Sri Mulyani Siapkan Rp 20 Triliun untuk Bayar THR ASN

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkeu Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 April 2018 lalu. Penghargaan ini diberikan oleh majalah keuangan FinanceAsia. TEMPO/M. Taufan Rengganis

    Menkeu Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 April 2018 lalu. Penghargaan ini diberikan oleh majalah keuangan FinanceAsia. TEMPO/M. Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah menyiapkan dana sebanyak Rp 20 triliun untuk membayar tunjangan hari raya atau THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).  Anggaran buat Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polri dan TNI  tersebut belum termasuk gaji ke-13 yang akan diberikan pemerintah. 

    Baca: Kemenkeu: THR ASN dan Pensiunan Dibayar Mei

    "Anggarannya total Rp 20 triliun untuk THR. (Gaji ke-13) baru kami bayarkan pada pertengahan tahun, karena itu untuk membantu biaya sekolah ASN," kata Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung Dhanapala, Jakarta Pusat, Rabu 8 Mei 2019.

    Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, THR akan dibagikan pada 24 Mei 2019. Sedangkan, untuk gaji ke-13, Sri Mulyani menjelaskan akan diberikan pada anggota ASN, TNI dan Polri bulan Juni 2019.

    Anggaran THR Lebaran ini naik jika dibandingkan dana tahun sebelumnya yang sebesar Rp 17,88 triliun. Kenaikan ini dipicu salah satunya karena pemerintah telah menetapkan bakal menaikkan gaji ASN, TNI dan Polri sebesar 5 persen.

    Sri Mulyani menjelaskan Peraturan Pemerintah yang mengatur THR dan Gaji ke-13 telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sedangkan, aturan teknis yang melaksanakan dari Kementerian Keuangan lewat Peraturan Menteri Keuangan atau PMK diharapkan sudah bisa rampung hari ini.

    Baca: Penjelasan Kemenkeu Soal Alasan THR Dibayarkan Mei 2019

    "Sesudah itu, seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, sudah bisa mulai melakukan proses untuk mengajukan (THR)," kata Sri Mulyani.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pro Kontra Kemendikbud Menerapkan Zonasi Sekolah pada PPDB 2019

    Zonasi sekolah di PPDB yang diterapkan Kemendikbud memicu pro dan kontra. Banyak orang tua menganggap sistem ini tak adil dan merugikan calon siswa