TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro, mengusulkan dibentuknya forum konsultasi International Fund for Agricultural Development (IFAD) dengan Pemerintah Indonesia. Forum ini diharapkan mampu memobilisasi sumber pendanaan untuk program pembangunan bagi negara-negara di Pasifik.
Baca: Per Maret 2019, Utang Pemerintah Naik Tipis Jadi Rp 4.567 Triliun
Menurut Bambang, kerja sama ini bisa dilakukan dengan merujuk pada program serupa yang pernah dilakukan antara Pemerintah Cina dengan IFAD. Salah satunya lewat program kerja sama China-IFAD South-South and Triangular Cooperation Facility.
“Kami menyadari IFAD memiliki pengalaman dengan Cina dalam mengembangkan program itu. Karenanya, kami berkeinginan melakukan hal serupa untuk mengembangkan Indonesia-IFAD, sehingga dapat memobilisasi lebih banyak sumber pendanaan dan membangun kemitraan yang lebih kuat dengan negara-negara Pasifik,” kata Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Sabtu 4 Mei 2019.
Usul ini telah disampaikan Bambang dalam pertemuan bertajuk "Multilateral Meeting: Pertemuan Konsultasi International Fund for Agricultural Development (IFAD)". Kegiatan ini digelar di Nadi, Fiji, pada Jumat 3 Mei 2019 bersama dengan delegasi negara-negara wilayah Pasifik.
Bambang melanjutkan, beberapa hal yang diusulkan bakal dibahas dalam pertemuan itu antara lain mengenai bantuan teknis dan pengembangan kapasitas SDM, exchange visits, study tour dan magang. Kemudian ada pula partisipasi dalam seminar internasional, pusat-pusat pembelajaran, pendanaan dan investasi, serta B2B dengan negara-negara berkembang.
Sementara itu, dalam pertemuan antara IFAD dengan negara-negara di Pasifik, Bambang mengusulkan pembahasan kerja sama potensial yang bisa dikembangkan bersama menjadi proyek. Misalnya, kerja sama dalam pembangunan isu prioritas seperti pembangunan kawasan pesisir, pedesaan dan pemuda, ataupun kemitraan publik dan swasta di sektor pertanian dan perikanan.
BACA: Pilih Ibu Kota di Luar Jawa, JK: Ada 10 Syarat Harus Dipenuhi
Pemerintah Indonesia, kata Bambang, juga bersedia berbagi pengetahuan dalam praktik perencanaan dan penganggaran. Apalagi, Bappenas memang memiliki mandat Undang-undang dalam bidang perencanaan dan penganggaran mengenai pembangunan nasional.
"Kami siap untuk berbagi membantu negara Tonga, Kepulauan Solomon, ataupun Samoa untuk mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan SDG'S, Pembangunan Rendah Karbon (PRK), maupun pertumbuhan ekonomi hijau baik ke dalam kebijakan, program, maupun dokumen anggaran," kata Bambang.
