Kalteng Siapkan Lahan 300 Ribu Hektare untuk Ibu Kota Baru

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019. Ratas itu membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota. ANTARA

    Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019. Ratas itu membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota. ANTARA

    TEMPO.CO, Palangka Raya  - Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan siap menyambut rencana pemindahan ibu kota ke wilayahnya. Saat ini telah tersedia lahan seluas 300 ribu hektare di tiga kabupaten, untuk menopang pusat pemerintahan, jika Ibu Kota RI jadi dipindah ke Palangka Raya.

    BACA: Pemindahan Ibu Kota, PUPR Siapkan Konsep Desain Kota Pancasila

    Selain Kota Palangka Raya yang menyediakan sekitar 119.000 hektare lahan, Kabupaten Katingan juga menyediakan lahan seluas 81.000 hektare. "Kabupaten Gunung Mas sekitar 98.000 hektare lebih," kata Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, di Palangka Raya, Rabu 1 Mei 2019.

    Menurut Fairid, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Republik Indonesia pun telah melakukan kajian-kajian sekaligus mengukur daya tampung wilayah ini. "Jadi, apabila perpindahan ibu kota pemerintahan Republik Indonesia benar dilakukan di Palangka Raya, maka kami selaku pemerintah daerah sudah sangat siap," katanya.

    Lahan yang sudah disediakan pihak pemkot sudah dilakukan pengecekan dan tidak akan terjadi persoalan di kemudian hari. Apalagi saat dilakukan pengkajian oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian ATR RI, sehingga tidak mungkin lahan tersebut bermasalah ada bermasalah dikemudian hari.

    "Semua persoalan serta legalitas tanah tersebut sudah tuntas dan tidak ada bermasalah dengan masyarakat serta lain sebagainya," kata Fairid.

    Wali Kota Palangka Raya itu pun menyambut baik niat pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota pemerintahan baru ke Palangka Raya, sebab banyak keuntungan yang akan didapatkan daerah setempat apabila hal tersebut benar-benar terwujud.

    Dia mengatakan salah satu keuntungan yang didapat yakni pembangunan di daerah itu akan berjalan cepat, karena tidak hanya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah setempat, melainkan kucuran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Fairid sekaligus memastikan bahwa sekalipun Ibu Kota Pemerintahan Indonesia dipindah ke Palangka Raya, budaya daerah wajib dipertahankan agar kebiasaan suku daerah setempat tidak pudar ditelan perkembangan zaman.

    BISNIS

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.