TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta perlakuan diskriminatif dari sejumlah negara terhadap industri sawit, dapat dihentikan. Diskriminasi ini, menurut dia, terutama muncul dari negara-negara Eropa.
Baca juga: JK Tagih Janji Cina Naikkan Impor Sawit dari RI
"Perlakuan diskriminatif ini diterapkan dengan mengatasnamakan isu keberlanjutan (sustainable palm oil)," ujar JK, dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Ahad, 28 April 2019.
Hal ini diungkapkan JK dalam Sesi 3 Leaders 'Round Table Belt and Road Forum (BRF II) yang bertajuk "Promoting Green And Sustainable Development To Implement The UN 2030 Agenda' di Ji Xian Hall, International Convention Center (ICC), Beijing, Cina.
JK mengatakan Indonesia adalah salah satu produsen sawit terbesar di dunia. Sekitar 16 juta orang yang terlibat dalam perkebunan dan industri sawit. Karena itu, ia menyebut industri ini memiliki kontribusi signifikan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.
"Diskriminasi terus dijalankan dan tentunya akan berpengaruh terhadap pencapaian SDGs Indonesia, Oleh karena itu, diskriminasi ini harus dilawan," kata JK.
Untuk mencapai SDGs, JK menilai, tidak ada satupun negara yang dapat melakukannya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kerjasama seperti pentingnya ownership dalam setiap kerjasama.
"Kerja sama ini harus bersifat national-driven, bukan donor atau loan-giver driven," JK menyarankan.
Kemudian yang kedua, lanjutnya, kerja sama juga harus mempertimbangkan isu inklusifitas. Hal ini dinilai seharusnya mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal semaksimal mungkin dan menekan angka pengangguran.
Faktor lingkungan yang kerap menjadi topik utama pembahasan terkait industri sawit, juga sedikit disinggung JK. Ia menilai faktor lingkungan perlu terus dipertimbangkan dalam SDGs.
"Karena isu memelihara lingkungan merupakan bagian integral dari pencapaian SDGs," kata Jusuf Kalla.
EGI ADYATAMA
