TEMPO.CO, Beijing - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengangkat isu diskriminasi kelapa sawit Indonesia oleh sejumlah negara, terutama di Eropa, dalam Konferensi Forum Kerja Sama Internasional Prakarsa Sabuk Jalan (BRF) II di Beijing, Sabtu, 27 April 2019.
Baca juga: JK Tagih Janji Cina Naikkan Impor Sawit dari RI
Baca Juga:
"Indonesia sebagai negara yang sekitar 16 juta warganya terlibat dalam perkebunan dan industri sawit terus menghadapi perlakuan diskriminatif," katanya saat berbicara pada Sesi III Pertemuan Meja Bundar Para Pemimpin BRF.
Ia menyayangkan perlakuan diskriminatif itu mengatasnamakan isu "sustainable palm oil". Padahal kelapa sawit telah memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian cita-cita pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.
Kontribusi tersebut diperkuat data-data yang akurat. "Sayangnya, semua data tidak didengarkan. Diskriminasi terus dijalankan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian SDGs Indonesia. Oleh karena itu, diskriminasi ini harus dilawan," kata Kalla dalam forum yang dihadiri sekitar 40 pemimpin negara/pemerintahan, termasuk Presiden Cina Xi Jinping selaku tuan rumah sekaligus penggagas BRF itu.
Menurut Wapres, tidak ada satu pun negara yang bisa mencapai SDGs sendiri tanpa sinergi dan kerja sama dengan negara lain, termasuk melalui BRF. "Kerja sama harus bersifat 'national-driven' bukan donor atau 'loan-giver driven," ujarnya.
Kerja sama juga harus mempertimbangkan inklusivitas karena menurut Kalla dengan pertimbangan tersebut Prakarsa Sabuk Jalan dapat menyejahterakan setiap negara yang tergabung di dalamnya.
Demikian pula dengan peran swasta harus lebih banyak dilibatkan. "Dengan demikian proyek kerja sama tidak terlalu mengandalkan pada utang pemerintah," katanya.
Dalam forum tersebut, Wapres juga mengingatkan pentingnya kelestarian lingkungan yang merupakan bagian integral dari pencapaian SDGs.
Selain itu, yang lebih penting dalam kerja sama saling menguntungkan melalui BRF adalah kepemimpinan kolektif dan saling berbagi tanggung jawab.
"Me first policy tidak dapat diterapkan, jika kita ingin cita-cita SDGs terpenuhi. Di situ lah prinsip-prinsip multilateralisme diperlukan. Dunia akan melihat dan mencatat apakah janji dalam kerja sama 'Belt and Road' ini benar-benar akan membawa keuntungan bagi semua," kata Kalla.
Permintaan kelapa sawit Indonesia di Cina terus meningkat. Pada 2016 Cina mengimpor kelapa sawit sebanyak 3,23 juta ton. Kemudian pada 2017 menjadi 3,27 ton. Pada 2018 Cina menyetujui penambahan impor 500 ribu ton kelapa sawit dari Indonesia.
Sementara Komisi Eropa memutuskan penghentian impor kelapa sawit sebagai bahan bakar dengan alasan deforestasi.
