Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Insentif Fiskal Melempem, Kinerja Investasi Padat Karya Kedodoran

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Presiden Joko Widodo bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat acara Peresmian Pembukaan Indonesia Industrial Summit Tahun 2018 dan Peluncuran
Presiden Joko Widodo bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat acara Peresmian Pembukaan Indonesia Industrial Summit Tahun 2018 dan Peluncuran "Making Indonesia 4.0" di JCC, Senayan, Jakarta, 4 April 2018. Industri 4.0 adalah menyiapkan lima sektor manufaktur yang akan menjadi percontohan untuk memperkuat fundamental struktur industri Tanah Air. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Insentif fiskal yang digelontorkan pemerintah untuk menyokong kinerja investasi padat karya belakangan ini, ternyata masih melempem. Kinerja investasi sektor padat karya setiap tahunnya masih kedodoran. 

Baca juga: Sri Mulyani: Indonesia Ingin Tumbuh Lebih Cepat, Tapi...

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Adrianto menyebut, pelemahan kinerja investasi manufaktur ini memang menjadi perhatian serius pemerintah. Apalagi, selain dari investasi, sektor manufaktur relatif dominan dalam struktur produk domestik bruto (PDB).

Pemerintah harus menyiapkan langkah yang cukup ambisius untuk memperbaiki kinerja investasi sektor padat karya ini. “Ini membutuhkan kebijakan minimal jangka menengah untuk menarik investasi yang terkait dengan global value chain,” ungkap Adrianto kepada Bisnis, Ahad 5 Mei 2019.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan, tren investasi di sektor padat karya khususnya manufaktur cenderung tak konsisten. Pada 2014 misalnya, kinerja investasi di sektor ini mampu berkontribusi sebesar 43 persen dan mencapai titik puncaknya pada 2016 dengan proporsi sebesar 54,8 persen dari total keseluruhan investasi.

Namun sejak saat itu, porsi manufaktur dalam realisasi investasi berangsur menyusut. Pada 2017, realisasi investasi di sektor manufaktur anjlok pada angka 39,7 persen dan hanya tersisa 30,8 persen pada 2018.

Padahal, pada tahun lalu, pemerintah telah menerbitkan berbagai macam aturan untuk mengungkit kinerja investasi, mulai dari relaksasi perolehan libur pajak atau tax holiday hingga tax allowance.

Adrianto menambahkan, sejumlah kementerian dan lembaga misalnya Kementerian Perdagangan dan Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) khususnya untuk komoditas ekspor dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah bahu-membahu mencegah tren negatif kinerja investasi sektor manufaktur.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan kerja sama lintas sektoral tersebut, otoritas fiskal berharap agar kebijakan nasional terkait dengan manufaktur bisa segera direalisasikan tahun ini supaya segera mampu menarik minat para investor.

“Untuk kebijakan spesifik saya belum mendapatkan informasinya lebih lanjut. Tetapi tentunya seperti industri manufaktur apa yang akan didorong, ini perlu menjadi perhatian,” ujar Adrianto.

Baca: Keuangan Gelap, Pemerintah Perlu Kaji Ulang Insentif Ekspor Impor

Untuk tahun ini, kendati masih sampai kuartal I/2019, kinerja investasi di sektor manufaktur juga belum mampu tumbuh cukup signifikan atau hanya 22,7 persen. Dalam catatan Bisnis, sebelum muncul gagasan kebijakan tersebut, skema baru pemberian libur pajak atau tax holiday sempat digadang-gadang pemerintah akan menjadi daya tarik para investor untuk berinvestasi di Indonesia khususnya di sektor padat karya. Bentuk insentif yang diberikan misalnya pengurangan PPh badan sampai dengan 100 persen selama 5 tahun–20 tahun.

Jika dilihat dalam struktur PDB, tren pertumbuhan manufaktur sejak awal 2000-an hanya 4–5 persen atau di bawah pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kontribusinya ke PDB juga terus mengalami penurunan. Jika pada 2004 mampu berkontribusi ke PDB sebesar 28,34 persen, pada 2018 angkanya jauh melorot atau pada angka 19,86 persen.

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gunakan THR secara Bijak, Terapkan 8 Langkah Ini

10 jam lalu

Ilustrasi Uang THR. Shutterstock
Gunakan THR secara Bijak, Terapkan 8 Langkah Ini

THR atau Tunjangan Hari Raya kerap habis begitu saja setelah Lebaran. Begini cara bijak menggunakan THR?


Jajaki Investasi, 30 Pimpinan Perusahaan Tiongkok Kunjungi Kantor BP Batam

1 hari lalu

Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyampaikan rencana lanjutan pengembangan investasi Rempang Eco-city di Hotel Swissbel Batam, Senin 18 Desember 2023. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Jajaki Investasi, 30 Pimpinan Perusahaan Tiongkok Kunjungi Kantor BP Batam

Puluhan pimpinan perusahaan asal Tiongkok berkunjung ke kantor BP Batam untuk penjajakan investasi di Batam.


LinkAja Dapat Pendanaan Investasi Strategis dari Mitsui

1 hari lalu

Layanan Syariah LinkAja pada  pameran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-8 Tahun 2021 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Oktober 2021. Tempo/Tony Hartawan
LinkAja Dapat Pendanaan Investasi Strategis dari Mitsui

Aksi korporasi BUMN dan LinkAja untuk memperkuat ekosistem dan strategi bisnis, termasuk potensi kolaborasi di dalam ekosistem BUMN.


Ini Lima Provinsi yang Menjanjikan bagi Investor

1 hari lalu

Grant Thornton Indonesia menggelar konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu, 27 Maret 2024. Organisasi global itu mengungkap lima provinsi yang menjanjikan bagi investor, yakni Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, dan Riau. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Ini Lima Provinsi yang Menjanjikan bagi Investor

Grant Thornton Indonesia menyebut lima provinsi unggulan yang memiliki potensi menjanjikan untuk investasi.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

1 hari lalu

Pengendara melintas di depan landmark BSD CITY Jalan Raya Serpong, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

Deputi BKPM Nurul Ichwan buka suara perihal awal mula masuknya pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD ke dalam PSN baru.


CIMB Niaga Dorong Masyarakat Giat Investasi dengan Dana Mulai Rp 10 Ribu

1 hari lalu

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi (tengah) menyampaikan paparan bersama  Head of Region Jawa Barat dan Jawa Tengah CIMB Niaga Andiko Manik (kiri) dan Presiden Direktur CIMB Niaga Auto Finance/CNAF Ristiawan Suherman (kanan) di sela-sela acara Buka Bersama dan Silaturahmi Media dengan CIMB Niaga di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
CIMB Niaga Dorong Masyarakat Giat Investasi dengan Dana Mulai Rp 10 Ribu

CIMB Niaga mendorong masyarakat untuk giat berinvestasi, salah satunya dengan menempatkan dana dengan nominal paling terjangkau mulai dari Rp 10 ribu.


Kerugian Akibat Investasi Bodong pada 2017-2023 Tembus Rp 139,67 Triliun, Begini Penjelasan OJK

2 hari lalu

Ilustrasi OJK / Otoritas Jasa Keuangan. Tempo/Tony Hartawan
Kerugian Akibat Investasi Bodong pada 2017-2023 Tembus Rp 139,67 Triliun, Begini Penjelasan OJK

OJK mencatat nilai kerugian masyarakat Indonesia akibat investasi bodong sebesar Rp 139,67 triliun sejak tahun 2017 hingga tahun 2023.


Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan investasi ini mayoritas ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.


Pengembangan PIK 2 Masuk PSN, Nilai Investasi Rp 65 Triliun

4 hari lalu

Pantjoran PIK di Pantai Indah Kapuk. Dok. Agung Sedayu Group - Amantara
Pengembangan PIK 2 Masuk PSN, Nilai Investasi Rp 65 Triliun

Proyek Green Area dan Eco-City di kawasan PIK 2 yang masuk sebagai PSN baru ditaksir menelan biaya investasi Rp 65 triliun.