TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengusulkan jalan tol di wilayah Jawa Barat digratiskan ketika terjadi antrean mencapai 4 km lebih di pintu tolnya saat arus mudik dan balik tahun 2019.
Baca: Janji Atasi Kemacetan, Ini Kelebihan Gerbang Tol Cikampek Utama
"Kami akan menyampaikan kepada kementerian apakah dimungkinkan jika terjadi antrean di pintu tol, kalau antreannya sudah mencapai 4 hingga 5 km, maka dibebaskan saja. Jadi digratiskan," kata Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Hery Antasari, di Bandung, Senin, 6 Mei 2019.
Hery mengatakan kebijakan menggratiskan jalan tol tersebut bukan digratiskan sejak awal atau diumumkan sejak awal sehingga semuanya masuk ke tol.
Namun kata Hery, kebijakan tersebut akan diterapkan ketika kendaraan pemudik sudah masuk ke tol dan terjadi antrean 4 km lebih. "Kalau demikian maka digratis, jadi diskresi yang kita coba usulkan dan sampaikan ke Pak Menteri dalam rapat besok. Ini untuk mempercepat kelancaraan arus mudik," kata Heri saat ditemui usai mengikuti rapat dengan Ridwan Kamil di Gedung Sate, Senin, 6 Mei 2019.
Ditempat yang sama, Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengatakan meskipun saat ini jalan tol telah menggunakan uang elektronik, masih saja terjadi kemacetan di pintu tolnya.
"Kami analisa walaupun sudah pakai e-tol tetap bikin macet juga. Apakah ada cara tidak usah bayar selama mudik, bayarnya nanti mungkin pasca bayar oleh sebuah cara sehingga tidak ada antrean," kata Ridwan Kamil.
Dia mengatakan Pemprov Jawa Barat saat ini telah melakukan koordinasi terkait pelaksanaan arus mudik atau angkutan lebaran tahun 2019.
"Alhamdulillah tadi kami menggelar rapat, meski hari pertama puasa sudah membahas mudik. Karena tahun ini mengantisipasi potensi masalah seperti di zona Bekasi, kan ada tiga konstruksi sedang bergerak," kata dia.
"Kemudian besok Pak Menteri ke Bandung merapatkan mudik. Saya instruksikan memonitor permasalahan tahun lalu dan jangan sampai terulang lagi," kata dia.
BISNIS
