Lowongan Kerja Jadi Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Palu Hakim. [www.ghanaweb.com]

    Palu Hakim. [www.ghanaweb.com]

    TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung atau MA bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP membuka lowongan kerja bagi warga negara Indonesia yang hendak mengabdi menjadi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan. Informasi tersebut tertuang dalam pengumuman bernomor 03/Pansel/Ad Hoc P/V/2019 tanggal 1 Mei 2019. 

    BACA: Jangan Tertipu Lowongan Kerja Palsu, Perhatikan 4 Tanda Ini

    "Pansel membuka waktu pendaftaran mulai tanggal 1 hingga 31 Mei 2019," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Agus Suherman, yang juga Ketua II Panitia Seleksi (Pansel) Calon Hakim Ad hoc Perikanan 2019 dalam keterangan tertulis, Rabu, 1 Mei 2019.

    Adapun syarat khusus bagi pelamar yang berminat mendaftar sebagai hakim ad hoc perikanan adalah berpendidikan paling rendah S-1 bidang hukum dan/atau S-1 jurusan lainnya yang berasal dari lingkungan perikanan. Misalnya, perguruan tinggi di bidang perikanan, organisasi di bidang perikanan, dan mempunyai keahlian di bidang hukum perikanan. 

    BACA: Menteri Rini Tawarkan Lowongan Magang 9.000 Mahasiswa di BUMN

    Selain itu, pelamar juga harus memenuhi syarat khusus lainnya yaitu berpengalaman di bidang perikanan paling sedikit lima tahun. Pendaftaran tersebut dapat dilakukan secara online melalui adhoc.mahkamahagung.go.id.

    Selanjutnya, bagi peserta yang telah mendaftar secara online diwajibkan untuk mengirim seluruh persyaratan administrasi yang disusun berurutan sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam pengumuman. Agus mengatakan seluruh dokumen kemudian dimasukkan ke dalam amplop tertutup berwarna coklat polos dengan mencantumkan tulisan “Seleksi Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan” dan nomor ponsel peserta pada sudut kanan atas surat permohonan maupun amplop surat.

    Dokumen lamaran itu, kata Agus, selanjutnya ditujukan kepada Sekretariat Panitia Seleksi (Pansel) Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan d.a Direktorat Pelanggaran, Ditjen. PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Gedung Mina Bahari IV Lt. 10, Jakarta Pusat. Dokumen tersebut harus sudah diterima Pansel paling lambat 31 Mei 2019.

    Informasi kelulusan seleksi administrasi akan disampaikan melalui telepon dan/atau email, serta diumumkan melalui situs Mahkamah Agung, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah 25 Juni 2019.

    Baca berita tentang Lowongan Kerja lainnya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.