Jokowi Singgung Konflik Tanah, BPN Bakal Tindak Perusahaan Bandel

Presiden Jokowi (kiri) didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil (kanan) dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (tengah) saat menyerahkan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Rabu, 19 Desember 2018. Sertifikat tanah merupakan bukti hukum atas lahan yang dimiliki. ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal penyelesaian konflik lahan, Badan Pertanahan Negara (BPN) segera menindak jika ada pihak yang membandel.

Baca: Jokowi Selesaikan Kasus Sengketa Tanah Puluhan Tahun di Riau

Kepala BPN Sofyan Djalil menyatakan pihaknya menyelesaikan konflik-konflik agraria di masyarakat, salah satunya yang melibatkan antara masyarakat dan perusahaan. "Kalau perusahaan bandel padahal secara hukum masyarakat yang benar. Mereka misalnya melakukan penyerobotan terhadap tanah masyarakat, kami akan ambil tindakan, itu yang dimaksud presiden," kata Sofyan di kantornya, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019.

Kendati demikian, Sofyan berujar tidak semua konflik antara perusahaan dan masyarakat berujung pada kesalaha perusahaan. Oleh sebab itu, ia mengingatkan pentingnya kepastian hukum.

Tindakan berbeda perlu diambil pada konflik antara masyarakat dengan negara, kementerian, TNI, atau pemerintah daerah. Perkara itu, tutur Sofyan, harus diatasi dengan cara khusus. Sebab, berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara, aset negara tidak bisa dieksekusi.

"Itu yang menyebabkan konflik dengan instansi banyak kita tidak mampu menyelesaikan kecuali tanah tersebut dilepaskan oleh institusi," kata Sofyan.

Kendati demikian, Sofyan mengatakan sekitar 56 persen konflik sebenarnya adalah antara masyarakat dengan masyarakat. Misalnya saja konflik batas, saudara dengan saudara, hingga harta warisan. "Jadi, 56 persen konflik menyangkut seperti itu."

Pada perkara seperti itu, pemerintah akan memediasi dua pihak yang berkonflik. Apabila itu tidak bisa diselesaikan juga maka mau tak mau mereka harus bersengketa di pengadilan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengancam akan mencabut seluruh konsesi perusahaan atau BUMN yang enggan memberikan sebagian lahannya kepada warga desa setempat yang sudah lama menetap.

Jokowi menjelaskan, jika ada desa atau kampung berdiri selama bertahun-tahun di atas konsesi lahan yang dimiliki perusahaan swasta dan BUMN, pemilik konsesi harus memberikan sebagian lahannya kepada desa tersebut.

Landasan hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan hak di atas konsesi lahan perusahaan yang mendapat izin hutan tanaman industri (HTI) tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 45 Tahun 2015.

Baca: Banyak Sengketa Lahan, Jokowi Ancam Pengusaha yang Persulit Warga

Jokowi menuturkan, persoalan tanah terus ia temui setiap berkunjung ke sebuah daerah. Masyarakat di suatu desa, kata dia, selalu membisiki dirinya tentang adanya sengketa lahan, baik itu antara rakyat dan swasta, rakyat dan BUMN, maupun rakyat dan pemerintah.

FRISKI RIANA






Segini Usul Budiman Sudjatmiko Besaran Dana SDM Desa

1 jam lalu

Segini Usul Budiman Sudjatmiko Besaran Dana SDM Desa

Jokowi menerima usulan penggelontoran Dana SDM Desa. Dalam waktu dekat, Presiden akan mengeluarkan PP tentang itu. Apa itu Dana SDM Desa?


Terpopuler Bisnis: Skenario Bahlil Jika RI Kalah di WTO Lagi, Telanjur Bayar Mahal PBB Solo

2 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Skenario Bahlil Jika RI Kalah di WTO Lagi, Telanjur Bayar Mahal PBB Solo

Berita terpopuler ekonomi bisnis Selasa kemarin dimulai dari pernyataan Bahlil Lahadalia menekankan Indonesia tetap melarang ekspor nikel.


OPM Sandera Pilot Susi Air: Ingatkan Presiden Jokowi Agar Tidak Main-main

8 jam lalu

OPM Sandera Pilot Susi Air: Ingatkan Presiden Jokowi Agar Tidak Main-main

Jubir OPM Sebby Sambom memperingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak bermain-main dengan kelompoknya yang menyandera pilot pesawat Susi Air


Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, Pernah Berharap Selesai 2022

12 jam lalu

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, Pernah Berharap Selesai 2022

PresidenJokowi meminta Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana atau RUU Perampasan Aset segera disahkan.


Keluarga Sopir Audi Tersangka Tabrak Lari Mahasiswi Cianjur Memohon Keadilan ke Jokowi

12 jam lalu

Keluarga Sopir Audi Tersangka Tabrak Lari Mahasiswi Cianjur Memohon Keadilan ke Jokowi

Kakak sopir sedan Audi, Sugeng Guruh tersangka tabrak lari meminta Presiden RI Joko Widodo menyelamatkan adiknya yang tidak bersalah


Di Depan Jokowi, Firli Sebut Harun Masiku dan 3 Buronan Lain Masih Dikejar

14 jam lalu

Di Depan Jokowi, Firli Sebut Harun Masiku dan 3 Buronan Lain Masih Dikejar

Ketua KPK Firli Bahuri melaporkan upaya penangkapan terhadap Harun Masiku dan tiga buronan kasus korupsi lainnya di depan Presiden Jokowi.


Jokowi Yakini IPK Tak Pengaruhi Investasi: Pemodal Lihat Untung Gede atau Enggak

14 jam lalu

Jokowi Yakini IPK Tak Pengaruhi Investasi: Pemodal Lihat Untung Gede atau Enggak

Jokowi meyakini anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 202 tidak akan berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia.


Jokowi Tanggapi Harun Masiku Buron 3 Tahun: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan

15 jam lalu

Jokowi Tanggapi Harun Masiku Buron 3 Tahun: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan

Jokowi memberikan komentar diplomatis soal Harun Masiku, politikus PDI Perjuangan yang sudah jadi buronan KPK selama hampir 3 tahun.


Rekam Jejak Budiman Sudjatmiko, Mantan Aktivis 1998 yang Usulkan Dana SDM Desa ke Jokowi

15 jam lalu

Rekam Jejak Budiman Sudjatmiko, Mantan Aktivis 1998 yang Usulkan Dana SDM Desa ke Jokowi

Mantan aktivis mahasiswa yang kini menjadi politikus PDIP. Berikut profil Budiman Sudjatmiko.


Jokowi Beri Sikap Resmi Usai IPK Anjlok: Minta Aparat Proses Pidana Tanpa Pandang Bulu

15 jam lalu

Jokowi Beri Sikap Resmi Usai IPK Anjlok: Minta Aparat Proses Pidana Tanpa Pandang Bulu

Presiden Jokowi mengingkatkan aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih.