TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memperkirakan pemindahan Ibu Kota menelan biaya Rp 466 triliun jika luas lahannya 40 ribu hektare.
Baca juga: Bappenas : Tahapan Kajian Pemindahan Ibu Kota Bahas Kriteria
"Kita mencoba membuat estimasi besarnya pembiayaan tadi di mana skenario satu diperkirakan sekali lagi akan membutuhkan biaya Rp 466 triliun atau US$ 33 miliar," kata Bambang usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019.
Bambang menjelaskan, skenario pertama yaitu tidak melakukan rightsizing (pengurangan pegawai) aparatur sipil negara (ASN). Sehingga, seluruh ASN di pemerintah pusat dipindah ke Ibu Kota yang baru. Bambang memperkirakan, merujuk pada data 2017, akan dibutuhkan kota baru dengan penduduk sekitar 1,5 juta yang terdiri atas anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, serta anggota keluarga mereka. "Tentunya kita harus long estimasi setiap pegawai memiliki empat anggota keluarga. Ini asumsi nya," kata dia.
Kemudian pelaku ekonomi, khususnya yang mengerjakan aktivitas di sektor ekonomi pendukung. Dengan penduduk 1,5 juta, Bambang menyebut butuh lahan sekitar 40 ribu hektare. Luas lahan itu akan terbagi untuk pemerintahan membutuhkan sebesar 5 persen, ekonomi 15 persen, sirkulasi infrastruktur 20 persen, pemukiman 40 persen, dan ruang terbuka hijau 20 persen.
Skenario kedua, pemindahan dengan melakukan righsizing ASN, yaitu sebanyak 111 ribu ASN ditambah Polri dan TNI serta empat anggota keluarga, juga pelaku ekonomi sekitar 184 ribu, maka diperkirakan total jumlah penduduknya sekitar 870 ribu jiwa.
Dari total perkiraan jumlah penduduk di bawah satu juta jiwa dan disesuaikan dengan persentase peruntukan pemakaian lahan yang sama, maka diperlukan lahan yang lebih sedikit yaitu 30 ribu hektare. Sehingga, estimasi biayanya pun menjadi Rp 323 triliun atau lebih kecil dari skenario pertama.
Untuk skema pembiayaannya, Bambang mengatakan ada empat sumber yang bisa digunakan. Salah satunya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk initial infrastruktur, fasilitas kantor pemerintahan, dan parlemen. Kemudian sumber pembiayaan dari BUMN untuk infrastruktur utama dan fasilitas sosial.
Skema ketiga yaitu kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk beberapa infrastruktur utama dan juga fasilitas sosial. Skema terakhir adalah swasta murni, khususnya yang terkait dengan properti perumahan dan fasilitas komersial.
Bambang mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai besaran estimasi biaya tersebut masih wajar. Sri Mulyani, kata Bambang, mengusulkan untuk memberikan konsesi lahan yang sudah dikuasai pemerintah di kota baru kepada pihak swasta, untuk menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Kedua adalah pemanfaatan aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta. Karena tidak semuanya nanti akan masih dipakai kalau ada di Ibu Kota baru dan tentunya pemanfaatan aset tersebut juga bisa memberikan tambahan PNBP," ujarnya.
Baca juga berita Pemindahan Ibu Kota lainnya di Tempo.co
