Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

ADB, Indonesia dan Timor Leste Sepakat Dorong Perdagangan

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir dalam pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara ASEAN bersama Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan (ASEAN+3) di sela Sidang Tahunan Asian Development Bank (ADB) ke-52 di Nadi, Fiji, Kamis, 2 Mei 2019. Sumber: Kementerian Keuangan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir dalam pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara ASEAN bersama Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan (ASEAN+3) di sela Sidang Tahunan Asian Development Bank (ADB) ke-52 di Nadi, Fiji, Kamis, 2 Mei 2019. Sumber: Kementerian Keuangan
Iklan

TEMPO.CO, Nadi - Bank Pembangunan Asia atau ADB, Pemerintah Indonesia, dan Pemerintah Timor Leste menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mendukung perdagangan lintas batas dan kerja sama antara Timor-Leste dan provinsi Nusa Tenggara Timur di Indonesia.

Baca: Pemerintah Ajukan Utang Baru Rp 4,2 Triliun ke ADB

Nota kesepahaman itu ditandatangani oleh Presiden ADB Takehiko Nakao, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Keuangan Timor Leste (Penjabat) Sara Lobo Brites, di sela-sela pertemuan tahunan ke-52 Dewan Gubernur ADB di Nadi, kota terbesar ketiga Fiji, pada Sabtu, 4 Mei 2019.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Indonesia dan Timor Leste akan mengambil tindakan untuk mengurangi hambatan transportasi darat dan udara lintas batas dan menyelaraskan prosedur di titik-titik persimpangan perbatasan. Kedua negara juga berupaya mengurangi hambatan kesehatan hewan terhadap perdagangan ternak dan meningkatkan promosi pariwisata di Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste melalui pemasaran bersama dan rencana perjalanan.

ADB akan menyediakan sumber dana hibah untuk mendukung implementasi MOU. "Kerja sama dan integrasi regional sangat penting untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di Asia dan Pasifik," kata Nakao.

MOU itu, menurut Nakao, merupakan langkah kecil namun penting dalam dukungan kami untuk kerja sama lintas batas antara Indonesia dan Timor Leste. "Mendukung mata pencaharian di daerah-daerah perbatasan yang tertinggal sangat penting untuk mengatasi ketidaksetaraan dan memastikan kemakmuran kawasan kita yang meningkat ini dimiliki oleh semua orang."

Nota Kesepahaman tersebut dibangun berdasarkan Studi Penjajakan tentang Peningkatan Kerja Sama Lintas-Batas dan Integrasi antara Indonesia dan Timor Leste, yang dilakukan ADB atas permintaan pemerintah Indonesia dan Timor Leste. Studi ini mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang untuk kerja sama lintas batas dan mengidentifikasi pariwisata dan ternak sebagai sektor utama untuk manfaat jangka pendek melalui kerja sama.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan regional di Indonesia, dan Nusa Tenggara Timur adalah salah satu daerah yang kurang berkembang di negara ini. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan konektivitas, aksesibilitas, dan kapasitas serta kolaborasi ekonomi lintas batas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sri Mulyani menandatangani MOU sebagai pelengkap strategi nasional mereka saat ini dan menyambutnya sebagai langkah selanjutnya dalam hubungan mereka dengan ADB untuk dukungan ke daerah perbatasan, dan kolaborasi tambahan dengan teman dan kolega di Timor-Leste.

Sementara itu, Brites berkata, "Timor Leste telah membuat langkah signifikan sejak kemerdekaan tetapi jika ini akan berlanjut, kita harus berintegrasi lebih dekat ke ASEAN dan ekonomi dunia serta mendiversifikasi ekonomi kita, mengurangi hambatan perdagangan dan kerja sama dengan tetangga terdekat kami," katanya.

Brites menambahkan, Timor Leste juga menyambut MOU dengan ADB dan Indonesia sebagai awal dari kemitraan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan untuk pertumbuhan," ujarnya.

Baca: Sri Mulyani Undang Pemerintah Jepang Berinvestasi di Sumatera

Lebih jauh ADB berkomitmen untuk mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, sembari mempertahankan upayanya untuk memberantas kemiskinan ekstrem. Pada 2018, ADB membuat komitmen pinjaman baru dan hibah sebesar 21,6 miliar dolar AS.

ANTARA 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

11 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

14 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin meminta MK memanggil Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.


Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

14 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kedua tim hukum dari paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud sama-sama meminta MK untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres.


Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

23 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani diajukan untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

1 hari lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

1 hari lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

1 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

1 hari lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.