ADB, Indonesia dan Timor Leste Sepakat Dorong Perdagangan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir dalam pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara ASEAN bersama Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan (ASEAN+3) di sela Sidang Tahunan Asian Development Bank (ADB) ke-52 di Nadi, Fiji, Kamis, 2 Mei 2019. Sumber: Kementerian Keuangan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir dalam pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara ASEAN bersama Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan (ASEAN+3) di sela Sidang Tahunan Asian Development Bank (ADB) ke-52 di Nadi, Fiji, Kamis, 2 Mei 2019. Sumber: Kementerian Keuangan

    TEMPO.CO, Nadi - Bank Pembangunan Asia atau ADB, Pemerintah Indonesia, dan Pemerintah Timor Leste menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mendukung perdagangan lintas batas dan kerja sama antara Timor-Leste dan provinsi Nusa Tenggara Timur di Indonesia.

    Baca: Pemerintah Ajukan Utang Baru Rp 4,2 Triliun ke ADB

    Nota kesepahaman itu ditandatangani oleh Presiden ADB Takehiko Nakao, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Keuangan Timor Leste (Penjabat) Sara Lobo Brites, di sela-sela pertemuan tahunan ke-52 Dewan Gubernur ADB di Nadi, kota terbesar ketiga Fiji, pada Sabtu, 4 Mei 2019.

    Berdasarkan perjanjian tersebut, Indonesia dan Timor Leste akan mengambil tindakan untuk mengurangi hambatan transportasi darat dan udara lintas batas dan menyelaraskan prosedur di titik-titik persimpangan perbatasan. Kedua negara juga berupaya mengurangi hambatan kesehatan hewan terhadap perdagangan ternak dan meningkatkan promosi pariwisata di Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste melalui pemasaran bersama dan rencana perjalanan.

    ADB akan menyediakan sumber dana hibah untuk mendukung implementasi MOU. "Kerja sama dan integrasi regional sangat penting untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di Asia dan Pasifik," kata Nakao.

    MOU itu, menurut Nakao, merupakan langkah kecil namun penting dalam dukungan kami untuk kerja sama lintas batas antara Indonesia dan Timor Leste. "Mendukung mata pencaharian di daerah-daerah perbatasan yang tertinggal sangat penting untuk mengatasi ketidaksetaraan dan memastikan kemakmuran kawasan kita yang meningkat ini dimiliki oleh semua orang."

    Nota Kesepahaman tersebut dibangun berdasarkan Studi Penjajakan tentang Peningkatan Kerja Sama Lintas-Batas dan Integrasi antara Indonesia dan Timor Leste, yang dilakukan ADB atas permintaan pemerintah Indonesia dan Timor Leste. Studi ini mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang untuk kerja sama lintas batas dan mengidentifikasi pariwisata dan ternak sebagai sektor utama untuk manfaat jangka pendek melalui kerja sama.

    Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan regional di Indonesia, dan Nusa Tenggara Timur adalah salah satu daerah yang kurang berkembang di negara ini. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan konektivitas, aksesibilitas, dan kapasitas serta kolaborasi ekonomi lintas batas.

    Sri Mulyani menandatangani MOU sebagai pelengkap strategi nasional mereka saat ini dan menyambutnya sebagai langkah selanjutnya dalam hubungan mereka dengan ADB untuk dukungan ke daerah perbatasan, dan kolaborasi tambahan dengan teman dan kolega di Timor-Leste.

    Sementara itu, Brites berkata, "Timor Leste telah membuat langkah signifikan sejak kemerdekaan tetapi jika ini akan berlanjut, kita harus berintegrasi lebih dekat ke ASEAN dan ekonomi dunia serta mendiversifikasi ekonomi kita, mengurangi hambatan perdagangan dan kerja sama dengan tetangga terdekat kami," katanya.

    Brites menambahkan, Timor Leste juga menyambut MOU dengan ADB dan Indonesia sebagai awal dari kemitraan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan untuk pertumbuhan," ujarnya.

    Baca: Sri Mulyani Undang Pemerintah Jepang Berinvestasi di Sumatera

    Lebih jauh ADB berkomitmen untuk mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, sembari mempertahankan upayanya untuk memberantas kemiskinan ekstrem. Pada 2018, ADB membuat komitmen pinjaman baru dan hibah sebesar 21,6 miliar dolar AS.

    ANTARA 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.