Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Susi Komentari Luhut, Satgas 115 Dibentuk Presiden Jokowi

Reporter

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Luhut Binsar Pandjaitan. Foto/TEMPO/Fakhri Hermansyah dan TEMPO/Faisal Akbar
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Luhut Binsar Pandjaitan. Foto/TEMPO/Fakhri Hermansyah dan TEMPO/Faisal Akbar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan kewenangan untuk membentuk maupun membubarkan Satgas 115 berada di tangan Presiden. Satuan tugas ini berfungsi memerangi illegal, unreported, unregulated fishing yakni Satgas 115 sepenuhnya berada di tangan Presiden Jokowi.

Baca: Menteri Susi: Selain Presiden Jokowi, Tidak Akan Saya Dengar

Pernyataan Susi Pudjiastuti itu muncul untuk menanggapi rencana Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan untuk memperkuat Badan Keamanan Laut (Bakamla). Luhut ingin Bakamla sebagai satu-satunya badan atau lembaga berwenang dalam melakukan penindakan atas pelanggaran yang terjadi di wilayah laut Indonesia, di samping TNI AL, sehingga nantinya Satgas 115 tidak lagi diperlukan.

Susi Pudjiastuti menyebutkan pembentukan satgas dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan penting termasuk koordinasi, percepatan dan hal lain yang bersifat perbaikan ataupun menumpas kejahatan. “Juga menimbang, merasakan, sulitnya koordinasi antar instansi yang ada,” ujarnya Kamis, 9 Mei 2019.

Dia mengamini bahwa satgas memang bukanlah institusi permanen dan masa tugasnya tergantung kepada pihak yang membentuk, yakni Presiden. Menurut Susi, jika memang Presiden menilai bahwa keberadaan satgas tidak lagi dibutuhkan, maka institusi ini bisa dibubarkan oleh Presiden sendiri.

Susi juga menekankan pentingnya keberadaan satgas ini, khususnya Satgas 115 mengingat masih maraknya tindakan illegal, unreported, unregulated fishing. Bahkan, menurutnya, negara adidaya sekelas Amerika Serikat saja memiliki task force IUU fishing.

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa menyebutkan pada umumnya tugas dan fungsi Bakamla atau coast guard yang ada di dunia adalah menangani keamanan laut secara umum. Dengan demikian, Bakamla atau Coast Guard tidak khusus menangani kejahatan perikanan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Tuksinya (tugas dan fungsi Bakamla adalah) keamanan laut secara umum sehingga fisheries crime tidak akan lagi menjadi prioritas. Itupun kalau Bakamla mau diperkuat kewenangannya,” ujarnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Pandjaitan mengutarakan rencana pemerintah untuk memperkuat keberadaan dan kewenangan Bakamla. Dengan perkuatan ini, Bakamlah akan dijadikan sebagai satu-satunya ppihak yang berwenang atas penindakan kejahatan di wilayah perairan Indonesia di samping TNI.

Dengan demikian, keberadaan satgas 115 yang selama ini aktif memerangi tindak kejahatan perikanan di wilayah perairan Indonesia tidak akan lagi diperlukan. Kewenangan yang dimilik akan sepenuhnya didelegasikan pada Bakamla. “Nggak perlu lagi,” kata Luhut, Rabu, 8 Mei 2019.

Adapun Bakamla sendiri selama ini juga ikut tergabung sebagai salah satu unsur dalam Satgas 115.

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Marhan Harahap Wafat Saat Jokowi Kunker ke Sumatra Utara, Begini Respons Istana dan Paspampres

11 menit lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. ANTARA/Andi Firdaus
Marhan Harahap Wafat Saat Jokowi Kunker ke Sumatra Utara, Begini Respons Istana dan Paspampres

Istana dan Paspampres merespons soal wafatnya Marhan Harahap saat Jokowi melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sumatra Utara.


Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

14 menit lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebut Golkar setidaknya dapat jatah minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Apa kata Gerindra.


Inilah Daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru yang Disetujui Presiden Jokowi pada 2024

32 menit lalu

Presiden Jokowi (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin (kanan) menyampaikan pidato saat peresmian pabrik minyak goreng merah di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis, 14 Maret 2024. ANTARA/Yudi Manar
Inilah Daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru yang Disetujui Presiden Jokowi pada 2024

Presiden Jokowi menambah 14 PSN baru untuk tahun ini. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat.


Pemerintahan Jokowi Selesaikan 195 PSN Senilai Rp1.519 T, Tahun Ini Tambah 14

45 menit lalu

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon
Pemerintahan Jokowi Selesaikan 195 PSN Senilai Rp1.519 T, Tahun Ini Tambah 14

Pemerintahan Jokowi mencatat 195 PSN selesai hingga Februari 2024 senilai Rp1.519 triliun. Sebanyak 77 dalam penyelesaian dan tambah 14 tahun ini


Istana Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar

48 menit lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menaiki mobil listrik golf buggy di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/HO-Partai Golkar)
Istana Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana Jokowi fokus bekerja untuk memimpin jalannya pemerintahan.


Perebutan Spanduk Protes Emak-emak di Depan Jokowi, Apa Kata Paspampres?

55 menit lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan seniman Reog Ponorogo saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di Alun-alun Ponorogo, Jawa Timur, Jumat 4 Januari 2019. Dalam kunjungan kerjanya di Ponorogo, Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan Waduk Bendo dan menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat. ANTARA FOTO/Siswowidodo
Perebutan Spanduk Protes Emak-emak di Depan Jokowi, Apa Kata Paspampres?

Beredar video viral yang diduga anggota Paspampres merebut spanduk protes emak-emak saat kunjungan Jokowi di Sumut. Apa kata Paspampres?


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

1 jam lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

2 jam lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

3 jam lalu

Cyrus Ashkon Margono. (Instagaram/@cmargono)
Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

Pemain keturunan Cyrus Margono tinggal melaksanakan pengambilan sumpah untuk kemudian resmi menjadi WNI.


Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

12 jam lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

Seorang anggota Komite HAM PBB yakni CCPR Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan keterlibatan atau cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024.