Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bappenas: Estimasi Biaya Pemindahan Ibu Kota Rp 466 Triliun

Reporter

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangprov) Provinsi Gorontalo, Senin, 1 April 2019.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangprov) Provinsi Gorontalo, Senin, 1 April 2019.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memperkirakan pemindahan Ibu Kota menelan biaya Rp 466 triliun jika luas lahannya 40 ribu hektare.

Baca juga: Bappenas : Tahapan Kajian Pemindahan Ibu Kota Bahas Kriteria

"Kita mencoba membuat estimasi besarnya pembiayaan tadi di mana skenario satu diperkirakan sekali lagi akan membutuhkan biaya Rp 466 triliun atau US$ 33 miliar," kata Bambang usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019.

Bambang menjelaskan, skenario pertama yaitu tidak melakukan rightsizing (pengurangan pegawai) aparatur sipil negara (ASN). Sehingga, seluruh ASN di pemerintah pusat dipindah ke Ibu Kota yang baru. Bambang memperkirakan, merujuk pada data 2017, akan dibutuhkan kota baru dengan penduduk sekitar 1,5 juta yang terdiri atas anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, serta anggota keluarga mereka. "Tentunya kita harus long estimasi setiap pegawai memiliki empat anggota keluarga. Ini asumsi nya," kata dia.

Kemudian pelaku ekonomi, khususnya yang mengerjakan aktivitas di sektor ekonomi pendukung. Dengan penduduk 1,5 juta, Bambang menyebut butuh lahan sekitar 40 ribu hektare. Luas lahan itu akan terbagi untuk pemerintahan membutuhkan sebesar 5 persen, ekonomi 15 persen, sirkulasi infrastruktur 20 persen, pemukiman 40 persen, dan ruang terbuka hijau 20 persen.

Skenario kedua, pemindahan dengan melakukan righsizing ASN, yaitu sebanyak 111 ribu ASN ditambah Polri dan TNI serta empat anggota keluarga, juga pelaku ekonomi sekitar 184 ribu, maka diperkirakan total jumlah penduduknya sekitar 870 ribu jiwa.

Dari total perkiraan jumlah penduduk di bawah satu juta jiwa dan disesuaikan dengan persentase peruntukan pemakaian lahan yang sama, maka diperlukan lahan yang lebih sedikit yaitu 30 ribu hektare. Sehingga, estimasi biayanya pun menjadi Rp 323 triliun atau lebih kecil dari skenario pertama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk skema pembiayaannya, Bambang mengatakan ada empat sumber yang bisa digunakan. Salah satunya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk initial infrastruktur, fasilitas kantor pemerintahan, dan parlemen. Kemudian sumber pembiayaan dari BUMN untuk infrastruktur utama dan fasilitas sosial.

Skema ketiga yaitu kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk beberapa infrastruktur utama dan juga fasilitas sosial. Skema terakhir adalah swasta murni, khususnya yang terkait dengan properti perumahan dan fasilitas komersial.

Bambang mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai besaran estimasi biaya tersebut masih wajar. Sri Mulyani, kata Bambang, mengusulkan untuk memberikan konsesi lahan yang sudah dikuasai pemerintah di kota baru kepada pihak swasta, untuk menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Kedua adalah pemanfaatan aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta. Karena tidak semuanya nanti akan masih dipakai kalau ada di Ibu Kota baru dan tentunya pemanfaatan aset tersebut juga bisa memberikan tambahan PNBP," ujarnya.

Baca juga berita Pemindahan Ibu Kota lainnya di Tempo.co

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Target Kemiskinan Ekstrem 0 Persen pada 2024, Ekonom Singgung Kritik dari Bank Dunia

2 hari lalu

Ilustrasi Kemiskinan Jakarta. Ed Wray/Getty Images
Target Kemiskinan Ekstrem 0 Persen pada 2024, Ekonom Singgung Kritik dari Bank Dunia

Direktur IDEAS Yusuf Wibisono menanggapi pemerintah yang tetap menargetkan kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024 dengan menyinggung kritik Bank Dunia.


Pemerintah Yakin Kemiskinan Ekstrem 0 Persen pada 2024, Ekonom Bilang Mundur 5-8 Tahun Lagi

2 hari lalu

Ilustrasi Kemiskinan Jakarta. Ed Wray/Getty Images
Pemerintah Yakin Kemiskinan Ekstrem 0 Persen pada 2024, Ekonom Bilang Mundur 5-8 Tahun Lagi

Sri Mulyani mengatakan bahwa penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen akan diupayakan pada 2024.


Pendapatan per Kapita RI Hampir Disalip Vietnam, Ini Target Kepala Bappenas 5 Tahun ke Depan

3 hari lalu

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat memberikan sambutan dan mengucapkan selamat kepada para pemenang SDGs Action Awards dan I-SIM for Cities dalam acara SDGs Annual Conference  di Hotel Sultan Jakarta, Kamis, 1 Desember 2022. Dok. Bappenas
Pendapatan per Kapita RI Hampir Disalip Vietnam, Ini Target Kepala Bappenas 5 Tahun ke Depan

Bappenas menyebut pada 1990, pendapatan per kapita Indonesia lima kali Vietnam, tapi sekarang hanya 1,1 kali dari negara ibu kota Hanoi itu.


Kepala Bappenas Beberkan Strategi Pengentasan Kemiskinan 2025-2045: Pendekatannya Akan Berbeda

3 hari lalu

Aktivitas warga yang tinggal di pemukiman padat pinggiran kali kawasan Kebon Kacang, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023. Pada 30 Mei 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia semakin menurun setelah masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. TEMPO/Tony Hartawan
Kepala Bappenas Beberkan Strategi Pengentasan Kemiskinan 2025-2045: Pendekatannya Akan Berbeda

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, selain kemiskinan ekstrem, di Indonesia juga ada kemiskinan lain yakni kemiskinan desil satu dan desil dua.


Yakin HUT RI 2024 Dirayakan di IKN, Kepala Bappenas: Pembangunan Sudah 29 Persen

4 hari lalu

Suasana proyek pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 30 Mei 2023. Progres pembangunan IKN Nusantara secara keseluruhan hingga saat ini telah mencapai 29,45 persen. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Yakin HUT RI 2024 Dirayakan di IKN, Kepala Bappenas: Pembangunan Sudah 29 Persen

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa optimistis bahwa peringatan HUT RI tahun 2024 dirayakan di IKN.


Kepala Bappenas Cerita Pendapatan per Kapita RI Pernah Lampaui Cina, Lalu Tertinggal Jauh

4 hari lalu

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas), Suharso Monoarfa, usai acara Diseminasi Hasil Program ARISE+ Indonesia di Jakarta pada Rabu, 17 Mei 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Kepala Bappenas Cerita Pendapatan per Kapita RI Pernah Lampaui Cina, Lalu Tertinggal Jauh

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menceritakan bahwa Indonesia pernah melampaui Cina soal pendapatan per kapita, lalu tertinggal jauh hingga sekarang.


4 Tahapan Industrialisasi yang Harus Ditempuh Agari RI jadi Negara Berpendapatan Tinggi, Apa Saja?

4 hari lalu

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat menjelaskan soal HGU hingga 190 tahun untuk para investor di IKN saat ditemui di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Maret 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
4 Tahapan Industrialisasi yang Harus Ditempuh Agari RI jadi Negara Berpendapatan Tinggi, Apa Saja?

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membeberkan sedikitnya ada empat tahap industrialisasi Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi.


Pemerintah Tetapkan 5 Industri Prioritas dalam RPJPN 2025-2045, Apa Saja?

4 hari lalu

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas), Suharso Monoarfa, usai acara Diseminasi Hasil Program ARISE+ Indonesia di Jakarta pada Rabu, 17 Mei 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Pemerintah Tetapkan 5 Industri Prioritas dalam RPJPN 2025-2045, Apa Saja?

Pemerintah menetapkan lima sektor industri prioritas untuk menjawab tantangan industri dan ekonomi.


Rincian Gaji dan Dana Operasional untuk Kepala serta Wakil Otorita IKN, Total Hampir Rp 200 Juta

8 hari lalu

Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe usai dilantik sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis, 10 Maret 2022. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Rincian Gaji dan Dana Operasional untuk Kepala serta Wakil Otorita IKN, Total Hampir Rp 200 Juta

Total pendapatan yang akan diterima oleh Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN adalah Rp 172.718.840 dan Rp 155.180.670 per bulan. Begini rinciannya.


Bappenas dan Australia Memperbarui Kerja Sama Perencanaan Sumber Daya Air

8 hari lalu

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa bersama Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams PSM pada Minggu, 28 Mei 2023 bertukar nota kesepahaman (MoU) terbaru di bidang kerja sama perencanaan sumber daya air. Sumber: dokumen kedutaan Australia
Bappenas dan Australia Memperbarui Kerja Sama Perencanaan Sumber Daya Air

Bappenas dan Kedutaan Besar Australia di Jakarta bertukar MoU terbaru di bidang kerja sama perencanaan sumber daya air.