Ibu Kota Pindah, Lembaga Keuangan Tetap di Jakarta

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) dan Menteri PPN / Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bersiap mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, 5 Maret 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) dan Menteri PPN / Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bersiap mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, 5 Maret 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan Ibu Kota Indonesia yang baru tidak bakal menjadi pusat bisnis atau keuangan. Sehingga, sejumlah lembaga terkait masih akan berkantor pusat di Jakarta.

    Baca: Pilih Ibu Kota di Luar Jawa, JK: Ada 10 Syarat Harus Dipenuhi

    "Yang pasti, kita tidak akan bikin kota ini menyaingi Jakarta menjadi pusat bisnis atau pusat keuangan, makanya BEI (Bursa Efek Indonesia), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), hingga BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) itu akan tetap di Jakarta, itu usulan kami," ujar Bambang di kantornya, Selasa, 30 April 2019.

    Bambang mengatakan, Ibu Kota baru ini nantinya tetap akan menjadi kota terbuka di mana masyarakan atau swasta boleh juga pindah ke sana. Di samping kota itu difokuskan sebagai pusat pemerintahan. "Kota ini hanya fokus di pusat pemerintahan sehingga kita bisa kendalikan laju pertumbuhan penduduk. Tapi kalau swasta mau, silakan tidak ada yang melarang," kata dia.

    Apabila menggunakan skenario 1,5 juta penduduk, kata Bambang, nantinya akan ada personel aparatur sipil negara dari lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif sekitar hampir 200 ribu orang. Ditambah, personel TNI dan Polri sekitar 25 ribu, dan anggota keluarga 850 ribu. Selain itu juga akan ada pelaku ekonomi 400 ribu orang.

    Wacana pemindahan Ibu Kota kembali menghangat setelah Presiden Joko Widodo menggelar Rapat Terbatas Kabinet guna membicarakan isu tersebut. Berdasarkan rapat itu, Jokowi telah memberi arahan untuk mengambil alternatif pemindahan Ibu Kota ke luar Jawa. Di samping itu, wilayah tersebut harus berada di tengah Indonesia untuk memudahkan akses dari seluruh provinsi, serta harus dapat mendorong pemerataan antara wilayah barat dan timur Indonesia.

    “Pemerintah mendesain ibu kota baru untuk mendorong pemerataan ke luar Jawa, karena itu, Presiden lebih memilih opsi ketiga, memindahkan ke luar Jawa. Untuk pemerataan ekonomi dan besar ibu kotanya pun akan dikendalikan,” ujar Bambang.

    BACA: Bappenas Pastikan Ibu Kota Baru Bukan Didesain jadi Jakarta Kedua

    Mengenai kebutuhan waktu pemindahan Ibu Kota, Bambang mengatakan pemerintah telah menyiapkan dua opsi proses, yakni lima tahun dan sepuluh tahun. Keduanya tetap akan melalui proses perencanaan, pembuatan desain detail, hingga implementasi. Di samping itu, tanah juga sudah mesti tersedia untuk memastikan kegiatan bisa berlangsung."Tapi kalau lima tahun pekerjaannya akan lebih cepat, tentu ukuran aktivitasnya akan lebih besar, otomatis kebutuhan pembiayaannya jadi besar," kata Bambang.

    Menurut Bambang, kebutuhan pembiayaan nantinya tidak hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun juga bisa bekerja sama dengan swasta dan Badan Usaha Milik Negara. Pemerintah hanya mengerjakan infrastruktur dasar yang tidak bisa dikerjakan pihak lain.

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemenag Berikan Pedoman Berkegiatan di Rumah Ibadah saat Pandemi

    Kementerian Agama mewajibkan jemaah dan pengurus untuk melaksanakan sejumlah pedoman ketika berkegiatan di rumah ibadah saat pandemi covid-19.