TEMPO.CO, Jakarta - Terkait rencana ibu kota dipindah ke luar Jawa, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan sejumlah kriterianya. Presiden Joko Widodo sebelumnya memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa.
Baca juga: Bappenas: Estimasi Biaya Pemindahan Ibu Kota Rp 466 Triliun
"Untuk kriteria penetapan lokasi, karena ini adalah pilihan yang ketiga yaitu memindahkan keluar Pulau Jawa, kami mengusulkan lokasi strategis ini secara geografis ada di tengah wilayah Indonesia," kata Bambang dalam paparannya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019.
Pemilihan lokasi yang berada di tengah-tengah wilayah Indonesia karena memperhitungkan wilayah barat ke timur, dan utara ke selatan. Selain itu, Ibu Kota yang berada di tengah-tengah wilayah Indonesia bisa merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan pembangunan, khususnya wilayah kawasan timur Indonesia. "Jadi kita dorong Ibu Kota yang Indonesiasentris," katanya.
Dari lahan yang tersedia, Bambang menyebut kriterianya kalau bisa sudah milik BUMN maupun pemerintah agar tidak memerlukan biaya pembebasan lahan. Kriteria pemindahan ibu kota selanjutnya ialah tempatnya minim resiko bencana.
Wilayah yang dijadikan Ibu Kota harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, kebakaran hutan maupun lahan gambut.
Selain itu, harus tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan. Untuk bisa melakukan efisiensi, dalam investasi awal infrastruktur, Bappenas mengusulkan lokasi Ibu Kota baru tersebut dengan kota kelas menengah yang sudah eksisting.
"Maksudnya kota yang sudah punya akses mobilitas atau logistik, misalkan kita tidak perlu membangun bandara baru di kota tersebut dan bisa menggunakan bandara yang sudah ada. Demikian juga pelabuhan dan sebagian jalan connecting (terhubung)," ujarnya.
Bappenas juga mengusulkan kota tersebut tidak jauh dari pantai, karena Indonesia adalah negara maritim. Sehingga sebaiknya Ibu Kota berlokasi tidak jauh dari pantai, tetapi tidak harus di tepi pantai itu sendiri.
Kemudian tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi juga harus memadai. Yang paling penting, kata Bambang, minim potensi konflik sosial. Ia berharap penduduk di kota yang dijadikan Ibu Kota Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki budaya terbuka terhadap pendatang.
"Karena bagaimana pun nanti aparatur sipil negara ini akan berdatangan dari Jakarta ke kota baru tersebut. Dan tentunya kita harapkan tidak ada dampak negatif terhadap komunitas lokal," ucap Bambang.
Kemudian dari sisi pertahanan dan keamanan, Bambang mengatakan bahwa pemerintah harus memastikan perimeternya sesuai agar tidak berdekatan dengan wilayah perbatasan negara. Hal itu bertujuan untuk meminimalisasi kerentanan dan menjaga wilayah teritorial.
Baca juga berita Bappenas lainnya di Tempo.co
