TEMPO.CO, Jakarta - Skema perjanjian One Belt One Road atau Belt and Road Inisiative (BRI) dengan pemerintah Cina dinilai bakal menimbulkan tiga kerugian tak langsung bagi negara-negara terkait.
Baca: Menteri Luhut Yakin RI Terhindar dari Jebakan Utang Jalur Sutra Modern Cina
Hal itu disampaikan oleh organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi.
"Pertama, BRI akan menjebak negara-negara mitra dalam jebakan utang ke Cina," ujar Manajer Kampanye dan Iklim Walhi, Yuyun Harmono saat ditemui di kantornya, Mampang, Jakarta Selatan, Senin, 29 April 2019.
Jebakan utang ini sebelumnya telah melilit negara yang menyepakati BRI dengan Cina, seperti Sri Lanka dan beberapa negara lainnya di Afrika. Dengan skema goverment to govenrment atau g to g yang ditawarkan, Cina menjadi pemodal Sri Lanka untuk membangun Pelabuhan Hambantota di pantai selatan.
Cina pada 2017 menggelontorkan duit pinjaman senilai US$ 1,5 miliar. Namun perjanjian ini berujung mudarat bagi Sri Lanka lantaran negara itu harus menyerahkan pelabuhannya kepada pemerintah Cina lantaran tak bisa melunasi utang.
Utang yang tidak terbayarkan itu berjumlah US$ 8 miliar. Nilai utang ini setara dengan lebih dari 90 persen pendapatan domestik bruto rakyat Sri Lanka. Dengan demikian, pemerintah Sri Lanka mesti menyerahkan sekitar 50 persen saham pelabuhan kepada Cina dan harus melayani perusahaan milik Negeri Tirai Bambu itu selama 99 tahun.
Meski Indonesia menandatangani perjanjian dalam skema business to business, Yuyun memprediksi bukan tak mungkin pemerintah akan memberikan jaminan terhadap swasta. Yuyun juga mengungkapkan bahwa skema b to b yang ditawarkan pemerintah belum jelas. "Alasan b to b itu problematis karena selama ini kerja sama yang melibatkan utang luar negeri dijamin pemerintah," ujar Yuyun.
Kemungkinan kerugian kedua yang disoroti Walhi dengan adanya perjanjian ini adalah pemerintah menjadi tidak peka terhadap lingkungan hidup dan iklim. Menurut catatan WALHI, dari 28 Proyek senilai Rp 1,296 triliun yang ditawarkan pemerintah Indonesia, masih ada proyek-proyek listrik energi kotor batubara.
Di antaranya PLTU batubara berkapasitas 1.000 megawatt di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Tanah Kuning, Kalimantan Utara. Selain itu, PLTU Celukan berkapasitas 2x350 megawatt dan PLTU Mulut Tambang di Kalimantan Selatan-Tengah 3 dan 4, masing-masing berkapasitas 2x100 megawatt.
Dari proyek yang ditawarkan Indonesia, Walhi mencatat 42 persen di antaranya merupakan proyek kotor batubara yang tidak ramah lingkungan. Proyek itu, ujar dia, telah bertentangan dengan Kesepakatan Paris yang ditandatangani sejumlah negara tentang perubahan iklim dan pelestarian lingkungan.
Kerugian ketiga, proyek-proyek besar yang ditawarkan Indonesia untuk kesepakatan pendanaan BRI berpotensi korupsi. "Sudah ada contohnya di kasus PLTU 1 Riau yang melibatkan Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Di sana ada kontraktor Cina juga," ucap Yuyun. Proyek dengan skala besar ini berpotensi membuka peluang rasuah oleh pemain-pemain elite, baik swasta maupun pelat merah.
Kesepakatan BRI sebelumnya ditandai oleh pertemuan yang digelar di Beijing, Cina, pada 25-28 April 2019. Pertemuan yang sama sebelumnya telah digelar pada Mei 2017. Pertemuan ini dihadiri oleh lebih 37 negara termasuk Indonesia. Rombongan delegasi Indonesia dipimpin oleh wakil presiden Jusuf Kalla dan diikuti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri luar Negeri Retno Marsudi, serta Menteri Ristek dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong.
Dalam pertemuan ini, pemerintah memberikan syarat bagi masuknya investasi asing dari Cina. Di antaranya investor Cina harus menggunakan tenaga kerja asal Indonesia. Lalu, perusahaan yang berinvestasi harus memproduksi barang yang bernilai tambah.
Baca: JK Tagih Janji Cina Naikkan Impor Sawit dari RI
Selanjutnya, perusahaan Cina wajib melakukan transfer teknologi kepada para pekerja lokal. Kemudian, pemerintah Indonesia memprioritaskan konsep investasi melalui skema b to b. Terakhir, jenis usaha yang dibangun harus ramah lingkungan. Poin terakhir ini, menurut Yuyun, justru dilanggar oleh Indonesia sebagai pembuat syarat karena pemerintah masih menawarkan proyek kotor batubara.
