RAPBN 2020, Kemenhan Dapat Alokasi Anggaran Terbesar 126,9 T

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro saat memberikan opening speech dalam acara penandatanganan kerjasama (financial closing) proyek investasi di bidang  infrastruktur di Hotel Nikko, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 Oktober 2018. Tempo/Dias Prasongko

    Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro saat memberikan opening speech dalam acara penandatanganan kerjasama (financial closing) proyek investasi di bidang infrastruktur di Hotel Nikko, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 Oktober 2018. Tempo/Dias Prasongko

    TEMPO.CO, Jakarta - Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020, Kementerian Pertahanan tercatat memperoleh alokasi anggaran terbesar, yakni sebesar Rp 126,9 triliun. 

    Baca: Susun RAPBN 2020, Jokowi Minta APBN 2017 Jadi Acuan

    Berdasarkan pos kementerian dan lembaga, pagu indikatif anggaran belanja untuk Kementerian Pertahanan tercatat paling besar. "Pada 2020, Kemenhan bakal memperoleh anggaran sebesar Rp 126,9 triliun," seperti dikutip dari pemaparan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Bambang Brodjonegoro, dalam acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 30 April 2019.

    Angka itu naik bila dibandingkan dengan alokasi anggaran pada 2019 sebesar Rp 106,1 triliun. Adapun pada 2018, belanja pertahanan negara mencapai Rp 107,7 triliun. Meski demikian, anggaran Kementerian Pertahanan tetap tercatat menjadi yang paling tinggi untuk beberapa tahun terakhir.

    Alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan digadang-gadang dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) beserta perawatannya. Sedangkan lainnya dipakai untuk biaya operasional hingga sarana-prasarana di area-area remote, seperti di pangkalan militer Sorong, Papua.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pemerintah anggaran belanja kementerian dan lembaga pada 2020 sebesar Rp 854 triliun. “Kebutuhan negara sangat banyak, resource terbatas. Kita harus tetapkan yang jadi prioritas,” ujarnya.

    Selanjutnya, negara menggelontorkan anggaran belanja untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 103,9 triliun. Pos ini juga tergolong menduduki belanja paling besar, sama seperti dua tahun sebelumnya. Pada 2018, PUPR memperoleh anggaran Rp 107,4 triliun. Sedangkan pada 2019 mencapai Rp 102 triliun.

    Pemerintah kemudian akan mengucurkan dana Rp 89,7 triliun untuk Polri pada 2020. Sedangkan dua tahun sebelumnya, berturut-turut mulai 2018, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 95 triliun dan Rp 76,9 triliun.

    Masih dalam pemaparannya, Bambang menunjukkan anggaran terbesar selanjutnya diberikan untuk Kementerian Agama dengan anggaran sebesar Rp 65,2 triliun. Nilai belanja ini meningkat dari sebelumnya, yakni pada 2019, sebesar Rp 63 triliun dan 2018 senilai Rp 62,2 triliun.

    Adapun Kementerian Sosial mendapat jatah Rp 62,8 triliun dari sebelumnya Rp 59,3 triliun pada 2019, dan Rp 41,3 triliun pada 2018. Lalu, Kementerian Kesehatan menerima Rp 56,7 triliun pada 2019. Dua tahun berturut-turut sebelumnya, kementerian ini diberikan alokasi anggaran Rp 62,2 triliun dan Rp 63 triliun.

    Sementara itu, Kementerian Keuangan memperoleh anggaran Rp 44,3 triliun setelah pada 2019 menerima Rp 46,3 triliun dan Rp 45,7 triliun pada 2018. Kemudian, pemerintah mengucurkan duit Rp 41,7 triliun untuk Kementerian Perhubungan pada 2020. Dua tahun sebelumnya, kementerian ini menerima dana Rp 48,2 triliun dan Rp 44,1 triliun.

    Adapun Kemenristekdikti memperoleh jatah Rp Rp 39,7 triliun. Sebelumnya, kementerian ini menerima anggaran sebesar Rp 41,3 triliun pada 2018 dan Rp 42,3 triliun pada 2019.

    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapat jatah paling sedikit ketimbang kementerian lainnya, yakni Rp 34,5 triliun. Jumlah ini lebih sedikit dari APBN 2018 senilai Rp 40,1 triliun dan Rp 39,2 triliun pada APBN 2019.

    Baca: Jokowi: Fokus APBN 2020 di Penguatan SDM dan Perlindungan Sosial

    Setelah ini, besaran pagu tersebut masih harus dirumuskan dengan Presiden Joko Widodo dan DPR. RAPBN juga harus memperoleh pengesahan dari parlemen sebelum akhirnya sah menjadi APBN 2020.

    Simak berita lainnya terkait anggaran di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.