Soal Banjir Jakarta, Menteri PUPR: Biarkan Gubernur Bekerja

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjawab pertanyaan awak media setelah membuka PUPR 4.0 Expo di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin, 11 Februari 2019. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono tak berkomentar banyak soal penanganan banjir Jakarta. Sebab, menurut dia, ihwal banjir tengah ditangani oleh Pemerintah Provinsi.

Baca:  Jokowi Sebut 2 Bendungan Ini Kurangi Potensi Banjir Jakarta

"Sudah, Pak Gubernur (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) lagi bekerja. Banjir ngono-ngono thok bae," ujar Basuki di Hotel Mulia, Jakarta Selatan, sembari berlalu ke mobilnya, Selasa, 30 April 2019. Beberapa waktu ini, banjir memang tengah melanda sejumlah titik di Jakarta.

Sebelumnya, Basuki sempat menanyakan soal program naturalisasi untuk mengatasi banjir di Ibu Kota. Dia meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendiskusikan program itu untuk direalisasikan bersama.

"Jadi kalau untuk normalisasi karena beliau dilihat punya ide naturalisasi, lah opo iki, saya ajak ngoceh aja diskusi. Apa programnya naturalisasi mari kita bareng-bareng. Nah ini belum ketemu," kata Basuki di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2019.

Basuki mengatakan pihaknya telah mengundang Anies untuk membicarakan seputar naturalisasi. Anies pun memberikan disposisi kepada staf DKI hadir dalam rapat.

Akan tetapi, menurut Basuki, staf itu tak memahami konsep naturalisasi yang dimaksud Anies. Karena itu, Basuki kembali mengundang Anies untuk memaparkan secara langsung konsep naturalisasi. "Kita undang misalnya apa yang dimaksud naturalisasi," kata dia.

Pemerintah pusat dan DKI berbagi tugas untuk meminimalisasi banjir di Jakarta. Hingga kini, Kementerian PUPR sedang melanjutkan pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Selain itu, pemasangan pompa di Kalimati berjalan.

Pertanyaan Menteri Basuki soal naturalisasi sungai tersebut lantas dijawab  oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusmada Faizal. Menurut Yusmada, tidak perlu mendikotomi antara konsep naturalisasi dan normalisasi sungai di Jakarta. Sebab, menurut dia, kedua konsep itu saling berhubungan.

Salah satu hubungan di antara kedua konsep itu, ujart Yusmada, adalah pada konsep naturalisasi,  pembetonan dinding kali tetap dilakukan untuk mencegah longsoran. "Sheet pile beton itu buat apa coba? Memperkuat tebing kan? Tanpa dia, tebing itu mau longsor, ya kami perkuat," ujar Yusmada di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Selasa, 9 April 2019. "Jadi, jangan dikontonomikan antara normalisasi dengan naturalisasi ini." 

Selain itu, kata Yusmada, seperti halnya normalisasi, naturalisasi juga membutuhkan pelebaran badan kali. Artinya, akan ada relokasi penduduk yang tinggal di pinggir kali. 

Namun, untuk relokasi ini, kata dia, Pemprov DKI akan melakukannya dengan cara yang manusiawi. "Ketika kami mau melebarkan kali, kami bersentuhan dengan warga. Maka kami lakukan (relokasi) dengan cara-cara manusiawi," kata Yusmada.

Baca:  Tol Becakayu Disebut Anies Sebabkan Banjir, BPJT Pantau Perbaikan

Untuk pelebaran kali yang diikuti dengan relokasi warga itu, Yusmada menambahkan, pihaknya akan melakukannya setelah ada kajian soal debit air yang masuk ke Jakarta. Menurut dia, debit air ke Jakarta akan menurun 30 persen setelah dua waduk di Bogor rampung, yaitu Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi. 

LANI DIANA | JULNIS FIRMANSYAH






Terkini Metro: Dalih Jakpro Soal Rusun Peninggalan Anies Baswedan, Update Pengusutan Kasus Mahasiswa UI

45 menit lalu

Terkini Metro: Dalih Jakpro Soal Rusun Peninggalan Anies Baswedan, Update Pengusutan Kasus Mahasiswa UI

Berita terkini kanal Metro Tempo.co membahas soal kampung susun peninggalan Anies Baswedan hingga update pengusutan kasus mahasiswa UI.


Dalih Jakpro Soal Eks Warga Kampung Bayam yang Belum Bisa Huni Rusun Peninggalan Anies Baswedan

2 jam lalu

Dalih Jakpro Soal Eks Warga Kampung Bayam yang Belum Bisa Huni Rusun Peninggalan Anies Baswedan

Direktur Utama (Dirut) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin beralasan belum mengizinkan eks warga Kampung Bayam menghuni kampung susun karena bangunan masih dalam proses pemeliharaan.


Respons Partai-partai di Tengah Isu Reshuffle Kabinet

2 jam lalu

Respons Partai-partai di Tengah Isu Reshuffle Kabinet

Isu reshuffle kabinet kembali marak dibicarakan. Isu ini sontak direspons oleh berbagai partai. Tempo merangkum respons tersebut dalam artikel ini.


Alasan Eks Staf Ahok Tinggalkan PSI dan Tempat Berlabuhnya Kini

3 jam lalu

Alasan Eks Staf Ahok Tinggalkan PSI dan Tempat Berlabuhnya Kini

Dua eks staf Ahok memutuskan meninggalkan PSI. Apa alasannya? Di mana tempat mereka berlabuh saat ini?


Koalisi Pengusung Anies Baswedan: Berapa Persentase Presidential Threshold NasDem, Demokrat, dan PKS?

4 jam lalu

Koalisi Pengusung Anies Baswedan: Berapa Persentase Presidential Threshold NasDem, Demokrat, dan PKS?

Berapa persentase presidential threshold Nasdem, PKS, dan Drmokrat untuk mengusung Anies Baswedan bakal Capres 2024?


Mengenal Presidential Threshold 20 Persen dalam Pemilu 2024, Koalisi Anies Baswedan Sudah Cukup?

5 jam lalu

Mengenal Presidential Threshold 20 Persen dalam Pemilu 2024, Koalisi Anies Baswedan Sudah Cukup?

PKS menyebut Anies Baswedan telah memenuhi Presidential Threshold 20 persen setelah diusung 3 partai politik. Lantas apa itu Presidential Threshold?


Fakta Kedekatan Anies Baswedan dan Sudirman Said: Saling Puji hingga Makan Bareng di Warteg

6 jam lalu

Fakta Kedekatan Anies Baswedan dan Sudirman Said: Saling Puji hingga Makan Bareng di Warteg

Kedekatan Anies Baswedan dan Sudirman Said sudah terjalin sejak lama. Mulai dari saling puji hingga makan bareng di warteg.


Tak Mau Ikut Campur di Pencapresan Anies, Jokowi: Jangan Dikit-Dikit Istana

14 jam lalu

Tak Mau Ikut Campur di Pencapresan Anies, Jokowi: Jangan Dikit-Dikit Istana

Presiden Jokowi sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Diduga pertemuan itu membahas pencapresan Anies Baswedan


Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Catatan 7 Bongkar Pasang Menteri di Kepemimpinan Presiden Jokowi

14 jam lalu

Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Catatan 7 Bongkar Pasang Menteri di Kepemimpinan Presiden Jokowi

Isu reshuffle kabinet ini mulai naik setelah Partai NasDem, anggota partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, mendukung Anies Baswedan.


Ada Perjanjian Anies Baswedan dengan Prabowo, Gerindra: Bukan Konsumsi Publik

19 jam lalu

Ada Perjanjian Anies Baswedan dengan Prabowo, Gerindra: Bukan Konsumsi Publik

Politikus Gerindra Dasco membenarkan ada dokumen perjanjian antara Anies Baswedan dan Prabowo. Tapi ia menyebut bukan konsumsi publik.