisperkim, di Gedung Sate Bandung, Jumat, 2 Nopember 2018. (Dok. Humas Pemprov. Jawa Barat)

    TEMPO.CO, Bandung - Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Hery Antasari mengatakan, dokumen penetapan lokasi (Penlok) untuk memulai pembebasan lahan Bandara Cikembar di Sukabumi sudah terbit. “Penlok sudah keluar untuk lahan. Pembebasan lahan sudah bisa dilakukan, harus segera,” kata dia pada Tempo, Kamis, 9 Mei 2019.

    Baca juga: Bandara Cikembar Sukabumi Terkendala Sutet

    Hery mengatakan, pemerintah Jawa Barat mendapat tugas menyediakan lahan untuk pembangunan Bandara Cikembar yang akan dibangun Kementerian Perhubungan. “Dana lahan dari kita. Tahun ini sudah komit dalam APBD Rp 50 miliar dari kebutuhan total Rp 300 miliar,” kata dia.

    Hery mengatakan, pembebasan lahan akan dilakukan secepatnya. “Pembebasan lahan harus segera dilakukan, tapi masih akan berlanjut tahun depan karena anggarannya belum full tahun ini,” kata dia.

    Dia belum bisa menargetkan luas lahan yang ditargetkan bisa dibebaskan tahun ini. “Saya belum bisa mengkonversi berapa hektare, tapi kebutuhan lahan sekitar 140 hektare. Itu (anggarannya) butuh Rp 300 miliar, sekarang baru Rp 50 miliar,” kata Hery.

    Hery mengatakan, pembebasan lahan ditargetkan tuntas tahun depan sehingga konstruksi bisa dimulai tahun depan. “Kalau melihat progres seperti ini untuk pembebasan lahan, mungkin baru beres tahun depan, 2021 mungkin konstruksi, Insya Allah,” kata dia.

    Hery mengatakan, pemerintah Jawa Barat juga tengah menyiapkan rencana pengembangan Bandara Nusawiru di Pangandaran. Bandara tersebut rencananya akan dibenahi di antaranya dengan memperpanjang landasan pacu menjadi 2.500 meter, hingga memindahkan terminal serta pembangunan jalan akses baru agar lebih dekat ke lokasi wisata pantai Pangandaran. “Bertahap kalau untuk Nusawiru,” kata dia.

    Hery mengatakan, dokumen Masterplan pengembangan bandara Nusawiru sudah tuntas, tapi pengembangan bandara tersebut baru mulai digarap tahun depan. Tahun ini, Dinas Perhubungan akan menata bandara tersebut. “Bersamaan dengan pembebasan lahan Cikembar, kita menata Nusawiru. Kita masih menata karena ada permasalahan terkait dengan drainase dan hal-hal seperti itu,” kata dia.

    Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan, Bandara Cikembar dan Nusawir menjadi akses yang disiapkan untuk menunjang dua rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Cikidang Sukabumi, dan Pangandaran. Calon KEK Cikidang misalnya sudah hampir rampung. “Cikidang sudah hampir selesai. Konsepnya itu pariwisata dikemas dengan perkebunan dan edukasi. Nanti beberapa perguruan tinggi masuk di sana,” kata dia di Bandung, Kamis, 9 Mei 2019.

    Dedi mengatakan, ada sejumlah akses yang sudah disiapkan pemerintah menuju calon KEK Cikidang yang dirancang di atas lahan seluas 300 hektare. “Nanti ada jalan tol Bocimi sampai Sukabumi, dari sana tinggal beberapa kilometer masuk ke Cikidang. Kemudian juga (Bandara) Cikembar. Nanti Cikembar akan menjadi akses menuju Cikidang, juga ke kawasan wisata Geopark Ciletuh,” kata dia.

    Sementara calon KEK Pangandaran masih menunggu tuntasnya revisi dokumen usulannya. “Pangandaran harus direvisi karena kekhususannya jangan hanya pariwisata, tapi juga harus dikemas ada edukasi, dan industri pariwisata. Kemudian harus terkoneksi dengan infrastruktur eksisting yaitu dengan bandara Nusawiru dan pelabuhan Bojongsalawe. Di situ revisi yang kita dapatkan dari Dewan KEK,” kata Dedi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.