Soal Banjir Jakarta, Menteri PUPR: Biarkan Gubernur Bekerja

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjawab pertanyaan awak media setelah membuka PUPR 4.0 Expo di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin, 11 Februari 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjawab pertanyaan awak media setelah membuka PUPR 4.0 Expo di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin, 11 Februari 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono tak berkomentar banyak soal penanganan banjir Jakarta. Sebab, menurut dia, ihwal banjir tengah ditangani oleh Pemerintah Provinsi.

    Baca:  Jokowi Sebut 2 Bendungan Ini Kurangi Potensi Banjir Jakarta

    "Sudah, Pak Gubernur (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) lagi bekerja. Banjir ngono-ngono thok bae," ujar Basuki di Hotel Mulia, Jakarta Selatan, sembari berlalu ke mobilnya, Selasa, 30 April 2019. Beberapa waktu ini, banjir memang tengah melanda sejumlah titik di Jakarta.

    Sebelumnya, Basuki sempat menanyakan soal program naturalisasi untuk mengatasi banjir di Ibu Kota. Dia meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendiskusikan program itu untuk direalisasikan bersama.

    "Jadi kalau untuk normalisasi karena beliau dilihat punya ide naturalisasi, lah opo iki, saya ajak ngoceh aja diskusi. Apa programnya naturalisasi mari kita bareng-bareng. Nah ini belum ketemu," kata Basuki di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2019.

    Basuki mengatakan pihaknya telah mengundang Anies untuk membicarakan seputar naturalisasi. Anies pun memberikan disposisi kepada staf DKI hadir dalam rapat.

    Akan tetapi, menurut Basuki, staf itu tak memahami konsep naturalisasi yang dimaksud Anies. Karena itu, Basuki kembali mengundang Anies untuk memaparkan secara langsung konsep naturalisasi. "Kita undang misalnya apa yang dimaksud naturalisasi," kata dia.

    Pemerintah pusat dan DKI berbagi tugas untuk meminimalisasi banjir di Jakarta. Hingga kini, Kementerian PUPR sedang melanjutkan pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Selain itu, pemasangan pompa di Kalimati berjalan.

    Pertanyaan Menteri Basuki soal naturalisasi sungai tersebut lantas dijawab  oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusmada Faizal. Menurut Yusmada, tidak perlu mendikotomi antara konsep naturalisasi dan normalisasi sungai di Jakarta. Sebab, menurut dia, kedua konsep itu saling berhubungan.

    Salah satu hubungan di antara kedua konsep itu, ujart Yusmada, adalah pada konsep naturalisasi,  pembetonan dinding kali tetap dilakukan untuk mencegah longsoran. "Sheet pile beton itu buat apa coba? Memperkuat tebing kan? Tanpa dia, tebing itu mau longsor, ya kami perkuat," ujar Yusmada di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Selasa, 9 April 2019. "Jadi, jangan dikontonomikan antara normalisasi dengan naturalisasi ini." 

    Selain itu, kata Yusmada, seperti halnya normalisasi, naturalisasi juga membutuhkan pelebaran badan kali. Artinya, akan ada relokasi penduduk yang tinggal di pinggir kali. 

    Namun, untuk relokasi ini, kata dia, Pemprov DKI akan melakukannya dengan cara yang manusiawi. "Ketika kami mau melebarkan kali, kami bersentuhan dengan warga. Maka kami lakukan (relokasi) dengan cara-cara manusiawi," kata Yusmada.

    Baca:  Tol Becakayu Disebut Anies Sebabkan Banjir, BPJT Pantau Perbaikan

    Untuk pelebaran kali yang diikuti dengan relokasi warga itu, Yusmada menambahkan, pihaknya akan melakukannya setelah ada kajian soal debit air yang masuk ke Jakarta. Menurut dia, debit air ke Jakarta akan menurun 30 persen setelah dua waduk di Bogor rampung, yaitu Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi. 

    LANI DIANA | JULNIS FIRMANSYAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perolehan Kursi DPR Pemilu 2019, Golkar dan Gerinda di Bawah PDIP

    Meski rekapitulasi perolehan suara Golkar di Pileg DPR 2019 di urutan ketiga setelah PDIP dan Gerindra, namun perolehan kursi Golkar di atas Gerindra.