JK Bandingkan Harga Tiket Pesawat Saat Ini dengan Era 1970-an

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas Persiapan Lebaran di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 3 Mei 2019. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas Persiapan Lebaran di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 3 Mei 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai masyarakat dapat memilih moda transportasi alternatif jika merasa tarif tiket pesawat terlalu mahal. "Selama ini memang tiket pesawat sangat murah dibanding seharusnya. Dalam waktu 20 tahun terakhir kurang lebih 10 perusahaan penerbangan tumbang. Semua tidak kuat (akibat perang tarif harga murah)," kata Jusuf Kalla atau JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa, 7 Mei 2019.

    Baca juga: Rini Soemarno dan Budi Karya Hadiri Rapat Soal Tiket Pesawat

    Menurutnya, sebagian besar pembiayaan dalam bisnis penerbangan menggunakan komponen mata uang dolar. Tercatat sekitar 70 persen biaya menggunakan dolar. Sedangkan pendapatan berasal dalam mata uang rupiah.

    "Tahun 1970-an saya ke Makassar harga tiket Rp 1,5 juta waktu (satu) dolar (Amerika Serikat) Rp 2.500. Sekarang dolar sekitar enam kali lipat, harga tiket masih sekitar Rp 1,5 juta juga," katanya.

    Akibat persaingan yang ketat ini, kata JK, hanya dua maskapai sejauh ini yang berhasil bertahan yakni grup Garuda Indonesia dan Grup Lion. "Jadi justru sebenarnya tarif terlalu murah sehingga mereka susah," katanya.

    Menurut JK, industri penerbangan pasti sangat ingin harga tiket pesawat tidak naik. Pasalnya kenaikan harga akan menekan kemampuan penumpang membeli tiket pesawat dan beralih ke angkutan alternatif baik mobil pribadi, kereta api hingga kapal laut.

    "Kalau naik lagi penumpang turun, tapi kalau (jumlah penumpang) terlalu rendah, bisa mati juga," katanya.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).