Insentif Fiskal Melempem, Kinerja Investasi Padat Karya Kedodoran

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat acara Peresmian Pembukaan Indonesia Industrial Summit Tahun 2018 dan Peluncuran

    Presiden Joko Widodo bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat acara Peresmian Pembukaan Indonesia Industrial Summit Tahun 2018 dan Peluncuran "Making Indonesia 4.0" di JCC, Senayan, Jakarta, 4 April 2018. Industri 4.0 adalah menyiapkan lima sektor manufaktur yang akan menjadi percontohan untuk memperkuat fundamental struktur industri Tanah Air. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Insentif fiskal yang digelontorkan pemerintah untuk menyokong kinerja investasi padat karya belakangan ini, ternyata masih melempem. Kinerja investasi sektor padat karya setiap tahunnya masih kedodoran. 

    Baca juga: Sri Mulyani: Indonesia Ingin Tumbuh Lebih Cepat, Tapi...

    Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Adrianto menyebut, pelemahan kinerja investasi manufaktur ini memang menjadi perhatian serius pemerintah. Apalagi, selain dari investasi, sektor manufaktur relatif dominan dalam struktur produk domestik bruto (PDB).

    Pemerintah harus menyiapkan langkah yang cukup ambisius untuk memperbaiki kinerja investasi sektor padat karya ini. “Ini membutuhkan kebijakan minimal jangka menengah untuk menarik investasi yang terkait dengan global value chain,” ungkap Adrianto kepada Bisnis, Ahad 5 Mei 2019.

    Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan, tren investasi di sektor padat karya khususnya manufaktur cenderung tak konsisten. Pada 2014 misalnya, kinerja investasi di sektor ini mampu berkontribusi sebesar 43 persen dan mencapai titik puncaknya pada 2016 dengan proporsi sebesar 54,8 persen dari total keseluruhan investasi.

    Namun sejak saat itu, porsi manufaktur dalam realisasi investasi berangsur menyusut. Pada 2017, realisasi investasi di sektor manufaktur anjlok pada angka 39,7 persen dan hanya tersisa 30,8 persen pada 2018.

    Padahal, pada tahun lalu, pemerintah telah menerbitkan berbagai macam aturan untuk mengungkit kinerja investasi, mulai dari relaksasi perolehan libur pajak atau tax holiday hingga tax allowance.

    Adrianto menambahkan, sejumlah kementerian dan lembaga misalnya Kementerian Perdagangan dan Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) khususnya untuk komoditas ekspor dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah bahu-membahu mencegah tren negatif kinerja investasi sektor manufaktur.

    Dengan kerja sama lintas sektoral tersebut, otoritas fiskal berharap agar kebijakan nasional terkait dengan manufaktur bisa segera direalisasikan tahun ini supaya segera mampu menarik minat para investor.

    “Untuk kebijakan spesifik saya belum mendapatkan informasinya lebih lanjut. Tetapi tentunya seperti industri manufaktur apa yang akan didorong, ini perlu menjadi perhatian,” ujar Adrianto.

    Baca: Keuangan Gelap, Pemerintah Perlu Kaji Ulang Insentif Ekspor Impor

    Untuk tahun ini, kendati masih sampai kuartal I/2019, kinerja investasi di sektor manufaktur juga belum mampu tumbuh cukup signifikan atau hanya 22,7 persen. Dalam catatan Bisnis, sebelum muncul gagasan kebijakan tersebut, skema baru pemberian libur pajak atau tax holiday sempat digadang-gadang pemerintah akan menjadi daya tarik para investor untuk berinvestasi di Indonesia khususnya di sektor padat karya. Bentuk insentif yang diberikan misalnya pengurangan PPh badan sampai dengan 100 persen selama 5 tahun–20 tahun.

    Jika dilihat dalam struktur PDB, tren pertumbuhan manufaktur sejak awal 2000-an hanya 4–5 persen atau di bawah pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kontribusinya ke PDB juga terus mengalami penurunan. Jika pada 2004 mampu berkontribusi ke PDB sebesar 28,34 persen, pada 2018 angkanya jauh melorot atau pada angka 19,86 persen.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.