Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Susi: Selain Presiden Jokowi, Tidak Akan Saya Dengar

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Presiden Jokowi (kanan) berbincang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat bersilaturahmi dengan nelayan di Istana Negara, Jakarta, 8 Mei 2018. Penggunaan cantrang untuk menangkap ikan dapat merusak ekosistem air laut. ANTARA/Wahyu Putro A
Presiden Jokowi (kanan) berbincang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat bersilaturahmi dengan nelayan di Istana Negara, Jakarta, 8 Mei 2018. Penggunaan cantrang untuk menangkap ikan dapat merusak ekosistem air laut. ANTARA/Wahyu Putro A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan sampai sejauh ini belum ada sedikitpun perintah dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta penenggelaman kapal dihentikan. Karena itu, Menteri Susi tidak akan mendengar siapapun yang memintanya menghentikan penenggelaman kapal.

Baca juga: Jadi Menteri KKP Tinggal 6 Bulan, Susi: Saya Titip Laut

"Karena dari Pak Jokowi masih firm, deterrence effect. Pak Presiden belum perintahkan, Bu Susi penenggalaman kapal dihentikan, belum ada perintah ke saya. Jadi selain Pak Presiden, ya tidak akan saya dengar," kata Susi dalam pidato sambutannya saat menenggelamkan kapal di Pontianak, yang diunggah oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui akun twitter @KKPgoid, Sabtu 4 Mei 2019.

Pada Sabtu 4 Mei 2019, KKP telah memulai memusnahkan barang bukti kapal perikanan pelaku illegal fishing di Stasiun PSDKP di Kecamatan Sungai Rengas, Pontianak, Kalimantan Barat. 

Susi menjelaskan, penenggelaman kapal adalah cara yang lebih baik supaya Indonsia bisa keluar dari persoalan lama. Sebab, selain bisa menimbulkan efek jera yang tinggi, penenggelaman kapal juga dianggap cara yang lebih baik dibandingkan harus mengurusi oknum-oknum yang membantu kegiatan illegal fishing.

"Kalau kita mau kulitin satu-satu, menangkap aparat atau oknum-oknum yang membantu dalam kegiatan ilegal ini tentu tidak akan selesai, dan tidak mudah untuk selesai. Sebetulnya ini adalah way out yang sangat cantik," kata Susi.

Dalam pidatonya, Susi juga menyinggung orang-orang yang tidak sepakat mengenai kebijakan penenggelaman kapal dan justru meminta untuk melelang kapal yang tertangkap. Menurut dia, seperti itu adalah orang yang ragu atau tidak percaya diri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Susi, jika kapal dilelang justru membuat mereka semakin berani. Belum lagi, dengan dilelangnya kapal juga memiliki potensi bahwa kapal tersebut bisa kembali lagi melakukan aktivitas illegal fishsing dengan kapal yang sama.

"Itu sudah out of mind untuk kami tolerir lagi kejahatan terhadap negara. Jadi kalau toleran dan solider itu baik, okelah, tapi kejahatan terhadap negara berkali-kali masa ya kita mau toleran?," kata Susi.

BACA: Menteri Susi: Lelang Kapal Ilegal Bukan Sikap Umum Pemerintah

Karena itu, Susi meminta kepada seluruh pihak mulai dari Kementerian, Polair, Kejaksaan, TNI Angkatan Laut hingga Bakamla menyamakan persepsi untuk mendukung penenggelaman kapal. Sebab, dengan cara ini sudah terbukti bisa memberi efek jera, strategi menjaga kedaulatan sekaligus pada bersamaan meningkatkan ekonomi bagi masyarakat di sektor perikanan.

Susi juga meminta, kepada para stakeholder yang membuat keputusan atau menetapkan kebijakan penenggelaman kapal, agar bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Dia meminta keputusan penenggelaman kapal setelah ditangkap maksimal satu minggu.


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyapa sejumlah pejabat lembaga tinggi negara saat acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpesan kepada masyarakat supaya bisa mudik lebih cepat.


Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

3 jam lalu

Menu buka puasa Presiden Jokowi dan para menteri di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

Presiden Jokowi menyantap sejumlah jenis makanan saat menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Apa saja?


Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

3 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

Sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju tidak mengikuti buka puasa bersama Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 28 Maret 2024. Siapa saja?


Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

5 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

Wapres Ma'ruf Amin memberikan ceramah saat buka puasa bersama Jokowi dan menteri Kabinet Indonesia Maju.


Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

5 jam lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Instagram.
Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

Kejagung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah.


Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

5 jam lalu

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo berbincang dengan kuasa hukum Todung Mulya Lubis saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut Tim Hukum Ganjar-Mahfud melakukan praktik nepotisme terstruktur, sistematis, dan masif di Pilpres 2024.


Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

6 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis.


Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

6 jam lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

Presiden Jokowi mengutamakan negosiasi saham Freeport sebelum memberi perpanjangan izin ekspor kosentrat.


Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

6 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.


Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

7 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

Presiden Jokowi enggan berkomentar soal sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi