TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank BNI Syariah menargetkan dapat menjaga tingkat pinjaman yang bermasalah atau non performing financing (NPF) pada kisaran 2,9 persen pada kuartal II 2019.
Baca juga: BNI Syariah Terbitkan Kartu Tapcash Baznas Permudah Bayar Zakat
“Proyeksi NPF BNI Syariah pada kuartal II/2019 akan dijaga sekitar 2,9 persen, sementara di akhir 2019 diharapkan dapat mencapai sekitar 2,8 persen,” kata Direktur Bisnis SME dan Komersial BNI Syariah Dhias Widhiyati kepada Bisnis, Minggu, 5 Mei 2019.
Dhias mengatakan angka itu akan sama dengan NPF Gross BNI Syariah sampai Maret 2019 yang turun 28 bps ke 2,9 persen dibandingkan periode sama 2018. Sementara itu, NPF net sampai Maret 2019 1,65 persen turun 2 bps (yoy) dibandingkan periode sama 2018 yakni 1,67 spersen.
Menurut Dhias, selama Maret 2018 sampai dengan Maret 2019, perseroan telah melakukan beberapa strategi yang menyebabkan turunnya tingkat non performing finance (NPF), baik gross maupun net.
Beberapa langkah yang dilakukan antara lain restrukturisasi pembiayaan nasabah, membentuk sentra collection, dan melakukan ekspansi pembiayaan yang lebih selektif terutama kepada sektor ekonomi yang memiliki risiko rendah.
Dhias mengemukakan sejumlah faktor yang akan mempengaruhi NPF ini yakni segmen atau sektor usaha yang menjadi target ekspansi, karakter, kondisi usaha, dan kemampuan nasabah, lalu kondisi makro dan mikro ekonomi, serta monitoring dan collection yang dilakukan perseroan.
Untuk itu, strategi perseroan dalam rangka meningkatkan kualitas pembiayaan BNI Syariah antara lain terus menerus melakukan perbaikan proses analisis hingga pemberian pembiayaan. Kemudian, fokus ekspansi pada nasabah pembiayaan yang memiliki kemampuan dan tingkat risiko rendah serta track record pembiayaan yang baik.
BNI Syariah juga akan meningkatkan pemantauan dan kualitas monitoring pembiayaan melalui ‘traffic light’ dan penentuan nasabah watchlist dan mengambil langkah segera atas pembiayaan dengan kolektibilitas lancar atau kolektibilitas 1 dan 2, yang berpotensi menjadi turun ke kolektibilitas tidak lancar atau kolektibilitas 3, 4, dan 5.
BISNIS
