Bappenas: Estimasi Biaya Pemindahan Ibu Kota Rp 466 Triliun

Reporter

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangprov) Provinsi Gorontalo, Senin, 1 April 2019.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memperkirakan pemindahan Ibu Kota menelan biaya Rp 466 triliun jika luas lahannya 40 ribu hektare.

Baca juga: Bappenas : Tahapan Kajian Pemindahan Ibu Kota Bahas Kriteria

"Kita mencoba membuat estimasi besarnya pembiayaan tadi di mana skenario satu diperkirakan sekali lagi akan membutuhkan biaya Rp 466 triliun atau US$ 33 miliar," kata Bambang usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019.

Bambang menjelaskan, skenario pertama yaitu tidak melakukan rightsizing (pengurangan pegawai) aparatur sipil negara (ASN). Sehingga, seluruh ASN di pemerintah pusat dipindah ke Ibu Kota yang baru. Bambang memperkirakan, merujuk pada data 2017, akan dibutuhkan kota baru dengan penduduk sekitar 1,5 juta yang terdiri atas anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, serta anggota keluarga mereka. "Tentunya kita harus long estimasi setiap pegawai memiliki empat anggota keluarga. Ini asumsi nya," kata dia.

Kemudian pelaku ekonomi, khususnya yang mengerjakan aktivitas di sektor ekonomi pendukung. Dengan penduduk 1,5 juta, Bambang menyebut butuh lahan sekitar 40 ribu hektare. Luas lahan itu akan terbagi untuk pemerintahan membutuhkan sebesar 5 persen, ekonomi 15 persen, sirkulasi infrastruktur 20 persen, pemukiman 40 persen, dan ruang terbuka hijau 20 persen.

Skenario kedua, pemindahan dengan melakukan righsizing ASN, yaitu sebanyak 111 ribu ASN ditambah Polri dan TNI serta empat anggota keluarga, juga pelaku ekonomi sekitar 184 ribu, maka diperkirakan total jumlah penduduknya sekitar 870 ribu jiwa.

Dari total perkiraan jumlah penduduk di bawah satu juta jiwa dan disesuaikan dengan persentase peruntukan pemakaian lahan yang sama, maka diperlukan lahan yang lebih sedikit yaitu 30 ribu hektare. Sehingga, estimasi biayanya pun menjadi Rp 323 triliun atau lebih kecil dari skenario pertama.

Untuk skema pembiayaannya, Bambang mengatakan ada empat sumber yang bisa digunakan. Salah satunya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk initial infrastruktur, fasilitas kantor pemerintahan, dan parlemen. Kemudian sumber pembiayaan dari BUMN untuk infrastruktur utama dan fasilitas sosial.

Skema ketiga yaitu kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk beberapa infrastruktur utama dan juga fasilitas sosial. Skema terakhir adalah swasta murni, khususnya yang terkait dengan properti perumahan dan fasilitas komersial.

Bambang mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai besaran estimasi biaya tersebut masih wajar. Sri Mulyani, kata Bambang, mengusulkan untuk memberikan konsesi lahan yang sudah dikuasai pemerintah di kota baru kepada pihak swasta, untuk menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Kedua adalah pemanfaatan aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta. Karena tidak semuanya nanti akan masih dipakai kalau ada di Ibu Kota baru dan tentunya pemanfaatan aset tersebut juga bisa memberikan tambahan PNBP," ujarnya.

Baca juga berita Pemindahan Ibu Kota lainnya di Tempo.co






Global Blended Finance Alliance, Langkah Inovatif Pendanaan Target Pembangunan

3 hari lalu

Global Blended Finance Alliance, Langkah Inovatif Pendanaan Target Pembangunan

Peran blended finance ditargetkan meningkat secara signifikan, mengingat negara berkembang masih berkutat dengan berbagai tantangan


DWG Buat Acuan Komitmen Pembangunan untuk Negara G20

3 hari lalu

DWG Buat Acuan Komitmen Pembangunan untuk Negara G20

Setiap orang di dunia berhak untuk menikmati pembangunan, pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang


Bagian dari Sherpa Track, Bappenas Angkat Empat Prioritas di DWG

3 hari lalu

Bagian dari Sherpa Track, Bappenas Angkat Empat Prioritas di DWG

DWG pertama kali dibentuk melalui Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Toronto, Kanada pada 2010


G20 DMM Bidik Multilateralisme dan Blended Finance untuk Capai SDGs

3 hari lalu

G20 DMM Bidik Multilateralisme dan Blended Finance untuk Capai SDGs

Sejumlah fokus pembangunan dibahas di G20 DMM


UI Teken Kerja Sama Riset Minyak Sawit SPO untuk Kesehatan

6 hari lalu

UI Teken Kerja Sama Riset Minyak Sawit SPO untuk Kesehatan

Universitas Indonesia (UI) sepakat bekerja sama dengan PT Nusantara Green Energy (PT. NGE) untuk riset manfaat Steamless Palm Oil bagi kesehatan.


Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

6 hari lalu

Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjadi Koordinator Pelaksana di Dewan Pengarah Nasional SDGs 2024. Ini profil politik dan bisnisnya.


Sambut Ibu Kota Nusantara, Malaysia Diminta Perbaiki Jalan ke Perbatasan

6 hari lalu

Sambut Ibu Kota Nusantara, Malaysia Diminta Perbaiki Jalan ke Perbatasan

Pemerintah Malaysia diminta memperbaiki jalan menuju perbatasan Indonesia, untuk mendapatkan keuntungan dari pembangunan ibu kota baru Nusantara


Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

9 hari lalu

Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

Presiden Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebagai koordinator pengarah pencapaian SDGs 2024. Apa sasarannya?


Jokowi Tunjuk Suharso Monoarfa Jadi Koordinator Pengarah Percepatan Sasaran SDGs 2024

10 hari lalu

Jokowi Tunjuk Suharso Monoarfa Jadi Koordinator Pengarah Percepatan Sasaran SDGs 2024

Jokowi menunjuk Bappenas Suharso Monoarfa jadi koordinator pelaksana di Dewan Pengarah Nasional untuk pencapaian sasaran SDGs


Minimal 2 Deputi Otoritas IKN Akan diisi Masyarakat Lokal Kaltim

16 hari lalu

Minimal 2 Deputi Otoritas IKN Akan diisi Masyarakat Lokal Kaltim

Pimpinan Otorita IKN tengah menggodok susunan organisasi ibu kota pengganti DKI Jakarta itu. Dua deputi yang dipilih diutamakan berasal dari Kaltim.