Soal Tarif Ojek Online, Gojek: Penurunan Order Terasa di 5 Kota

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Chief of Corporate Affairs Go-Jek Indonesia Nila Marita memberi apresiasi Layanan Gratis Satu Tahun kepada atlet Indonesia peraih medali emas Asian Games 2018 di GO-Cafe, Jakarta, Kamis, 6 September 2018. Dalam kesempatan ini, Go-Jek menyampaikan komitmennya memberi layanan gratis Go-Jek dan GO-LIFE selama satu tahun. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Chief of Corporate Affairs Go-Jek Indonesia Nila Marita memberi apresiasi Layanan Gratis Satu Tahun kepada atlet Indonesia peraih medali emas Asian Games 2018 di GO-Cafe, Jakarta, Kamis, 6 September 2018. Dalam kesempatan ini, Go-Jek menyampaikan komitmennya memberi layanan gratis Go-Jek dan GO-LIFE selama satu tahun. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Aplikator ojek online Gojek membenarkan adanya penurunan order sejak tarif ojek online yang baru resmi diterapkan 1 Mei 2019. Menurut Chief Corporate Affairs Gojek, Nila Marita, hal itu tak lepas dari Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 348 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor.

    Baca juga: Gojek Klaim Jumlah Penumpang Anjlok Akibat Tarif Ojek Online Naik

    "Kita memang melihat ada penurunan order karena memang tarifnya menjadi lebih tinggi," ujar Nila saat ditemui Tempo di Restoran Senyum Indonesia, di Jalan Teluk Betung, Jakarta Pusat, Rabu 8 Mei 2019.

    Nila belum bisa memberikan angka atau persentase penurunan tersebut. Namun yang pasti tarif baru itu cukup terasa di lima kota yang menerapkan aturan tersebut. Yakni, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar.

    "Saya tidak ada angkanya, yang jelasnya dari lima kota itu cukup terasa," ujarnya.

    Terkait itu, ia menegaskan Gojek akan terus menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah. Dalam hal ini mengikuti arahan dari Kementerian Perhubungan yang berencana melakukan evaluasi mengenai dampak dari aturan mengenai tarif baru tersebut.

    "Kita berharap uji coba (tarif baru) bisa memberikan evaluasi. Di mana kami kami akan terus menyampaikan hasil monitoring kami agar bisa menjadi masukan menyeluruh terhadap dampak dari aturan ini," ujar Chief Corporate Affairs Gojek tersebut.

    WIRA UTAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.