TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku jengkel dengan para menteri dan kepala daerah yang hingga kini belum bisa menyelesaikan masalah defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan.
Baca: Jokowi Jengkel Perizinan Ruwet, Bikin Investasi Tak Bisa Menetas
"Jengkel saya! Enggak bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan. Kalau lingkup kota saya layani sendiri. Masih sanggup saya layani sendiri. Lingkup provinsi sanggup layani sendiri, tapi ini lingkup negara besar, ini negara besar 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota," kata Jokowi dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel ShangriLa Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019.
Jokowi mengatakan, solusi mengatasi defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan adalah dengan ekspor atau investasi yang berorientasi ekspor dan subtitusi barang impor. Ia melihat penanganan defisit tersebut selama ini tidak kunjungan selesai karena perizinan di Indonesia terlalu ruwet. Padahal, kata Jokowi, banyak investor yang berminat menanamkan modalnya di Indonesia.
"Contoh saja pembangkit listrik baik tenaga uap, angin, panas bumi, semuanya ruwet, ruwet, ruwet. Saya, 5 tahun lalu saya cek betul berapa izin di situ. 259 izin! Apa nggak terengah-engah investornya? Urus izin enggak mungkin 3 tahun, 259 izin, siapa yang kuat?"
Menurut Jokowi, 259 izin itu kini sudah dipangkas menjadi 58 izin. Namun, itu pun masih terlalu banyak. Jokowi menilai, berinvestasi itu idealnya paling banyak memiliki lima izin. Bahkan, seharusnya izin bisa diurus belakangan jika investasi yang masuk adalah yang berorientasi pada ekspor dan subtitusi barang impor.
"Saya pengen ngomong sama menteri-menteri kalau investasi kaya itu orientasi ekspor, subtitusi batang impor, kalau perlu enggak pakai izin. Izinnya diberikan kemudian," kata Jokowi.
