Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Banyak Sengketa Lahan, Jokowi Ancam Pengusaha yang Persulit Warga

image-gnews
Presiden Joko Widodo menghitung jumlah penerima Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis 14 Maret 2019. Presiden menyerahkan 2500 sertifikat tanah meliputi wilayah Pangkal Pinang, Bangka Tengah dan Bangka. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo menghitung jumlah penerima Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis 14 Maret 2019. Presiden menyerahkan 2500 sertifikat tanah meliputi wilayah Pangkal Pinang, Bangka Tengah dan Bangka. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengancam akan mencabut seluruh konsesi perusahaan atau BUMN yang enggan memberikan sebagian lahannya kepada warga desa setempat yang sudah lama menetap.

Baca: Jejak Destry Damayanti, Calon DGS Bank Indonesia Pilihan Jokowi

Jokowi menjelaskan, jika ada desa atau kampung berdiri selama bertahun-tahun di atas konsesi lahan yang dimiliki perusahaan swasta dan BUMN, pemilik konsesi harus memberikan sebagian lahannya kepada desa tersebut.

"Berikan kepada masyarakat kampung desa, kepastian hukum saya sampaikan, kalau yang diberi konsesi sulit-sulit cabut konsesinya!" kata Jokowi dalam rapat terbatas percepatan penyelesaian masalah pertanahan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019.

Landasan hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan hak di atas konsesi lahan perusahaan yang mendapat izin hutan tanaman industri (HTI) tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 45 Tahun 2015.

Jokowi menuturkan, persoalan tanah terus ia temui setiap berkunjung ke sebuah daerah. Masyarakat di suatu desa, kata dia, selalu membisiki dirinya tentang adanya sengketa lahan, baik itu antara rakyat dan swasta, rakyat dan BUMN, maupun rakyat dan pemerintah. "Dan seperti juga yang terakhir saya temui yaitu yang berkaitan dengan kasus tanah antara rakyat dan PTP (PT Perkebunan) yang terjadi di Provinsi Riau di Kabupaten Kampar," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jokowi pun memerintahkan jajaran menteri terkait untuk segera menyelesaikan persoalan sengketa tanah tersebut agar rakyat memiliki kepastian hukum. Jokowi menegaskan, menghadirkan rasa keadilan harus diutamakan bagi rakyat yang sudah lama menetap di atas konsesi.

Menurut Jokowi, langkah sistematis Badan Pertanahan Nasional atau BPN dalam memperbaiki kebijakan dan tata kelola tanah sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, karena sengketa tanah dialami di hampir seluruh provinsi di Indonesia, ia meminta cara yang dilakukan BPN diterapkan untuk mengatasi sengketa tanah satu per satu.

Baca: Jokowi: Apakah Perlu Menteri Investasi dan Ekspor?

Jokowi juga berharap implementasi kebijakan satu peta nanti akan menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. "Saya juga perintahkan untuk terus melanjutkan program sertifikasi tanah untuk rakyat, PTSL (pendaftaran tanah sistematik lengkap) dari 5 juta, 7 juta, 9 juta kita harapkan di 2024 2025 sertifikat di seluruh Tanah Air akan selesai semuanya," ucapnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Bertemu MBZ, Bahas Investasi Uni Emirat Arab di IKN

41 menit lalu

Presiden Joko Widodo disambut langsung oleh Presiden Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) saat tiba di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhabi, UEA, Selasa petang, 16 Juli 2024. (Presiden.go.id)
Jokowi Bertemu MBZ, Bahas Investasi Uni Emirat Arab di IKN

Jokowi ke Abu Dhabi untuk bertemu degan Presiden MBZ. Sejumlah hal dibahas termasuk investasi di IKN.


Jokowi ke UEA Disambut Langsung MBZ, Ini Agenda Pertemuan Mereka Termasuk Investasi di IKN

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo disambut langsung oleh Presiden Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) saat tiba di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhabi, UEA, Selasa petang, 16 Juli 2024. (Presiden.go.id)
Jokowi ke UEA Disambut Langsung MBZ, Ini Agenda Pertemuan Mereka Termasuk Investasi di IKN

Presiden Jokowi disambut langsung oleh Presiden Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) saat tiba di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhab


Grace Natalie Gelar FGD Isu Strategis IKN

6 jam lalu

Grace Natalie. ANTARA/Rangga Pandu
Grace Natalie Gelar FGD Isu Strategis IKN

Staf Khusus Presiden, Grace Natalie menggelar focus group discussion (FGD) tentang Ibu Kota Nusantara (IKN).


Ketika Jokowi dan Luhut Berbeda di Pembatasan BBM Subsidi pada 17 Agustus

6 jam lalu

Presiden Jokowi berjalan bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Ketika Jokowi dan Luhut Berbeda di Pembatasan BBM Subsidi pada 17 Agustus

Presiden Jokowi mengatakan bahwa tidak ada pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. Sebelumnya, Luhut menyatakan sebaliknya.


Penyebab Jokowi Batal Ngantor di IKN: Pembangunan Molor Gara-gara Hujan

9 jam lalu

Batal Ngantor di IKN Bulan Ini, Jokowi: Hujan Deras Banget
Penyebab Jokowi Batal Ngantor di IKN: Pembangunan Molor Gara-gara Hujan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi batal berkantor di IKN bulan ini sebab pembangunan infrastruktur molor karena hujan deras.


Gibran Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo, Ini Ketentuan Pengunduran Diri Wali Kota

10 jam lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengemasi barang miliknya di meja kerja Balai Kota Solo usai mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 16 Juli 2024. Gibran mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Solo setelah dirinya ditetapkan KPU sebagai Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2024 dan akan dilantik pada 20 Oktober 2024. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Gibran Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo, Ini Ketentuan Pengunduran Diri Wali Kota

Anak Jokowi, Gibran Rakabuming mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Ini ketentuan pengunduran diri pejabat daerah setingkat wali kota.


Benarkah Pidato Prabowo saat Beri Pembekalan Capaja TNI-Polri 2024 Sindir Proyek Pemerintahan Jokowi?

10 jam lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpose silat saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024) siang. ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Benarkah Pidato Prabowo saat Beri Pembekalan Capaja TNI-Polri 2024 Sindir Proyek Pemerintahan Jokowi?

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi menyebut pidato Prabowo bukan menyesali beragam proyek pembangunan pemerintah.


Kata Golkar Soal Mundurnya Gibran sebagai Wali Kota Solo

10 jam lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengemasi barang miliknya di meja kerja Balai Kota Solo usai mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 16 Juli 2024. Gibran mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Solo setelah dirinya ditetapkan KPU sebagai Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2024 dan akan dilantik pada 20 Oktober 2024. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Kata Golkar Soal Mundurnya Gibran sebagai Wali Kota Solo

Golkar berharap Gibran bisa lebih fokus mempersiapkan diri mendampingi presiden terpilih Prabowo Subianto.


Faisal Basri Sebut BUMN Merugi Bisa Jadi Bom Waktu di Pemerintahan Prabowo

11 jam lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Faisal Basri Sebut BUMN Merugi Bisa Jadi Bom Waktu di Pemerintahan Prabowo

BUMN yang merugi bebani pemerintah dengan proyek ambisius kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Bom waktu untuk pemerintahan Prabowo Subianto


BUMN Rugi karena Kereta Cepat Whoosh, Faisal Basri: Bom Waktu untuk Pemerintahan Prabowo

11 jam lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
BUMN Rugi karena Kereta Cepat Whoosh, Faisal Basri: Bom Waktu untuk Pemerintahan Prabowo

Faisal Basri mengkritik proyek ambisius pemerintah yakni kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang akhirnya membuat BUMN merugi.